PELUANG BISNIS ONLINE TANPA RIBET - Berita Ekonomi Paling Hangat

ekonomi terbaru : Polisi Italia Sita Obligasi Palsu AS USD6 T

2012-02-18T09:39:00.001-08:00

ekonomi terbaru : Polisi Italia Sita Obligasi Palsu AS USD6 T

Polisi Italia Sita Obligasi Palsu AS USD6 T
LPG Mahal di Sengkang Akibat Biaya Sopir
Sidak Gas Elpiji, Pemkab Tegur Pangkalan

Polisi Italia Sita Obligasi Palsu AS USD6 T

Posted: 18 Feb 2012 02:47 AM PST

ITALIA - Kepolisian Italia menyita sekira USD6 triliun obligasi palsu dari negara Amerika Serikat dan sekuritas lain di Swiss. Polisi juga dikabarkan telah menangkap delapan warga negara Italia sebagai tersangka.

Seperti dikutip dari Reuters, Minggu (18/2/2012), operasi dikoordinasikan oleh seorang jaksa dari Potenza di sebelah selatan Italia bersama dengan otoritas AS setelah penyelidikan selama setahun.

"Penyelidikan ini dimulai dari penyelidikan mafia lintah darat yang secara bertahap diperluas oleh jaksa yang menggunakan penyadapan telepin dan komputer untuk menggali bukti kegiatan ilegalnya," tulis Reuters.

Efek palsu bernilai lebih dari sepertiga utang nasional AS ini ditangkap Januari lalu dari sebuah perusahaan Swiss yang terpercaya. Surat utang tersebut ditahan dalam tiga koper besar.

Kedutaan besar AS di Roma berterimakasih pada Kepolisian Italia ini dan berkata bahwa pemalsuan ini sebagai upaya menipu beberapa bank di Swiss. (gna) (rhs)

This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers. Five Filters recommends: Donate to Wikileaks.

LPG Mahal di Sengkang Akibat Biaya Sopir

Posted: 18 Feb 2012 01:04 AM PST

SENGKANG - Pangkalan elpiji di Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan menyebut, menaikkan harga elpiji tiga kilogram adalah langkah yang tidak bisa dihindari karena adanya biaya tambahan.

"(Kami jual elpiji) seharga Rp20 ribu, karena sopir meminta tambahan biaya operasional, karena mobil pengangkut elpiji di Bone bermalam hingga beberapa hari. Itu pun tidak semuanya saya jual Rp20 ribu, hanya sebgaian yang saya jual dan itu saya jual langsung ke masyarakat bukan ke pengecer selama satu hari saja. Selain itu saya jual Rp17 ribu sampai Rp18 ribu," ujar Pemilik Pangkalan Elpiji Sumber Harapan Abd Rauf yang ketahuan menjual elpiji dengan harga Rp20 ribu dalam sidak Pemkot Waja.

Abd Rauf, mengaku mengambil langsung gas elpiji dari Bone juga harus mengeluakan biaya bagi pihak pengelola SPPBE Bone yang tidak profesional dengan tidak melakukan kerja lembur.

"Betapa tidak, jam 17.00 WITA mereka sudah tutup, sementara gas masih ada. Alasannya, itu dipersiapkan untuk keesokan harinya, beda dengan di Pare-pare mereka buka sampai gas betul- betul habis," tambah dia.

Salah satu Pengecer di Pasar Tempe Sengkang, Bunga Enre mengaku terpaksa menjual gas elpiji sebesar Rp20 ribu per tabung karena pasokan gas dari pangkalan yang terbilang mahal yakni Rp18 ribu.

"Kami hanya untung Rp2.000, karena harga di pangkalan juga mahal pak," ungkap dia.

Berdasarkan pantauan, dari tiga agen yang ada di kota Sengkang, tidak ada satupun yang terisi, para karyawan juga di liburkan. Begitu juga sejumlah pangkalan juga mengaku ke habisan stok. Sementara itu untuk tingkat pengecer khusus di Kota Sengkang, harga gas elpiji cukup bervariasi mulai dari Rp17 ribu hingga Rp20 ribu per tabung.

Manager SPPBE Bone Akram ketika dikonfirmasi mengatakan keterlambatan pengantaran, karena mengikuti antrean dari kabupaten yang berada di wilayahnya yaitu Bone, Wajo, Soppeng dan Sinjai. Sedang masalah lembur, pihaknya mengaku akan mengikuti aturan jam kerja.

"Kami juga tidak bisa memaksakan kehendak mengutakaman daerah tertentu," sebut Bone.

Adapun kebutuhan distribusi elpiji di masing-masing daerah di Wilayah SPPBE Bone, Bia mengungkapkan, Kabupaten Wajo sebesar 3.000 ton, Soppeng 3.000 ton, Sinjai 500 ton dan Bone 5.000 ton.

"Kami berharap agen, pangkalan dan pengecer di kabupaten yang ada di wilayah kami bersabar dan memaklumi kendala dalam penyebaran tabung gas saat ini," pungkasnya. (gna)
(Jumardi Nurdin/Koran SI/rhs)

Sidak Gas Elpiji, Pemkab Tegur Pangkalan

Posted: 18 Feb 2012 12:43 AM PST

SENGKANG - Tim Pemerintah Kabupaten Wajo melakukan sidak pada agen, pangkalan dan pengecer di Kota Sengkang, Sulawesi Selatan.

Tim dipimpin oleh Kabag Ekonomi Pemkab Wajo Arwes. Dalam sidak tersebut Tim Pemkab sempat memberikan teguran pada salah satu pangkalan yang menjual gas elpiji 3 kg seharga Rp20 ribu ke masyarakat.

"Jangan menjual harga terlalu tinggi, ini membebani masyarakat. Inikan subsidi pemerintah yang peruntukannya bagi masyarakat," kata Kabag Ekonomi Arwes di salah satu pangkalan, pada akhir pekan ini.

Arwes mengatakan, bahwa tujuan sidak tersebut adalah monitoring stabilisasi harga elpiji yang belakangan melonjak drastis akibat keterlambatan distribusi dari SPPBE Bone.

"Kami juga khawatir adanya penimbunan oleh oknum-oknum tertentu terutama pangkalan," lanjut dia.

Dia mengungkapkan, sesuai data konfersi kebutuhan gas elpiji di Wajo idealnya ada empat ribu tabung per hari. Sampai saat ini sendiri, di Wajo ada empat agen dan 215 pangkalan. Nqamun, saat ini agen dan pangkalan kesulitan memenuhi kebutuhan akibat lambatnya distribusi dari Bone.

Direktur agen elpiji PT Wajo Harapan HM As'ad di tempat yang sama mengatakan bahwa kondisi kelangkaan gas elpiji di Wajo sudah berjalan satu bulan. Gudang agen distribusi gas elpijipun selalu kosong karena setiap gas yang datang selalu langsung di distribusikan ke pangkalan.

"Kami jual ke pangkalan Rp14.500 karena kami butuh biaya tambahan untuk sopir yang harus bermalam sampai tiga malam di Bone. Dalam kondisi normal, kami jual Rp13.100 sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET)," tutur As'ad.

As'ad menyebut, dalam kondisi normal pihaknya biasa mendapatkan 3.040 tabung perhari. Namun, saat ini pihaknya hanya mendapatkan 1.500 tabung. Pasokan ini pun harus menunggu selama tiga hari.

"Elpiji yang kami dapat kami langsung didistribusikan ke 85 pangkalan yang kami bawahi," tambah dia. (gna)
(Jumardi Nurdin/Koran SI/rhs)

ekonomi terbaru : Ratusan Rumah di Depok Mati Lampu 6 Jam

2012-02-17T09:27:00.001-08:00

ekonomi terbaru : Ratusan Rumah di Depok Mati Lampu 6 Jam

Ratusan Rumah di Depok Mati Lampu 6 Jam
Rembug Nasional BUMN Didemo Mahasiswa
Majukan Ekonomi Daerah, BUMN-BUMD Harus Sinergii

Ratusan Rumah di Depok Mati Lampu 6 Jam

Posted: 17 Feb 2012 04:47 AM PST

DEPOK - Warga Kampung Lio Hek, Citayam, Cipayung, Depok mengeluhkan padamnya listrik di wilayah tersebut. Listrim di daetah tersebut padam sejak pukul 14.00 WIB siang tadi. Pasalnya, warga merasa kesal lantaran Setiap kali hujan deras, lingkungan tersebut selalu mengalami pemadaman listrik. Sedikitnya terdapat dua ratus rumah di Perumahan Griya Putra Mandiri mengalami padam listrik.

Lingkungan pemukiman disekitarnya juga padam sejak siang tadi. Humas APJ PLN Depok Muhammad Imran mengatakan penyebab padamnya listrik lantaran cuaca buruk. "Faktor cuaca, jadi ada trouble, karena hujan deras sekali, sedang diperbaiki," katanya kepada okezone, Jumat (17/02/12).

Petugas UPJ PLN Bojonggede Hendra mengaku saat ini proses perbaikan masih dilakukan. Kerusakan terjadi lantaran cuaca buruk.

"Jadi memang faktor cuaca, sekeringnya ada yang putus terbelah dua, masih terus diperbaiki, kurang lebih dalam satu jam lagi," jelas Hendra.

Sementara itu, salah satu warga, Sylvia Rahayu mengeluhkan padamnya listrik lantaran mengganggu aktifitas rumah tangga. "Sudah tidak ada air, karena mati dari siang, anak saya juga susah mau belajar," tutur Sylvia. (wdi)

Rembug Nasional BUMN Didemo Mahasiswa

Posted: 17 Feb 2012 04:38 AM PST

BALIKPAPAN - Gelaran rembuk nasional BUMN yang dihadiri Mantan Wapres Jusuf Kalla serta sejumlah dirut BUMN dan BUMN di Hotel Benakutai, Balikpapan, Kaltim di demo oleh sejumlah mahasiswa GMNI Balikpapan.

Mereka menggelar aksi didepan pintu masuk hotel yang berada tepat dijantung kota jalan A Yani, Balikpapan, Jumat (17/2/2012) sore saat acara rembug nasional baru dimulai sekitar pukul 14.00 WITA.

"BUMN-BUMN sekarang dipacu pengembangan termasuk modal asing bahkan mereka mengorbankan kemandirian ekonomi masyarakat," ujar Ketua Dewan Pimpinan cabang GMNI Kota Balikpapan Adhitiyo Yudho Abadi, Jumat (17/2/2012).

Dia juga mengkritisi kapitalis asing yang masuk seiring berkembangkan BUMN di Indonesia. "Tentu kalau kita melulu pada perusahaan raksasa tanpa memperhatikan ekonomi sektor informal yang justru menopang daya hidup masyarakat kecil langsung," katanya.

Pada acara tersebut Mantan Wapres Jusuf Kalla menjadi pembicara utama karena sebelumnya dijadwalkan menteri BUMN sudah hadir di Balikpapan namun akhirnya terbang ke Jakarta karena di panggil Presiden SBY.

"Pak Dahlan menyampaikan permohonan maaf tidak bisa hadir, dan hal itu sudah disampaikan ke Pak JK," kata Komisaris Utama PT Media Fajar Alwi Hamu.

Padahal Dahlan sudah berada di Balikpapan sejak pagi bahkan menyempatkan sarapan pagi menikmati soto Makassar di Kawasan Pasar Inpres bersama grup JPPN. Dalam acara yang berlangsung dua hari ini sampai besok, JK didampingi oleh Gubernur Kaltim Awang Faroek serta sejumlah Direktur BUMN dan BUMD. (wdi)

Majukan Ekonomi Daerah, BUMN-BUMD Harus Sinergii

Posted: 17 Feb 2012 04:34 AM PST

BALIKPAPAN - Acara rembuk BUMN yang digelar di hotel Benakui, Balikpapan tidak dihadiri oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan karena mendadak dipanggil Presiden SBY. Namun acara tersebut tetap hangat dengan hadirnya Mantan Wapres Jusuf Kalla.

Dalam pidatonya, JK menilai telah terjadi tren penguatan perusahaan negara atau BUMN. Contoh konkritnya China, Singapura serta sejumlah negara lain. Bahkan, kata JK, bursa China sangat didominasi perusahaan-perusahaan BUMN China.

"Walau tidak bisa disamakan BUMN-BUMD China sama seperti Indonesia. Jumlah penduduk, jelas beda. Pada dasarnya perkembangan ini satu tren, tren baru perkembangani itu. Kita harapkan peran menjadi semakin baik. Ke depan, karena ini suatu kebutuhan, yang mendesak," kata JK di Hotel Benakutai, Balikpapan, Kaltim, Jumat (17/2/2012).

Keberadaan perusahaan negara seperti Telkom, Pertamina, Pelindo, Angkasa Pura, kata JK tetap dibutuhkan dan itu pun tidak mudah diambil swasta.

"Dengan manajemen lebih baik, hidup BUMN lebih baik dari swasta. Di hampir banyak negara, China, Jepang, Singapura. Singapura contoh bisa kembangkan daerah, dan China lebih hebat lagi," ucapnya.

Karena itu kata JK perlu dilakukan singkronisasi antara BUMN dan BUMD BUMD perlu dilakukan untuk memberi kesempatan bagi perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk maju dan berkembang. "Sinkronisasi dan kolaborasi dengan BUMD perlu juga dilakukan untukmembantu mengembangkan industri di daerah," ujarnya.

Di sisi lain, JK juga menjelaskan pada peserta yang menyebutkan bahwa BUMN menjadi bancakan atau sapi perahan, baik bagi pejabat atau partai politik, atau juga sebagai tempat untuk balas jasa.

"Terutama saat BUMN masih berada di bawah departemen-departemen sesuai jenis usahanya. Tapi sekarang kan tidak lagi. BUMN disatukan dalam kementerian tersendiri. Di bawah Dahlan, tentu tak ada katabeletje dan lain sebagainya. Keadaan sekarang jauh lebih baik dan lebih terbuka," jelasnya.

Sementara Gubernur Kaltim Awang Faroek mengatakan kolaborasi antara BUMN dan BUMD memang perlu untuk dilakukan untuk memeratakan hasil pembangunan. Hal ini perlu untuk membangun tanggung jawab dan sinergi yang bisa berdampak efektif bagi perekonomian. "Mindset BUMD yang harus diubah untuk menjadi lebih profesional," kata Awang.

Dia mengatakan proses perubahan mindset juga harus disertai dengan manajemen yang baik untuk dapat menjalankan roda perusahaan dengan baik. Proses perekrutan dalam BUMD juga sebaiknya dilakukan melalui seleksi yang mengedepankan kemampuan sumber daya manusia yang berkualitas.

"Kalau sudah itu, pemerintah sebagai pemilik hanya tinggal mengarahkan dan memberi target untuk BUMD tersebut agar bisa memberikan sumbangan pendapatan bagi daerah," katanya. (wdi)

ekonomi terbaru : Bank DKI Gaet Jasindo Kerja Sama Asuransi

2012-02-16T09:58:00.001-08:00

ekonomi terbaru : Bank DKI Gaet Jasindo Kerja Sama Asuransi

Bank DKI Gaet Jasindo Kerja Sama Asuransi
BII Bakal Permudah Layanan Perbankan Bagi TKI
TKI Harus Manfaatkan Jasa Perbankan

Bank DKI Gaet Jasindo Kerja Sama Asuransi

Posted: 16 Feb 2012 06:28 AM PST

JAKARTA - Direktur Utama PT Bank DKI Eko Budiwiyono berharap kerja sama dengan PT Asuransi Jasindo bisa dapat segera merealisasikan penjaminan kredit, penjaminan garansi, dan asuransi kerugian.

"Di perbankan itu sebenarnya banyak nasabah yang memiliki usaha dan proyek yang bagus, tetapi tidak cukup punya agunan," ujarnya, di Jakarta, Kamis (16/2/2012).

Dia menambahkan, nasabah yang tidak memiliki kecukupan agunan, kemudian dipakai penjaminan asuransi menjadi penjamin kredit, yang nantinya jika telah menjadi nasabah akan dijamin oleh Asuransi Jasindo. Sehingga apabila kredit macet, maka akan dibayarkan oleh Jasindo.

Mengenai penjaminan garansi, Jasindo diminta untuk segera menerbitkan garansi render, uang muka, dan pelaksanaan dengan mempunyai back up yang cukup untuk penjaminan garansi tersebut.

"Untuk pinjaman asuransi kerugian, misalnya jika nasabah mengalami kebakaran, pihak Jasindo akan mengganti kerugian yang diderita nasabahnya 100 persen. Namun itu semua tergantung Jasindo aktif atau tidaknya mencari nasabah," pungkasnya.

Adapun kerja sama di antara kedua belah pihak ini bertujuan untuk meningkatkan brand awareness dikalangan perbankan, khususnya nasabah dan karyawan serta relasi yang terkait dengan Bank DKI.

Perjanjian kerja sama lainnya, meliputi penerbitan produk bank garansi melalui mekanisme kontra bank garansi dan juga produk asuransi kredit atas fasilitas kredit, serta modal usaha yang disalurkan oleh Bank DKI kepada debiturnya. (ade)

BII Bakal Permudah Layanan Perbankan Bagi TKI

Posted: 16 Feb 2012 05:59 AM PST

JAKARTA - PT Bank International Indonesia (BII) bersama dengan pemegang saham terbesar, Malayan Banking Bhd (Maybank) akan berperan serta di dalam pelaksanaan untuk mengantisipasi kebutuhan lembaga perbankan dalammendukung program pemberdayaan TKI.

BII, yang sejak 2008 menjadi bagian dari keluarga besar Maybank Group, telah bersinergi dengan Maybank dan di antaranya telah bersama mengembangkan layanan jasa pengiriman uang (remitansi) dengan dukungan akses yang dimiliki Maybank.

"Sejalan dengan misi humanizing financial service, sinergi BII-Maybank diwujudkan dengan menyediakan produk dan layanan perbankan yang bermanfaat kepada masyarakat luas termasuk kepada TKI di luar negeri," kata Pjs Direktur Utama PT BII Rahardja Alimhamzah, di Jakarta, Kamis (16/2/2012).

Di samping menyediakan jasa layanan remitansi yang kompetitif, BII bersama Maybank Group akan menyediakan produk tabungan sebagai rekening bagi TKI, baik rekening tabungan BII di Indonesia maupun rekening tabungan Maybank di Malaysia.

Dalam pemberian dukungan bagi TKI, BII lebih lanjut akan membina kemitraan dengan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan Gabungan Asosiasi Pengusaha Profesi TKI (GAPRO TKI). (Iman Rosidi/Sindoradio/ade)

TKI Harus Manfaatkan Jasa Perbankan

Posted: 16 Feb 2012 05:55 AM PST

JAKARTA - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dan PT Bank Internasional Indonesia Tbk sepakat menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penggunaan Jasa Perbankan Dalam Rangka Penyelenggaraan Program Penempatan dan Perlindungan serta Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia.

Penandatanganan MoU antara Kemenakertrans dan BII ini dilakukan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar dan Pjs Direktur Utama PT BII Rahardja Alimhamzah di Kantor Kemenakertrans di Jakarta, Kamis (16/2/2012).

MoU ini ditujukan untuk memberikan pelayanan jasa perbankan yang lebih baik bagi TKI dan pengguna TKI di negara penempatan.

Muhaimin mengatakan, salah satu upaya penyempurnaan sistem penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri adalah meningkatkan peran dan fungsi perbankan bagi TKI dan keluarganya serta pengguna TKI di negara penempatan.

"Penandatanganan MoU ini berguna untuk membantu TKI dan keluarganya serta para pengguna TKI di negara penempatan dalam memanfaatkan fasilitas jasa layanan perbankan," kata Muhaimin.

Menurut Muhaimin, jasa perbankan yang bisa dimanfaatkan mencakup pemberian fasilitas pinjaman, penyimpanan dan pengelolaan dana, jasa pengiriman (remitansi) dan penukaran uang, sosialisasi program perbankan dan pemanfataan produk dan jasa perbankan lainnya.

Dia menjelaskan keterlibatan perbankan dalam pembayaran gaji/upah bagi TKI memang salah satu point penting dalam setiap MoU penempatan TKI dengan negara-negara penempatan, termasuk yang terbaru amandemen MoU TKI domestik worker dengan Malaysia.

"Pemerintah mendorong metode pembayaran gaji TKI dilakukan melalui jasa perbankan untuk melebih melindungi TKI. Pemerintah terus berupaya mengatasi permasalahan pengiriman uang TKI melalui jasa perbankan dengan menjalin kerja sama dengan beberapa bank yang memiliki kantor cabang atau bank korespondensi di negara penempatan," terangnya.

Muhaimin menambahkan upaya selanjutnya yang diperlukan adalah pemberdayaan TKI melalui edukasi perbankan denganprogram-program yang dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para TKI dalam memanfaatkan jasa perbankan yang nantinya akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan TKI dan keluarganya.

"Para TKI beserta keluarganya terhadap harus paham, mengerti dan dapat melaksanakan perencanaan keuangan dan dapat memilih produk/jasa keuangan yang ditawarkan pihak perbankan, sehingga para TKI dan keluarganya dapat terbiasa dalam mengelola tabungan, pinjaman kredit ataupun remintasi dan terhindar dari aksi calo dan rentenir," papar Muhaimin.

Selain itu, pemahaman dan kesadaran TKI dalam bidang perbankan perlu ditingkatkan sehingga mereka sebagai konsumen produk dan jasa keuangan mengerti akan hak dan kewajiban serta manfaat , resiko dan biaya perbankan. "Sehingga lebih sadar dan berhati-hati dalam melakukan transaksi keuangan," ujarnya. (Iman Rosidi/Sindoradio/ade)

ekonomi terbaru : Ekonomi Italia Terkena Resesi

2012-02-15T09:37:00.001-08:00

ekonomi terbaru : Ekonomi Italia Terkena Resesi

Ekonomi Italia Terkena Resesi
Bandara Internasional Naikkan Ekonomi Lombok Hingga 50%
BI: OJK Harus Punya Payung Hukum yang Jelas

Ekonomi Italia Terkena Resesi

Posted: 15 Feb 2012 06:03 AM PST

MILAN - Badan Statistik Italia mengonfirmasi bila negara dengan ekonomi terbesar ketiga di zona Euro tergelincir ke dalam resesi ekonomi, karena penurunan aktivitas industri dan stagnannya sektor jasa.

Dilansir dari Associated Press, Rabu (15/2/2012), eknomi Italia secara kuartalan terkontraksi 0,7 persen dalam kurun waktu tiga bulan terakhir di 2011. Angka ini menandakan adanya penurunan kuartalan kedua.

Perekonomian Italia tercatat tumbuh sebesar 0,4 persen tahun lalu bila dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 1,4 persen.

Saat ini, negeri Pasta tersebut sedang berjuang untuk melepaskan diri dari krisis utang negara Eropa dengan langkah-langkah memotong pengeluaran dan memacu pertumbuhan.

Adapun angka-angka yang menyangkut pertumbuhan ekonomi tersebut akan dikonfirmasikan dengan data lain, termasuk untuk pengeluaran, yang akan dirilis bulan depan.

Analis UniCredit memperkirakan akan ada hambatan pada ekspor Italia, di mana konsumsi akan terkontraksi dan menghantam produksi sebagai dampak negatif dari serangkaian badai musim dingin. (ade)

Bandara Internasional Naikkan Ekonomi Lombok Hingga 50%

Posted: 15 Feb 2012 05:40 AM PST

LOMBOK - Bupati Lombok Tengah HM Suhaili mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut meningkat hingga 50 persen sejak Bandara Internasional Lombok beroperasi.

"Pastinya belum bisa kami hitung, artinya indikator ke arah yang sangat bagus. Insya Allah peningkatan paling tidak 40-50 persen," ungkap Suhaili kepada okezone baru-baru ini.

Seperti diketahui, Bandara Internasional Lombok diresmikan pada 1 Oktober 2011 lalu. Diakuinya, dengan adanya ketersediaan bandara di Lombok menjadi suatu fasilitas penunjang untuk pengembangan pariwisata.

"Ya memang calon investornya sudah banyak sekali, apalagi salah satu kawasan ini ditetapkan menjadi salah satu kawasan ekonomi khusus (KEK) oleh pemerintah pusat, sehingga merupakan suatu peluang juga," tandasnya.

Suhaili menambahkan, dengan dijadikannya Lombok menjadi KEK, otomatis membuat banyak investor yang melirik kawasan tersebut. Bahkan, harga tanah juga ikutan melambung.

"Harga tanah di Lombok sudah disamaratakan kepemilikannya oleh pihak-pihak yang tentu memiliki dana atau uang," singkatnya.

Dia pun berharap bila sarana dan fasilitas yang belum ada dan masih terbatas di bandara Lombok ditingkatkan.

"Secara stimultan kami menciptakan gula-gula yang akan mengundang mereka. Dalam arti apakah semut-semut yang akan menggunakan bandara ini, tentu dia akan kejar gula, apa yang akan dia kejar di Lombok ini. Seiring dengan itu, perkembangan bandara juga akan semakin menarik," pungkasnya. (ade)

BI: OJK Harus Punya Payung Hukum yang Jelas

Posted: 15 Feb 2012 05:11 AM PST

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menuturkan pada masa transisi terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diperlukan sebuah payung hukum yang jelas.

"Kita harus meyakini masa transisi berjalan dengan baik. Ini perlu kita upayakan supaya ada kepastian hukum supaya tidak menimbulkan uncertainity," ungkap Deputi Gubernur BI Muliaman D Hadad, kala ditemui dalam acara Diskusi Interaktif Industri Keuangan di Era Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di Hotel Premier Santika, Slipi, Jakarta, Rabu (15/2/2012).

Lanjutnya, selain menyoroti pentingnya kepastian hukum, Muliaman menilai perlu juga adanya sense of continuity (keberlanjutan) program. "Rencana-rencana yang dilakukan BI dan Bapepam-LK perlu dilanjutkan," paparnya.

Setelah masa transisi berlalu, diharapkan OJK akan membuat agenda dan kebijakan jangka menengah dan panjang.

"Saya ingin melihat apa yang membuat tren sehingga industri keuangan bisa berubah di masa datang pasca (terbentuknya) OJK," pungkasnya. (ade)

ekonomi terbaru : Koperasi Kakao di Aceh Raih Modal Usaha Rp3 M

2012-02-14T09:16:00.001-08:00

ekonomi terbaru : Koperasi Kakao di Aceh Raih Modal Usaha Rp3 M

Koperasi Kakao di Aceh Raih Modal Usaha Rp3 M
Investor Tanam Dana di Lombok Rp31 Triliun
Adira Finance Akan Terbitkan Obligasi Rp3 T

Koperasi Kakao di Aceh Raih Modal Usaha Rp3 M

Posted: 14 Feb 2012 05:43 AM PST

BANDA ACEH - Koperasi kakao di Aceh mendapatkan modal usaha senilai Rp3 miliar untuk meningkatkan perekonomian anggota koperasi yang terdiri dari petani-petani kakao.

Bantuan dari Program Economic Development Financing Facility (EDFF) itu dibagi masing-masing sebanyak Rp1,2 miliar untuk Koperasi Sekunder Kakao Aceh dan Rp1,8 miliar lainnya untuk sembilan Koperasi Primer Kakao di kabupaten Pidie, Aceh Utara dan Aceh Timur.

Pengucuran modal ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (MoU) dan akad pembiayaan antara ActionAid Australia (AAA) -Yayasan Keumang, Bank Syariah Mandiri dan Koperasi Petani Kakao di Aula Kantor Bappeda Aceh, Selasa (14/2/2012).

Kepala Bappeda Aceh Iskandar mengatakan, Pemerintah Aceh selalu mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh Provinsi Aceh.

"Salah satu program yang secara langsung berkaitan dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah program EDFF," kata dia dalam sambutannya.

Pembiayaan tersebut merupakan bagian dari Program Kakao Aceh yang sedang dilaksakan oleh ActionAid Australia (AAA) -Yayasan Keumang, didanai Multi Donor Fund (MDF) dengan pengawasan World Bank dan Pemerintah.

Menurutnya, secara umum tujuan program EDFF adalah membangun lingkungan usaha yang lebih bersaing, penciptaan kesempatan kerja, serta memacu pertumbuhan sektor swasta secara luas (terutama dalam bidang pertanian) yang menargetkan masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya sebagai penerima manfaat, sehingga angka kemiskinan bisa ditekan.

"Juga menargetkan peningkatan investasi di wilayah Aceh serta peningkatan perdagangan internasional, terutama ekspor langsung dari Aceh, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Aceh," ujarnya.

Iskandar percaya, kegiatan Program Kakao Aceh yang dilakukan oleh AAA– Yayasan Keumang di lapangan sebagai bagian dari Program EDFF, sudah sesuai dengan perencanaan.

Namun tetap diingatkan harus sesuai dan mengacu pada aturan dan ketentuan, serta dapat diselesaikan dalam rentang waktu yang tersedia, sampai Agustus 2012.

Pihaknya melihat potensi kakao Aceh terus meningkat dari waktu ke waktu. Pada 2010 misalnya, produski kakao Aceh sudah mencapai sekira 87 ribu ton. Diharapkan, tingginya produksi ini dinikmati oleh petani produsen, bukan hanya oleh pedagang pengumpul dan pedagang besar.

Karenanya salah satu upaya yang dilakukan adalah memastikan tumbuhnya tumbuhnya koperasi kakao yang sehat dan transparan di setiap daerah sentra kakao.

Bappeda Aceh menilai kerjasama antara koperasi dan perbankan, yang akan dijalankan ini bisa menjadi pemicu bagi koperasi untuk tumbuh menjadi lebih sehat, serta memiliki cash flow yang lancar.

"Hubungan ini dapat dijadikan sebagai batu loncatan dalam peningkatan modal kerja, ketika nantinya usaha koperasi sudah berkembang dengan baik," kata dia.

AAA dan Yayasan Keumang diminta senantiasa mendampingi koperasi dalam mengelola permodalan yang disediakan, sehingga hasil dari kegiatan pengembangan koperasi ini bisa optimal.

Sementara itu Project Director ActionAid Australia, Robert Laude mengatakan penandatangan kerja sama pengucuran modal kerja merupakan langkah maju yang telah dicapai oleh program.

Mekanisme pembiayaan melalui Bank Syariah Mandiri telah menciptakan manajemen yang baik sehingga memudahkan koperasi. "Harapannya koperasi bukan hanya menerima dana, tapi juga mampu mengembangkan usaha-usahanya," sebutnya.

Menurutnya, AAA – Keumang ke depan akan terus melakukan pendampingan dan pelatihan-pelatihan sampai program berakhir. Yayasan Keumang selanjutnya yang berada di Aceh telah komitmen melakukan pembinaan berkesinambungan dan terus memberikan dukungan bagi koperasi dan petani kakao umumnya.

"Kami akan selalu membina secara berkelanjutan agar koperasi berkembang terus, walaupun program telah berakhir," tambah Yusri Yusuf, Direktur Yayasan Keumang.

Menurutnya, pihak Keumang melihat program Kakao Aceh adalah sebuah usaha untuk memberdayakan petani dan ekonomi masyarakat. Yusri memastikan komitmennya untuk terus melakukan pendampingan bagi masyarakat secara berkelanjutan. (ade)

Investor Tanam Dana di Lombok Rp31 Triliun

Posted: 14 Feb 2012 05:40 AM PST

LOMBOK - Minat investor terhadap Indonesia sangat besar. Dilihat dari potensi kekayaan alamnya, serta jumlah penduduknya, tak heran Indonesia menjadi pasar yang mempunyai daya tarik tersendiri dalam berinvestasi.

Maka dari itu, investor pun berbondong-bondong menanamkan investasinya ke Tanah Air. Khususnya di kawasan Lombok Tengah yang dikucuri sebesar Rp31 triliun.

"Tanggal 21 Oktober 2011, SBY sudah menyaksikan tandatangani MoU oleh beberapa investor, kalau di kawasan tengah ini tidak kurang dari Rp31 triliun dana investor akan ditanam di kawasan tengah ini," kata Kepala Dinas Pariwisata Lombok Tengah Lalu Putria, kepada okezone, di Lombok Tengah, Lombok, baru-baru ini.

Dia mengatakan, di kasawan Lombok bagian tengah nantinya akan dijadikan kawasan ekonomi khusus (KEK), mulai dari Gerupuk, Tanjung Aan, Pantai Seger, Perenting, sampai dengan Kuta itu ada 1.250 hektare (ha) akan dikembangkan menjadi kawasan ekonomi khusus oleh Ditjen Bea Cukai (DJBC).

Sementara itu, dia menjelaskan bila infrastruktur dasar yang mutlak harus diperbaiki di kawasan tersebut baik pertama adalah jalan, listrik, air, ditambah dengan telekomunikasi.

"Ini mutlak menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini kita sudah bekerja sama, Insya Allah untuk jalan 770 kilometer (km) jalan di Lombok Tengah sudah dalam pembangunan, by desain, by proses, dengan tahap tengah yang sudah jelas," tuturnya.

Pihaknya pun mengatakan bila tahun ini sudah melakukan beberapa pembangunan jalan dan dalam 2012 sesuai dengan rencana menuju kawasan sudah fix semua.

"Sementara tentang listrik, PLTU Ciranjang yang kapasitasnya 75 megawatt (MW) sudah diresmikan SBY. Di samping itu untuk air tidak masalah. Lombok tengah di samping punya sprain, juga punya bendungan," pungkasnya. (ade)

Adira Finance Akan Terbitkan Obligasi Rp3 T

Posted: 14 Feb 2012 05:22 AM PST

JAKARTA - Anak usaha PT Bank Danamon Tbk (BDMN) di bidang pembiayaan kenderaan bermotor, Adira Finance tahun ini akan menambah modal melalui penerbitan obligasi sekira Rp2 triliun-Rp3 triliun.

Direktur Keuangan Bank Danamon Vera Eve Lim menjelaskan, tahun ini anak usahanya di bidang pembiayaan kenderaan bermotor Adira Finance akan menambah modal melalui obligasi.

"Semester I akan diumumkan mungkin sepanjang tahun akan dibutuhkan sekira Rp2 triliun-Rp3 triliun," ungkapnya dalam paparan kinerja tahun 2011, di Jakarta, Selasa (14/2/2012).

Pertumbuhan Adira Finance, kata dia, sangat tergantung pertumbuhan industri pembiayaan. Menurut dia jika industri otomotif terutama motor di 2011 tumbuh sembilan persen mendekati delapan juta unit dan mobil tumbuh 18 persen mencapai 800 ribu unit, maka tahun ini prediksi dari industri motor tumbuh lima persen dan mobil 12 persen.

"Itu dari industri, kalau di atas lima persen pasti pertumbuhan diatas itu karena kita ingin pertahankan market share jadi pertumbuhan bisa 15 persen," tukasnya.

Sebagai informasi, Adira Finance tahun ini mencatat laba bersih setelah pajak sebesar Rp1,511 triliun, yang merupakan pertumbuhan setahunan (year-on-year) sebesar 13 persen. Adira Finance juga menyalurkan pembiayaan senilai Rp41,363 triliun sepanjang 2011, atau naik 35 persen year-on-year.

Pertumbuhan tersebut menempatkan Adira Finance sebagai pemain utama dalam industrinya, dan Adira Finance berada dalam posisi yang baik untuk memanfaatkan peluang-peluang pertumbuhan ke depan, setelah berhasil menerbitkan obligasi berbunga tetap senilai Rp 5 triliun, pada 2011 lalu. (Erichson Sihotang /Koran SI/ade)

ekonomi terbaru : Pembatasan BBM untuk Pejabat & BUMN Mulai 1 April

2012-02-13T09:13:00.001-08:00

ekonomi terbaru : Pembatasan BBM untuk Pejabat & BUMN Mulai 1 April

Pembatasan BBM untuk Pejabat & BUMN Mulai 1 April
Ini Alasan SBY Tingkatkan Utang Luar Negeri
Pemerintah Masih Jaga Opsi Kenaikan Harga BBM

Pembatasan BBM untuk Pejabat & BUMN Mulai 1 April

Posted: 13 Feb 2012 08:46 AM PST

JAKARTA - Pemerintah menegaskan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk pejabat negara dan BUMN akan mulai dilaksanakan pada 1 April mendatang.

"Itu nanti kita mulai tanggal 1 (April). Makanya perintahnya ada pembatasan, pembatasan diatur menteri ESDM. Mulai pejabat negara, BUMN, BUMD," kata Menko Perekonomian Hatta Rajasa, mengikuti silaturahmi dengan wartawan kepresidenan di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/2/2012).

Hatta menambahkan, para pejabat tersebut nantinya dilarang menggunakan BBM bersubsidi lagi, karena sudah diatur dalam Perpres no 15 tahun 2012 mengenai pembatasan BBM subsidi.

"Kemudian itu kita tidak boleh lagi gunakan subsidi. Ada pengaturan. Nanti ditetapkan oleh menteri ESDM, karena telah mendapat mandat," ujarnya singkat.

Sekadar informasi, Perpres No 15 tahun 2012 berisi tentang harga jual eceran dan konsumen. Pada intinya, dikatakan Hatta, isi perpres tersebut tentang pembatasan penggunaan.

"Pengguna jenis BBM tertentu oleh pengguna, sebagaimana dimaksud pasal 4 dilaksanakan pembatasan. Pentahapan pembatasan, diatur oleh menteri ESDM. Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin menko perekonomian. Jadi pembatasan itu, kenapa perpres ini ada, karena ada UU APBN tentang pembatasan, diperlukan perpres, memberikan kewenangan kepada menteri ESDM untuk mengatur pembatasan," beber Hatta.

Kendati demikian, pembatasan seperti apa nantinya akan diatur. Karena tidak serta merta sejak tanggal sekian semua dilakukan pembatasan, ada pentahapan.

"Ini mengatur, tidak hanya kewenangan, jenis BBM tertentu dimaksud pasal 2 dilarang diangkut dan diperdagangkan ke luar negeri," ujarnya.

Menurut Hatta, belum ada waktu yang pasti mengenai pengaturan pembatasan tersebut. Di mana presiden tidak mengatur waktu dan menyerahkan sepenuhnya kepada menteri ESDM berdasarkan rapat dengan menko perekekonomian.

"Sekarang menteri ESDM sedang mengatur pembatasan dengan komisi VII DPR tentang opsi-opsi tersebut," pungkasnya. (ade)

Ini Alasan SBY Tingkatkan Utang Luar Negeri

Posted: 13 Feb 2012 08:28 AM PST

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui bahwa utang Indonesia meningkat di 2011 lalu.

"Benar kalau ada yang mengatakan secara nominal tahun-tahun terakhir ini utang kita meningkat," ujar SBY saat silaturahmi dengan wartawan kepresidenan di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/2/2012).

Presiden menjelaskan, pada 2004 PDB Indonesia Rp2.295 trilun dan utang sebesar Rp1.299 triliun atau hampir Rp 1,3 triliun. Namun rasionya 56 persen atau lebih dari separuh PDB. "Itu potret di 2004," tuturnya.

Namun, lanjut Presiden, tujuh tahun kemudian ada keperluan pembangunan infrastruktur dan alutsista yang penting dan harus menggunakan pinjaman. Kendati pinjaman naik namun angka rasio turun menjadi 25 persen.

"Tapi tolong lihat angkanya di 2011, utang kita Rp1.816 triliun naik Rp500 triliun, tapi PDB kita Rp7.226 triliun atau naik Rp5.000 triliun. Sehingga rasio utang turun jadi 25 persen," tutur Presiden.

Presiden menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya untuk mengurangi jumlah utang luar negeri. "Di 2004 porsi utang luar negeri pemerintah mencapai 50 persen dari total utang, di 2011 tinggal 32 persen. Artinya sumber utang kita ada di dalam negeri," katanya. (ade)

Pemerintah Masih Jaga Opsi Kenaikan Harga BBM

Posted: 13 Feb 2012 08:22 AM PST

JAKARTA - Pemerintah masih menjaga opsi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang ditentukan dari hasil berkonsultasi dengan DPR.

"Iya, opsi-opsi itulah yang ditentukan dari hasil konsultasi saya dengan DPR," ungkap Menteri ESDM Jero Wacik, usai mengikuti dialog SBY dengan wartawan, di Istana Negara, Jakarta, Senin (13/2/2012).

Dijelaskannya, opsi tersebut juga ada di dalam Undang-Undang (UU) APBN. Di mana dalam UU tersebut ada mekanismenya apabila memang disetujui oleh DPR.

"Iya itu kan DPR dengan pemerintah, kalau terkunci kan kita berunding berdua. Apa perlu dikunci terus? Apa gemboknya bisa dibuka," ujarnya.

Jero Wacik pun mengakui bila semua opsi tersebut dilakukan untuk rakyat semata. Kendati demikian, dia menambahkan bila memang kenaikannya belum disebutkan dalam perpres tersebut.

"Semuanya untuk rakyat, kan kalau rakyatnya susah, kita berdua yang harus berkonsultasi. Opsi naik kalau harga minyak naik, ada kontigensi kan," tukasnya singkat. (ade)

ekonomi terbaru : Yoris Sebastian, Pencipta Inovasi yang Out of Box

2012-02-12T09:18:00.001-08:00

ekonomi terbaru : Yoris Sebastian, Pencipta Inovasi yang Out of Box

Yoris Sebastian, Pencipta Inovasi yang Out of Box
Siapkan TKI, Kemenakertrans Gandeng 16 Pemda
Bayar Pajak, UMKM Cukup Transfer Via ATM

Yoris Sebastian, Pencipta Inovasi yang Out of Box

Posted: 12 Feb 2012 03:51 AM PST

SETIAP orang bisa menjadi kreatif. Setiap orang bisa menciptakan inovasi. Selama mereka mau berusaha dan bekerja keras, semua kreativitas pasti akan muncul.

Tampaknya, hal tersebut ada dalam salah satu kepribadian anak muda yang penuh dengan kreativitas ini, Yoris Sebastian. Dialah pengusaha Indonesia yang selama ini dikenal bergerak dalam bidang industri kreatif.

Di saat anak-anak seusianya masih mengandalkan uang orangtua, saat masih duduk di bangku sekolah ia berjualan kaos meskipun dilarang oleh gurunya.

"Dulu saya jualan kaos dilarang, sekarang cuma kasih konsep sudah di bayar mahal," tawanya kepada okezone, beberapa waktu lalu.

Selepas kuliah di SMA Pangudi Luhur, ia pun memutuskan untuk magang di Majalah Hai. Di sanalah Yoris mulai berkecimpung dalam dunia kreatif.

Terlahir di Ujung Pandang, 5 Agustus 1972, diusianya yang ke-26 tahun pun Yoris sudah terpilih menjadi General Manager (GM) Hard Rock Cafe Indonesia. Dia pun diklaim menjadi GM termuda se-Asia dan termuda kedua di dunia.

Yoris-lah yang memperkenalkan program I like Monday di Hard Rock Cafe Jakarta pada 2003. Ketika semua tempat hiburan menitikberatkan pengadaan acara pada hari libur dan akhir minggu, Yoris mengadakan acara musik di hari Senin yang merupakan hari paling sepi kunjungan.

Dia juga membuat program bertajuk Destination Nowhere yang berarti Tujuan Tidak Kemanapun pada 2003. Sebuah acara jalan-jalan yang jadwalnya tidak disampaikan pada pesertanya.

Tampaknya, dia tidak ingin terus menerus menjadi "buruh" di perusahaan orang, selepas keluar dari Hard Rock, pada usia 34 tahun, ia mendirikan sebuah perusahaan konsultan kreatif Oh My Goodness (OMG) yang berdiri pada 1 April 2007.

Usahanya tersebut bergerak untuk menjual ide-ide kreatif kepada klien. OMG sendiri telah menjadi konsultan pengembangan bisnis konsep ruang rapat di antaraya fPod di fX Jalan Sudirman, Jakarta. Kemudian kreatif konseptor Rasuna Epicentrum yang mengusung konsep The Creative Capital of Jakarta.

Prestasinya pun tak hanya itu, dia juga menjadi event consultant Black Innovation Award 2009 dan International Young Creative Entrepreneur Award British Council Indonesia, pemasaran dengan konsep word of mouth untuk XL dan kosmetik Caring Colours, serta konsultan pemasaran kreatif film remaja Queen Bee (2009) dan Ketika Cinta Bertasbih (2009), hingga konsep bisnis inovatif untuk Avia Tour.

Yoris pun selalu dikenal dalam hal inovasi dan ide kreatifnya. Pria yang suka minum air putih ini menunjukkan konsistensinya dalam membuat ide-ide kreatif yang tidak biasa. Atau yang biasa dikenal juga sebagai berpikir out of the box.

"Ide kreatif akan segera berkembang bila dimulai dengan hal yang kecil (start small)," pungkas pria berkulit putih ini. (mrt) (rhs)

Siapkan TKI, Kemenakertrans Gandeng 16 Pemda

Posted: 12 Feb 2012 03:44 AM PST

JAKARTA - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengintensifkan kerjasama dan koordinasi yang lebih erat dengan 16 pemerintah daerah (Pemda) tingkat Provinsi yang merupakan daerah rekrut calon TKI sektor domestic yang akan mulai bekerja ke Malaysia pada Maret nanti.

Kerja sama dan koordinasi dengan pemerintah daerah tingkat Provinsi serta pemda kabupaten/ kota dilakukan yang dikenal sebagai daerah kantong TKI ini untuk memastikan proses persiapan pemberangkatan TKI domestic worker telah dilakukan dengan baik dan melalui prosedur yang benar.

Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) Kemnakertrans Reyna Usman mengatakan Peran aktif Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) yang berada di bawah Pemda, sangat diharapkan membantu pembenahan sistem penempatan TKI karena terkait langsung dan bertanggung jawab mulai dalam proses rekrutmen, pendaftaran, seleksi CTKI serta siap diberangkatkan ke luar negeri.

"Dengan berperan aktifnya pemda dalam pembenahan sistem CTKI, diharapkan Indonesia terbebas dari TKI ilegal dan undocumented. Para kepala Disnaker harus memastikan pendataan hanya para calon TKI benar-benar siap untuk bekerja di luar negeri yang dapat segera diberangkatkan," kata Reyna di Jakarta, Minggu (12/2).

16 Provinsi yang merupakan daerah perekrutan calon TKI sektor domestic ke Malaysia adalah Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Maluku dan Bali.

Reyna mengatakan sebagai langkah persiapan akhir, saat ini Kemenakertrans sedang melakukan pembenahan pendataan TKI baik pra, masa maupun purna penempatan TKI sektor domestic worker Malaysia bersama-sama dengan Dinas provinsi/kabupaten/kota.

"Harapan kami, semua stakeholder yang terkait pelaksanaan penempatan TKI sektor domestik ke Malaysia, baik dari unsur pemerintah maupun swasta, yang berada di Indonesia dan Malaysia dapat saling mengawasi, mengontrol dan mengawal pelaksanaan penempatan TKI ke Malaysia dengan lebih baik," harapnya.

Kemnakertrans secara resmi mencabut moratorium (penghentian sementara) penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) domestik worker ke Malaysia terhitung tanggal 1 Desember 2011.

Namun dibutuhkan waktu setidaknya 3 bulan untuk menjalani tahapan proses penempatan TKI sehingga penempatan TKI ke Malaysia baru bisa dilaksanakan awal Maret 2012. (mrt) (Iman Rosidi/Sindoradio/rhs)

Bayar Pajak, UMKM Cukup Transfer Via ATM

Posted: 12 Feb 2012 03:33 AM PST

SUKABUMI - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mengusahakan sejumlah kemudahan bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam membayar pajak, tanpa harus mengganggu kinerjanya sehari-hari.

Direktur Jederal Pajak Fuad Rahmany mengtaakan, dengan catatan keuangan pelaku UMKM biasanya sederhana, mereka kurang punya data yang cukup untuk nilai keuntungan dan sebagainya.

"Mereka tahunya hanya omzet. Karena itu, kami usulkan agar persentase pajak yang harus dibayar bukan dari keuntungan, tapi dari omzet tahunan," ujar dia dalam media gathering di Lido Lakes Resort, Sukabumi, Minggu (12/2/2012).

Dia menuturkan, untuk pembayaran, tidak perlu repot-repot ke bank lalu lapor lagi ke kantor pajak. "Cukup bayar via Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan itu sudah kami anggap sekaligus sebagai laporan surat pemberitahuan (SPT)," tambahnya.

Menurutnya, pihaknya akan segera menggandeng beberapa perbankan untuk dapat membuat fitur khusus pembayaran ATM via ATM. "Kalau nantinya bisa membayar via ATM kan lebih mudah. Saya mau ketemu direktur utama bank-bank supaya bisa membantu. Nanti tinggal masukkan saja nomor NPKP (Nomor Pengusaha Kena Pajak), masukkan omzet, dan bisa langsung dipotong," ungkapnya.

Lebih lanjut Fuad menambahkan, persentase yang harus dibayarkan masih belum menemukan titik temu, lantaran masih dalam pembicaraan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan sejumlah pihak terkait.

"Untuk sementara kajian terakhir Ditjen Pajak mengusulkan persentase Pajak Penghasilan (PPh) sebesar satu persen dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) satu persen untuk pelaku UMKM yang omzetnya berada di kisaran Rp300 juta sampai Rp4,8 miliar. Sementara bagi pelaku UMKM yang omzetnya berada di bawah batas Rp300 juta akan diwajibkan membayar PPh sebesar 0,5 persen tanpa dikenai kewajiban PPN," pungkasnya. (mrt) (rhs)

ekonomi terbaru : Sumbangan Sektor Pariwisata ke Devisa Selalu Naik

2012-02-11T09:12:00.001-08:00

ekonomi terbaru : Sumbangan Sektor Pariwisata ke Devisa Selalu Naik

Sumbangan Sektor Pariwisata ke Devisa Selalu Naik
Sucofindo Harus Percepat Proses Verifikasi Rotan
2011, MasterCard Terbitkan 330 Juta Kartu Kredit

Sumbangan Sektor Pariwisata ke Devisa Selalu Naik

Posted: 11 Feb 2012 03:11 AM PST

MAKASAR - Sektor pariwisata memiliki kontribusi terhadap pemasukan devisa Indonesia. Pada tahun 2010 lalu, sektor ini menyumbang sekira Rp7.603,45 triliun.

Berdasarkan data pemeringkatan daya saing kepariwisataan dunia versi World Economic Forum (WEF) seperti dikutip Okezone, Sabtu (11/2/2012), kontribusi sektor pariwisata terhadap devisa Indonesia selama tiga tahun (2008-2010) berkisar pada urutan keempat dan kelima, yakni (peringkat lima) sebesar Rp7.348 triliun pada 2008 kemudian menurun jadi Rp6.298,02 triliun (peringkat empat) , dan terakhir naik mencapai (peringkat lima) Rp7.603,45 triliun pada 2010.

Selain itu, pemasukan devisa yang dihasilkan oleh pengeluaran wisman selama berkunjung ke Indonesia naik tajam dari USD5.749 juta pada 2000 menjadi USD7.603 juta pada 2010. Angka tertinggi dicapai pada 2010 dan terendah sebesar USD4.037 juta pada 2003.

Devisa dari 20 negara asal wisman yang datang ke Indonesia, menempatkan Australia di peringkat pertama dengan USD1.172 juta, diikuti Singapura sebesar USD928 juta, dan Malaysia dengan USD864 juta. Peringkat terendah ditempati wisman asal Swiss dengan USD55 juta.

Lalu, pada 2010 rekor devisa terbanyak dikumpulkan oleh sektor minyak dan gas bumi dengan capaian Rp28.039,60 triliun. Berikutnya, di peringkat kedua diduduki oleh sektor minyak kelapa sawit yang menghasilkan devisa sebesar Rp13.468,97 triliun selanjutnya ada sektor batubara Rp11.976,3 triliun, dan karet olahan sebesar Rp9.314,97 triliun.

Di sisi lain, selama 2008 hingga 2009, pola pengeluaran wisman dan wisnus mengalami paradoks turun-naik dengan total capaian sebesar Rp400,9 triliun. Di satu sisi, pola pengeluaran wisman menurun dari Rp80,5 triliun (2008) menjadi Rp59,2 triliun (2009), maka pola pengeluaran wisnus melejit naik dari Rp123,2 triliun (2008) menjadi Rp138 triliun (2009).

Sekadar informasi, terdapat 10 pos pengeluaran dalam pola dimaksud, yakni produk pertanian, produk industri non-makanan, kesehatan dan kecantikan, suvenir, jasa pariwisata lainnya, jasa seni budaya, rekreasi, dan hiburan, biro perjalanan, operator, dan pramuwisata, angkutan domestik, restoran dan sejenisnya.

Pos pengeluaran terbesar ialah hotel dan akomodasi (HA), diikuti restoran dan sejenisnya (RS), dan suvenir (SV). Pada rentang 2008-2009, HA merekor penerimaan sebesar Rp67.335,93 triliun, RS membukukan Rp73.421,21 triliun, dan SV mendapat Rp28.736,43 triliun. (git)
(rhs)

Sucofindo Harus Percepat Proses Verifikasi Rotan

Posted: 11 Feb 2012 02:10 AM PST

JAKARTA - Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah meminta Sucofindo sebagai surveyor untuk mempercepat verifikasi pengangkutan antarpulau rotan dan verifikasi ekspor rotan.

"Kemendag telah meminta Sucofindo sebagai surveyor untuk melakukan langkah-langkah mempercepat penerbitan Laporan Surveyor terkait dengan ekspor maupun Laporan Muat Barang,"ungkap Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Gunaryo dalam siaran persnya, Jakarta, Sabtu (11/2/2012).

Hal tersebut dilakukan terkait dengan verifikasi pengangkutan antarpulau sehingga tidak ada lagi keluhan terhadap keterlambatan penerbitan.

Berdasarkan laporan surveyor sampai 9 Februari 2012, untuk pengangkutan rotan antarpulau telah diterbitkan Laporan Muat Barang sebanyak 184 dokumen dengan total tonase rotan yang dikirim sebesar 4.197 ton, atau setara dengan 294 container ukuran 40 feet. Rincian penerbitan Laporan Muat Barang dari Banjarmasin sebanyak 161 dokumen, Makassar sebanyak 12 dokumen, Palu sebanyak delapan dokumen dan Manado sebanyak tiga ton.

Seiring dengan kebijakan pemerintah tentang larangan ekspor bahan baku rotan, pemerintah telah menetapkan ketentuan tentang kewajiban verifikasi pengangkutan antar pulau rotan dan verifikasi ekspor rotan.

"Verifikasi tersebut bertujuan untuk mencegah adanya upaya penyelundupan bahan baku rotan dengan modus antar pulau, serta untuk mencegah adanya ekspor bahan baku dengan modus manipulasi nomor pos tarif seolah-olah produk yang diekspor adalah barang jadi, padahal sebenarnya adalah bahan baku,"paparnya.

Adapun kegiatan Verifikasi Pengangkutan Rotan Antar Pulau, telah diterbitkan Peraturan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 09/PDN/PER/01/2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Verifikasi Rotan Dalam Rangka Pengangkutan Antar Pulau yang antara lain berisi Kegiatan pengangkutan rotan antar pulau yang pemuatannya tidak dilakukan di pelabuhan, terminal rotan, industri dan tempat pengumpulan rotan tidak wajib dilakukan verifikasi, Petani/pengumpul rotan dapat melakukan perdagangan antar pulau tanpa harus berbentuk badan usaha.

Dan Pelaku usaha yang bertindak sebagai pengirim dan penerima (pelaku usaha yang sama) tidak wajib melampirkan invoice akan tetapi wajib melampirkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa pengirim dan penerima dilakukan oleh pelaku usaha yang sama.

"Dengan telah diterbitkannya petunjuk pelaksanaan tersebut, diharapkan dapat mengurangi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengangkutan rotan antar pulau maupun verifikasi ekspor. Pelaksanaan verifikasi oleh surveyor tidak dipungut biaya apapun, karena sudah dibiayai melalui APBN,"pungkasnya (git)
(rhs)

2011, MasterCard Terbitkan 330 Juta Kartu Kredit

Posted: 11 Feb 2012 01:21 AM PST

JAKARTA - MasterCard mengumumkan laporan keuangan kuartal keempat 2011 untuk kawasan Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika (Apmea).

Dalam kuartal yang berakhir 31 Desember 2011, kawasan ini mencatat pertumbuhan untuk volume bruto dolar (GDV) (21,8 persen), volume pembelian (23,5 persen), transaksi pembelian (18,2 persen), transaksi tunai (18,4 persen) dan penerbitan kartu (12,3 persen) dibanding periode sebelumnya pada 2010.

Pada 31 Desember 2011, sebanyak 330 juta kartu MasterCard (tidak termasuk Maestro dan Cirrus) telah diterbitkan oleh institusi keuangan pelanggan MasterCard di seluruh kawasan Apmea. Para pemegang kartu di wilayah ini melakukan transaksi pembayaran sejumlah USD1,6 miliar dan mereka dapat menggunakan kartu MasterCard mereka di 33,3 juta lokasi resmi di seluruh dunia.

Untuk tahun yang berakhir di 31 Desember 2011, kawasan Apmea mencatat pertumbuhan bruto dolar (22,9 persen), volume pembelian (24,9 persen), transaksi pembelian (18,3 persen) dan transaksi tunai (19,7 persen) dibanding 2010.

Di akhir kuartal-IV, brand Maestro telah muncul di 237 juta kartu di kawasan Apmea. Para pelanggan dapat melakukan pembelian debet dengan kartu dengan label Maestro mereka di 2,5 juta lokasi di kawasan Apmea.

"Pencapaian kami untuk kuartal keempat berhasil mendorong momentum di seluruh pasar kami di kawasan APMEA," kata President Apema, MasterCard Worldwide Vicky Bindra, dalam keterangan tertulisnya kepada okezone, Sabtu (11/2/2012). (git)

(rhs)

ekonomi terbaru : Balikpapan Bangun Coastal Road Rp1 Triliun

2012-02-10T09:42:00.001-08:00

ekonomi terbaru : Balikpapan Bangun Coastal Road Rp1 Triliun

Balikpapan Bangun Coastal Road Rp1 Triliun
2011, Pendapatan Jembatan Suramadu Capai Rp160 M
2011, Realisasi Penyaluran KUR BPD Lampaui Target

Balikpapan Bangun Coastal Road Rp1 Triliun

Posted: 10 Feb 2012 06:44 AM PST

BALIKPAPAN - Pemkot Balikpapan Kaltim meluncurkan Megaproyek coastal road bertepatan pada HUT kota ke 115 tahun hari ini.

Proyek trilyunan rupiah ini diketuai oleh mantan Menteri Perdagangan Rini Mariani Sumarno sebagai kepala Percepatan Pembangunan coastal road yang juga sebagai pemilik dari Plaza Balikpapan melalui PT Pandega. Usaha malnya berada dipesisir pantai Balikpapan jalan Jendral Sudirman.

Meski belum ada angka pasti besaran investasi dan investor besar yang akan mendanai proyek coastal road. Namun kata Rini pembangunan Pedestrian inisepanjang 8,5 kilometer (km) membentang dari pelabuhan Semayang hingga bandara Sepinggan.

"Untuk pedestriannya sekira Rp1 triliunan dengan lebar 35 meter," ucapnya usai launching proyek pemkot di Balikpapan, Jumat (10/2/2012).

Pedestrian ini, kata Rini, untuk memberikan ruang fasum/fasos Balikpapan agar semua masyarakat dapat menikmati lingkungan kota yang lebih bersih, sehat, tertata dan layak. "Kalau sekarang belum bisa dinikmati karena terkotak-kotak oleh kepemilikian orang atau perusahaan," ucapnya.

Untuk reklamasi kata Rini hingga kini belum ada hitungan pasti untuk pendanaannya namun lebaran reklamasi akan disesuaikan dengan kelandaian/kedalaman laut.

"Bisa lebar 100 meter atau 50 meter. Biaya reklamasi bisa lebih murah jika proyek ini dilakukan secara bersama-sama dan satu kordinasi. Karena kalau bersama-sama lebih murah. Untuk mobilitasi alat berat, system drainase, sistem kabel," jelasnya.

Soal keterlibatan investor asing, Rini mengaku tidak menutup kemungkinan untuk penataan kota Balikpapan lebih baik. (ade)

2011, Pendapatan Jembatan Suramadu Capai Rp160 M

Posted: 10 Feb 2012 04:55 AM PST

SURABAYA - Pendapatan jalan tol Surabaya-Madura (Suramadu) mencapai Rp160 miliar pada 2011. Jumlah tersebut Rp130 miliar berasal dari restribusi kendaraan roda empat dan Rp30 miliar dari kendaraan roda dua. Pendapatan itu rencananya akan ada pembagian antara pemerintah daerah dan pusat.

Menurut Kepala Badan Pelaksana (Bapel) BPWS (Badan Pengembangan Wilayah Suramadu) Mohamad Irian, jumlah tersebut didapat dari estimasi kendaraan yang melintas di jembatan sepanjang 5.438 meter itu.

"Estimasinya kendaraan roda dua yang melintasi tol jembatan Surabaya sebanyak 100 ribu kendaraan dan biaya retribusinya Rp3.000 sekali jalan," katanya kepada Wartawan, di Surabaya, Jumat (10/2/2012).

Sementara berdasarkan pada pembahasan Perpres nomer 27 tahun 2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS), Pemerintah Pusat menyepakati bagi hasil tol Jembatan Suramadu untuk roda dua akan diberikan ke daerah.

"Pendapatan tol jembatan Suramadu untuk sepeda motor akan diberikan kepada enam daerah, meliputi Kab Bangkalan, Pamekasan, Sampang, Sumenep, Kota Surabaya dan Pemprov Jatim," ujarnya.

Ia juga menyebut, selain bagi hasil pendapatan tol jembatan Suramadu, pihaknya telah melakukan rapat terbatas dengan Menko Perekonomian, Menkeu, MenPU dan Gubernur Jatim di Jakarta pada Selasa (7/2/2012) lalu.

Dalam rapat itu juga dibahas lebih mendalam keterwakilan Bupati dan Walikota dalam struktur organisasi BPWS sebagai dewan pengarah. Termasuk juga membahas soal pengadaan lahan.

Prinsipnya usulan mekanisme dana APBN Tugas Pembantu (TP) pengadaan tanah telah disetujui oleh pemerintah pusat. Pada 2012 ini, pemerintah pusat mengalokasikan dana sebesar Rp299 miliar untuk BPWS. Jumlah tersebut meningkat sebanyak Rp7 miliar dibanding 2011.

"Anggaran itu nantinya akan digunakan untuk pengadaan lahan, pembangunan Masjid, rest area dan 1.000 lampu plus bangunan hiasan menyerupai tangan berdoa di sepanjang pintu masuk kawasan Bangkalan," bebernya. (ade)

2011, Realisasi Penyaluran KUR BPD Lampaui Target

Posted: 10 Feb 2012 04:38 AM PST

JAKARTA - Realisasi kredit usaha rakyat (KUR) yang disalurkan melalui 13 Bank Pembangunan Daerah (BPD) pada tahun lalu mencapai Rp3,71 triliun. Jumlah ini melebihi target yang telah ditetapkan sebesar Rp2,75 triliun.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Winny Erwindia pada acara Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-XII, di Jakarta, Jumat (10/2/2012).

"Sesuai dengan Surat Keputusan Menko Perekonomian selaku Komite Kebijakan Penjamin Kredit/Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi, telah ditetapkan 13 BPD sebagai Bank Pelaksana KUR. Realisasi penyaluran KUR hingga Desember 2011 adalah Rp3,71 triliun atau sebesar 135 persen dari total target Rp2,75 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 74.721 orang," jelasnya.

Keberhasilan di penyaluran KUR pada 2011 ini, kata Winny, mendorong Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menetapkan 13 BPD lagi sebagai pelaksana baru KUR pada tahun ini.

Dengan demikian 26 BPD telah menjadi pelaksana KUR dengan target penyaluran sebesar Rp5,25 triliun. Winny memaparkan terdapat beberapa keberhasilan yang diraih selama dirinya menjadi Ketua Umum Asbanda.

Keberhasilan itu antara lain kerja sama dengan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dalam penyaluran Kredit Perumahan Rakyat (KPR) bersubsidi yang dikenal dengan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Selain di sektor perumahan, Asbanda juga telah berhasil memfasilitasi program kredit sindikasi di bidang pembangunan infrastruktur di daerah. Menurut Winny, sebanyak 23 BPD telah menandatangani kredit sindikasi proyek PLN untuk membangun 13 proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) senilai Rp4,732 triliun di beberapa provinsi, antara lain NTT dan Maluku Utara.

"Melalui Musyawarah Kerja Nasional ini, Asbanda dan Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPD-SI) bertekad mewujudkan sistem perbankan yang efisien guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Sehingga BPD benar-benar tampil sebagai Regional Champion," tegas Winny. (Sudarsono/Koran SI/ade)

ekonomi terbaru : Industri Gula Nasional Alami Penurunan

2012-02-09T09:14:00.001-08:00

ekonomi terbaru : Industri Gula Nasional Alami Penurunan

Industri Gula Nasional Alami Penurunan
Ratusan Karyawan Perkayuan di Riau Mogok
Produsen Converter Kit Korsel Investasi di RI

Industri Gula Nasional Alami Penurunan

Posted: 09 Feb 2012 05:47 AM PST

SURABAYA - Industri gula nasional sejak tiga tahun terakhir mengalami penurunan. Hal itu dipicu rendahnya daya siang komoditas tebu dibanding dengan komoditas lain.

Selain itu, lahan tebu terus menyusut karena petani lebih memilih menanam komoditas nontebu seperti Komuditas Pangan karena lebih menjanjikan. Dari data yang ada, pada 2009 produksi gula mencapai 2,6 Juta per tahun.

Jumlah itu menurun jika dibanding pada 2008 yang mencapai 2,7 Juta ton. Kemudian pada 2010 produksi gula mencapai 2,5 juta ton, namun pada 2011 kembali anjlok mencapai 2,1 juta ton per tahun.

Menurut Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X Subiyono, anjloknya produksi gula ini disebabkan menyusutnya lahan tebu yang ada saat ini. Sejumlah lahan, diprioritaskan untuk komuditas pangan seperti Tanaman Padi.

"Tanaman tebu daya saingnya juga rendah. Sangat masuk akal ketika para petani beralih menaman komuditas yang memiliki nilai tambah," kata Subiyono kepada Wartawan di Surabaya, Kamis (9/2/2012).

Dia juga mengatakan, sebelumnya memang harga gula dua kali lipat dibanding harga beras. Tentunya kondisi itu berbeda saat ini. Saat ini harganya tidak jauh beda, kemungkinan selisihnya hanya Rp1500 per kilogram. Seharusnya, kata Subiyono, harga gula saat ini mencapai dua kali lipat dari harga beras.

Sementara itu, data Dinas Perkebunan (Disbun) Jawa Timur menunjukkan, dari total lahan tebu di Jawa Timur yang mencapai 197 ribu hektare (ha), lahan sawah yang ditanami tebu hanya tinggal 40 persen, terbesar dari lahan kering yang mencapai 60 persen.

Padahal beberapa tahun lalu, lahan tebu dari sawah mencapai 60 persen, sisanya 40 persen lahan kering. (ade)

Ratusan Karyawan Perkayuan di Riau Mogok

Posted: 09 Feb 2012 05:41 AM PST

PEKANBARU - Ratusan karyawan PT Sumatera Riang Lestari (SRL) di Pulau Rupat, Riau, melakukan aksi mogok kerja. Hal itu terkait belum dibayarkanya sejumlah pesangon pekerja kontrak tersebut.

Dalam aksinya, karyawan perusahaan kayu ini tidak mau bekerja dan memilih duduk-duduk di Kantor Sektor Utara Pulau Rupat, Kabupaten Maranti. Mereka pun juga membangun tenda.

Karyawan mengancam akan terus mogok sampai tuntutan mereka terpenuhi. Di mana tuntutan tersebut antara lain pembayaran tunjangan bekerja di pulau, uang makan, dan transportasi.

Menyikapi aksi mogok kerja ratusan karyawannya hari ini, Manajer PT SRL, Ajizon Ponggok mengatakan bahwa insiden ini telah mengganggu operasional perusahaan.

"Perusahaan sangat terganggu dengan aksi mogok ini. Kita rugi besar. Kita minta mereka bekerja kembali," katanya, Kamis (9/2/2012).

Menurut dia, belum terbayarkannya pesangon karyawan karena hal tersebut masih dalam pembahasan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

"Masalah PKB-nya belum final. Kita minta mereka bersabar. Yang belum kita bayarkan hanya yang bukan normatif. Kalau normatif seperti gaji kita selalu bayar," kilahnya.

Hasil PKB antara perusahaan, karyawan, dan serikat buruh, baru akan rampung pada April mendatang. (ade)

Produsen Converter Kit Korsel Investasi di RI

Posted: 09 Feb 2012 05:11 AM PST

JAKARTA - Produsen converter kit asal Korea Selatan (Korsel), Motonic Corporation datang ke Indonesia guna menindaklanjuti rencana investasi di Indonesia yang pernah dibahas dengan Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat di Korsel beberapa waktu lalu.

"Belum ada yang bisa dipaparkan. Sedang mau saya pelajari," kata Hidayat di Jakarta, Kamis (9/2/2012).

Sementara, Sekjen Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Anshari Bukhari mengatakan, Menteri Perindustrian merekomendasikan Motonic untuk bertemu dengan tiga BUMN yang ditunjuk untuk memproduksi converter kit, yakni PT Wijaya Karya (Wika), PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia (DI).

"Sebelumnya, mereka sudah presentasi di Korsel. Motonic ini adalah perusahaan mitra Hyundai. Mereka memproduksi konverter kit untuk Hyundai, tapi tidak termasuk tabung," kata Anshari.

Meski program pembatasan BBM kemungkinan akan dibatalkan pada April 2012, namun, lanjutnya, program konversi ke BBG tidak dihentikan.

"Banyak faktor yang mempengaruhi, misalnya lingkungan. Kita tidak bisa selamanya bergantung ke BBM. Sudah banyak negara yang mengimplementasikan program serupa seperti Pakistan, India, Iran, dan Eropa," jelasnya. (Sandra Karina/Koran SI/ade)

ekonomi terbaru : SBY: Masyarakat Tionghoa Bagian dari Indonesia

2012-02-08T09:29:00.001-08:00

ekonomi terbaru : SBY: Masyarakat Tionghoa Bagian dari Indonesia

SBY: Masyarakat Tionghoa Bagian dari Indonesia
Bayar Utang, Indosat Gandeng Tower Bersama Jual Menara
RI Bisa Capai Investment Grade dari 3 Hal Ini

SBY: Masyarakat Tionghoa Bagian dari Indonesia

Posted: 08 Feb 2012 05:50 AM PST

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajak para pengusaha Tionghoa mewujudkan kepedulian terhadap sesama warga dengan meningkatkan tanggungjawab sosial perusahaan lewat Corporate Social Responsibility (CSR).

"Negeri ini memerlukan kesetiakawanan dan persaudaraan yang tinggi. Yang kaya membantu yang miskin, yang kuat membantu yang lemah," ujar Presiden SBY dalam pidatonya dihadapan masyarakat Tionghoa dalam Perayaan Cap Go Meh di Pekan Raya Jakarta (PRJ), Jakarta Pusat, Rabu (8/2/2012).

Selain itu, SBY juga mengajak para pengusaha Tionghoa untuk melakukan sinergi dunia usaha dengan agenda besar pemerintah yang tergabung dalam Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) guna mengangkat kesejahteraan masyarakat.

"Sebab tidak ada lagi sekat dan penghalang, untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara kita. Masyarakat Tionghoa adalah bagian integral dari segenap warga bangsa Indonesia di seluruh tanah air," tuturnya. (mrt) (rhs)

Bayar Utang, Indosat Gandeng Tower Bersama Jual Menara

Posted: 08 Feb 2012 05:20 AM PST

JAKARTA - PT Indosat Tbk (ISAT) telah menandatangani dokumen perjanjian dengan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) dan anak perusahaan PT Solusi Menara Indonesia untuk penjualan dan penyewaan kembali 2.500 menara.

Adapun penjualan tersebut sekira 25 persen dari aset menara milik perseroan, dengan perkiraan nilai total sebesar USD519 juta yang dibagi atas pembayaran dimuka sebesar USD406 juta dan potensi pembayaran maksimal yang ditangguhkan sebesar USD113 juta.

"Pembayaran dimuka akan terdiri dari uang tunai dan saham baru yang diterbitkan TBIG. Saham akan diterbitkan dengan harga berdasarkan trailing market price diselang waktu sebelum penutupan proses penjualan, dan diperkirakan mewakili sekira lima persen dari total modal saham TBIG dari penerbitan saham baru ini," kata Presiden Direktur dan CEO Indosat Harry Sasongko, dalam keterangan tertulisnya kepada okezone, Rabu (8/2/2012).

Berdasarkan ketentuan penjualan, Indosat akan menyewa menara yang dijual untuk jangka waktu minimum 10 tahun sesuai harga pasar. Dengan pengalihan kepemilikan menara ini, Indosat akan menikmati penghematan signifikan dari sisi pengeluaran untuk belanja modal dan operasional aset menara.

Selain itu, Indosat telah merampungkan ketentuan-ketentuan preferensi dengan Tower Bersama sejalan dengan posisi Indosat sebagai anchor tenant (penyewa utama). Hal ini diklaim sebagai nilai tambah untuk Indosat yang didapat dari transaksi tersebut sebagai akibat dari realisasi penghematan selama jangka waktu sewa.

Transaksi ini merupakan bagian dari strategi Indosat untuk memberikan nilai atau meningkatkan produktivitas aset non-inti. Mengingat peta persaingan dalam bisnis menara bersama dan dinamika konvergensi pertumbuhan industri, Indosat meyakini bahwa perusahaan menara yang independen dapat memberi imbal hasil yang lebih baik pada aset menara dibandingkan dengan operator telekomunikasi, mengingat fokus mereka pada bisnis menara dan kemampuan untuk menambah kolokasi.

Transaksi ini, menurutnya, diharapkan membuka kemungkinan bagi Indosat untuk semakin fokus pada layanan inti nirkabel dan mengoptimalkan operasi dan biaya. Dana hasil transaksi pun akan digunakan untuk pembayaran utang, investasi modal, dan keperluan umum perusahaan.

"Kami senang telah menandatangani perjanjian ini di mana perjanjian ini memungkinkan kita untuk menguangkan sebagian aset non-inti kami dengan nilai yang menarik. Hal ini sejalan dengan strategi kami. Penjualan ini memberikan hasil nyata imbal hasil investasi sekaligus membuka nilai dari sebagian bisnis menara kami dan membebaskan modal untuk diinvestasikan kembali ke dalam bisnis inti," jelasnya.

Tower Bersama memiliki komitmen jangka panjang kepada industri menara dan Indonesia dan kami berharap dapat bekerja dengan mereka untuk jangka yang panjang. Penyelesaian transaksi ini tunduk pada berbagai persetujuan termasuk dari pemegang obligasi dan kreditur Indosat serta pemegang saham Tower Bersama tertentu.

Perusahaan akan mengundang analis dalam conference call dengan manajemen untuk membahas pemikiran strategis transaksi ini dalam beberapa hari mendatang. (ade)

RI Bisa Capai Investment Grade dari 3 Hal Ini

Posted: 08 Feb 2012 04:22 AM PST

JAKARTA - Indonesia dari sisi makroekonomi, fiskal, dan moneter akan mencapai investment grade jika pemerintah mampu menerapkan tiga hal.

Hal ini disampaikan Juru Bicara Bank Indonesia (BI) Difi A Johansyah saat Bincang-Bincang Moneter soal Kinerja Perekonomian dan Kinerja Keuangan mengenai Investment Grade, di Gedung BI, Jakarta, Rabu (8/2/2012).

"Mampu menekan subsidi, meningkatkan anggaran belanja pemerintah, dan menjaga ketahanan devisa," kata Difi.

Selain itu, dia mengatakan, pendapatan per kapita Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara-negara lain yang mencapai USD9.000 per tahun. Menurutnya, selama kondisi ekonomi global seperti sekarang, untuk meyakinkan investor dirasa cukup sulit.

"Yunani yang akan keluar dari euro zone, apakah berpengaruh untuk Indonesia atau tidak untuk dapat mempengaruhi investor. Tergantung kenyamanan investor itu sendiri," tegasnya. (ade)

ekonomi terbaru : "Kalau Tidak Jadi 1 April, Tenanglah Kita"

2012-02-07T09:38:00.001-08:00

ekonomi terbaru : "Kalau Tidak Jadi 1 April, Tenanglah Kita"

"Kalau Tidak Jadi 1 April, Tenanglah Kita"
PDAM Balikpapan Bakal Ngutang Rp100 Miliar
Kebijakan Fiskal, Insentif Termudah Bagi Pengusaha

"Kalau Tidak Jadi 1 April, Tenanglah Kita"

Posted: 07 Feb 2012 06:49 AM PST

JAKARTA - Pembatasan BBM bersubsidi masih menjadi polemik, apakah benar akan dilakukan atau tidak. Bila memang nantinya tidak jadi dilakukan pada 1 April, maka pemerintah bisa sedikit tenang karena tidak melakukannya secara terburu-buru.

"Nah kalau tidak ada 1 April, tenang lah kita, tidak usah buru-buru. Masak ke migas harus buru-buru, konverter belum ada. Ini bagaimana bisa jalan 1 April. Ini UU harus dibahas dulu," kata Menteri ESDM Jero Wacik, di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (7/2/2012).

Adapun mengenai peraturan presiden yang masih tertahan di Istana dan menunggu instruksi dari menteri terkait dan menko, dikatakan Wacik bila pihaknya harus memenuhi Undang-Undang yang berlaku.

"Karena gini, ada undang-undang yang harus saya penuhi. (Semisal tidak boleh ada kenaikan BBM) iya itu satu, kemudian disebutkan harus 1 April dimulai konversinya ke gas. Nah, ke UU tidak ada tapi dalam penjelasan UU ada. Pernah liat di UU APBN, di UU tidak ada batas waktu 1 April, kok penjelasannya ada. Ini dipersoalkan oleh DPR kemarin," katanya.

Sekadar informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan revisi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 55 tahun 2005 mengenai harga jual eceran BBM dalam negeri akan selesai pada Jumat 20 Januari mendatang.

"Paling Jumat sudah beres. Saya sudah paraf hari ini," ujar Menteri ESDM Jero Wacik kala ditemui dalam acara penandatangan nota kesepahaman dengan Badan Intelejen Negara (BIN), di Kantor Kementerian ESDM, beberapa waktu lalu.

Namun dirinya belum mengetahui secara pasti perpres tersebut berada di mana sekarang. "Saya belum ngecek apakah sudah sampai di menko apa belum. Hari ini selesai, besok sudah selesai ditandatangani pak Menko," tegasnya.

Lebih lanjut dirinya mengatakan Perpres tersebut mengatur hal-hal yang besar-besar terkait kebijakan pembatasan BBM bersubsidi dan yang masalah kecil akan diatur oleh Keputusan Menteri (Kepmen). (ade)

PDAM Balikpapan Bakal Ngutang Rp100 Miliar

Posted: 07 Feb 2012 06:40 AM PST

BALIKPAPAN - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Balikpapan merencanakan untuk meminjam dana perbankan sebesar Rp100 miliar tahun ini.

PDAM kota Balikpapan dinilai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) layak untuk meminjam bantuan guna mempercepat perbaikan dan peningkatan pelayanan PDAM.

Direktur Utama PDAM Balikpapan M Saufan mengatakan, pihaknya pernah mendapatkan rekomendasi dari Kemenkeu untuk dapat melakukan pinjaman karena memiliki nilai pengembalian modal yang cukup tinggi.

"Kita lagi urus-urus segala persyaratan termasuk FS-nya, nanti bunga pinjaman itu PDAM hanya bayar sesuai BI Rate. Yakni selesih bunga komersial dan BI Rate nantinya akan ditanggung oleh Kemenkeu," ujar Saufan, di Balikpapan, Selasa (7/2/2012).

Bank yang dilirik PDAM kemungkinan besar adalah BNI mengingat sudah ada kerja sama sebelumnya dengan PDAM. Selain itu, kata Saufan, pihaknya juga pernah berbicara secara lisan kepada Bank BNI untuk melakukan pinjaman guna meningkatkan jangkauan jaringan PDAM.

Saufan mengatakan, kepastian untuk melakukan pinjaman itu baru bisa dilakukan pada tahun ini seiring adanya rencana penambahan jangkauan jaringan serta kapasitas debit air pada sumur pompa PDAM.

"Kalau ini dapat, kita akan tingkatkan kapasitas jaringan pipa di Karang Jaoang dari 20 liter/detik menjadi 100 liter/detik. Dan untuk kawasan Tritip dari 46 liter/detik menjadi 200 liter/detik," ucapnya.

Adapun perluasan jaringan tersebut diharapkan bisa mengurangi daftar antrean pemasangan PDAM yang mencapai 4.000 pengajuan. Dia mengatakan apabila daftar antrian itu sesuai dengan persyaratan PDAM, pihaknya akan segera memasang instalasi jaringan air di rumah pelanggan.

Sementara itu, Kabag Humas PDAM Gazali Rakhman mengatakan pengajuan bantuan keuangan diajukan oleh ratusan PDAM di Indonesia, namun karena dinilai layak dari sisi keuangan dan perusahaan PDAM Balikpapan diperkenan untuk meminjam bantuan.

"Mungkin di Kaltim, PDAM kota Balikpapan yang akan disetujui untuk melakukan peminjam ke bank pemerintah," ujar Gazali.

Pihaknya berencana untuk melakukan kerja sama dengan pengembang perumahan untuk menekan daftar antrean pemasangan baru.

"Mekanismenya pengembang yang membangun jaringan ke rumah sementara kami hanya menyambung dari pipa induk saja," ujarnya. (ade)

Kebijakan Fiskal, Insentif Termudah Bagi Pengusaha

Posted: 07 Feb 2012 06:31 AM PST

JAKARTA - Sudah menjadi suatu kewajiban pengusaha untuk membayar upah melebihi ketentuan. Akan tetapi pengusaha pun tidak menolak adanya insentif jika pemerintah memprogramkan hal tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Djimanto menyatakan, insentif yang paling mudah diaplikasikan ialah kebijakan fiskal.

"Prinsipnya bagus untuk memberikan kebijakan fiskal. Yang lain hanya karangan saja menurut saya," lugasnya, di Jakarta, Selasa (7/2/2012).

Djimanto menyerukan, pemerintah seharusnya membuat revisi akan upah yang sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Namun pemerintah harus mendorongs etiap pengusaha untuk memberikan upah sesuai jabatan dan tingkatan pangkat dengan azas keadilan.

"Kalau upah minimum itu sama dengan layak agak susah mencari yang layak itu berapa. Sebaiknya sistem upah disamakan dengan Jepang yang menerapkan upah rata-rata," terangnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mengusulkan untuk memberikan insentif ke pengusaha yang membayar upah melebihi Upah Minimum Provinsi (UMP).

Menakertrans Muhaimin Iskandar mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengagendakan pertemuan khusus dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menyampaikan usulan tersebut. (Neneng Zubaidah/Koran SI/ade)

ekonomi terbaru : Orang Tua Group Targetkan Penjualan Tumbuh 10%

2012-02-06T09:51:00.001-08:00

ekonomi terbaru : Orang Tua Group Targetkan Penjualan Tumbuh 10%

Orang Tua Group Targetkan Penjualan Tumbuh 10%
2011, Asuransi Sinar Mas Bukukan Laba Rp399 Miliar
Yawadwipa Companies Belum Pernah Datang ke LPS

Orang Tua Group Targetkan Penjualan Tumbuh 10%

Posted: 06 Feb 2012 06:38 AM PST

SURABAYA - Orang Tua Group (OTG) menargetkan pertumbuhan penjualan seperti tahun lalu dikisaran 10-15 persen. Adapun saat ini OTG telah meluncurkan sebanyak 38 jenis produk. Di antaranya, produk sikat gigi, pasta gigi, biskuit dan juga minuman ringan.

Produk tersebut, telah diekspor ke sejumlah negara di kawasan Asia Pasifik seperti Malaysia, Hong Kong, dan Jepang. Bahkan beberapa produk OTG juga telah merambah pasar Amerika Serikat (AS) dan Australia.

"Pasar ekspor ini setidaknya berkontribusi sekira 10 persen terhadap total produksi," jelas Public Relations Manager OTG Yuna Eka Kristina, di Surabaya, Senin (6/2/2012).

Persaingan bisnis makanan ringan semakin ketat. Atas dasar itulah, produsen consumer goods OTG melempar produk baru. Hal ini dilakukan agar OTG tetap menjadi market leader dalam bisnis ini.

"Produk baru ini hanya untuk me-refresh pasar agar konsumen tidak jenuh. Kami sendiri belum dapat menargetkan berapa volume penjualan untuk produk baru ini. Paling tidak, dalam setahun, baru kami bisa lihat perkembangannya," katanya.

Sementara untuk market share, diklaimnya, biskuit Orang Tua Group menjadi market leader dengan total share sebesar 10 persen. Adapun kontribusi paling banyak disumbang produk sikat gigi dengan kontribusi 50 persen, disusul wafer, dan biskuit 35 persen.

Kemudian untuk menggenjot pasar OTG menghadirkan snack terbaru dengan brand Klop. Untuk brand ini, difokuskan terlebih dahulu pada distribusi dan ketersediaan barang di Indonesia.

Menurutnya, pangsa pasar snack di Indonesia cukup besar namun karakterkonsumen cenderung tidak loyal. "Para konsumen lebih suka mencari produk-produk baru," ujarnya.

Klop, kata Yuna, dilempar kepasaran dalam dua gramasi, yakni Rp120 gram dan 330 gram. Harga eceran tertinggi (HET) dipatok Rp3.500 dan Rp8.500. Produk ini tersedia dalam dua varian rasa, yaitu Pandan & Coklat dan Milk & Coklat. Biskuit ini menyasar ke segmen keluarga.

"OTG menargetkan pertumbuhan di kisaran 10 persen hingga 15 persen dari realisasi penjualan tahun lalu," tukasnya. (ade)

2011, Asuransi Sinar Mas Bukukan Laba Rp399 Miliar

Posted: 06 Feb 2012 06:07 AM PST

JAKARTA - PT Asuransi Sinar Mas pada 2011 telah membukukan premi brutto Rp3,73 triliun atau meningkat sebesar 14 persen dibandingkan periode yang sama di 2010.

"Pencapaian laba sebelum pajak dan aset Asuransi Sinar Mas di 2011 mengalami peningkatan. Laba sebelum pajak Rp399,41 miliar meningkat sebesar 32 persen dibandingkan 2010. Sementara aset mencapai Rp3,31 triliun atau meningkat 20 persen dari 2010," ungkap Direktur Asuransi Sinar Mas Dumasi MM Samosir dalam siaran persnya kepada okezone, Senin (6/2/2012).

Menurutnya, perolehan premi brutto masih didominasi dari asuransi kebakaran yang menyumbangkan premi Rp1,58 triliun (42 persen dari total premi brutto), asuransi kendaraan bermotor sebesar Rp1,14 triliun (30 persen dari total premi brutto).

Kemudian asuransi kesehatan sebesar Rp528,29 miliar (14 persen dari total premi brutto), asuransi lain-lain sebesar Rp274,38 miliar (tujuh persen dari total premi brutto), Marine Cargo dan Hull sebesar Rp198,53 miliar (lima persen dari total premi brutto), dan Premi Engineering sebesar Rp11,93 miliar.

Sementara premi netto Asuransi Sinar Mas berhasil membukukan premi Rp1,42 triliun, meningkat 24 persen dibandingkan periode 2010, dengan komposisi per jenis bisnis adalah premi asuransi kendaraan Bermotor Rp784,86 miliar, premi asuransi kesehatan Rp471,29 miliar, premi asuransi kebakaran Rp69,60 miliar, premi asuransi lain-lain Rp57,89 miliar, premi marine cargo dan hull Rp33,24 miliar, dan premi engineering Rp2,79 miliar.

Sedangkan rasio pencapaian solvabilitas ASM sejak 31 Desember 2011 sebesar 341,86 persen, jauh melebihi yang disyaratkan oleh pemerintah sesuai ketentuan Risk Based Capital (RBC) sebesar 120 persen. (ade)

Yawadwipa Companies Belum Pernah Datang ke LPS

Posted: 06 Feb 2012 05:56 AM PST

JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengaku belum pernah bertemu dan mengadakan dalam pembicaraan dengan Yawadwipa Companies, sebuah perusahaan Singapura yang mengaku tertarik membeli Bank Mutiara.

"Belum pernah, yang bersangkutan belum pernah datang ke LPS," ungkap Direktur Eksekutif LPS Firdaus Djaelani dalam pesan singkatnya kepada okezone, Senin (6/2/2012).

Yawadwipa, sebuah perusahaan dari Singapura, yang pernah sukses mengakuisisi Bank BCA pada 2002 lalu, sore ini menyatakan tertarik membeli 99 persen saham Bank Mutiara dari LPS. Yawadwipa bahkan berani menawarkan Rp6,75 triliun sesuai yang ditawarkan LPS.

"Yawadwipa berharap untuk mendiskusikan kepentingan strategis di Bank dengan berbagai pelaku di sektor publik dan swasta," ungkap Presiden Direktur Yawadwipa C Christopher Holm dalam keterangan pers.

Holm menjelaskan, misi menyeluruh Yawadwipa adalah mengembangkan bank pedagang Indonesia serta melalui upaya kolaboratif dan kemitraan.

"Yawadwipa yakin platform Mutiara terdiri dari berbagai bisnis yang menarik dan telah membuktikan dirinya sendiri sebagai inovator saat memulihkan kepercayaan selama lebih dari tiga tahun terakhir," tambahnya. (ade)

ekonomi terbaru : 18 Minat Investasi Asing Bisa Terealisasi

2012-02-05T09:38:00.001-08:00

ekonomi terbaru : 18 Minat Investasi Asing Bisa Terealisasi

18 Minat Investasi Asing Bisa Terealisasi
Tarif Tol Cijago Golongan I Rp3.500
KKP Beri Bantuan Nelayan di Ambon Rp32,2 miliar

18 Minat Investasi Asing Bisa Terealisasi

Posted: 05 Feb 2012 03:30 AM PST

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Ditjen Kerjasama Industri Internasional menargetkan, mampu menindaklanjuti realisasi dari sebanyak 18 minat rencana investasi asing di sektor industri nasional.

Dirjen Kerja Sama Industri Internasional Kemenperin Agus Tjahjana mengatakan, minat investasi tersebut biasanya disampaikan melalui surat atau letter of intense.

"Awalnya, kita menggelar kegiatan kerjasama. Diinisasi bersama. Dari situ, biasanya menghasilkan minat-minat yang bisa disampaikan kemudian, misalnya lewat surat dan menyasar industri tertentu," kata Agus di Jakarta akhir pekan lalu.

Menurutnya, ada sekitar sekitar 64 minat investasi asing yang masih dijajaki hingga tahun 2014.

"Tahun ini, harus ada empat minat investasi yang dipastikan resmi. Ini bukan target yang mudah, karena itu kita perkuat kerjasama dan memacu jejaring kerja internasional," jelasnya.

Sementara, Agus menuturkan, pihaknya terus mengawasi serta mengkaji dampak globalisasi dan kerjasama internasional terhadap sektor industri nasional, termasuk pengembangan early warning system dalam rangka memonitoring implementasi kesepakatan perdagangan bebas (free trade agreement/ FTA).

"Kita akan menyiapkan tiga kebijakan menyangkut hal-hal yang perlu dilakukan untuk melindungi industri nasional. Kami juga akan menyelesaikan laporan kasus yang merugikan industri nasional akibat kesepakatan internasional. Intinya, posisi dan kinerja industri nasional kita kaji sebelum dan sesudah kesepakatan diimplementasikan," terangnya. (nia) (Sandra Karina/Koran SI/rhs)

Tarif Tol Cijago Golongan I Rp3.500

Posted: 05 Feb 2012 03:00 AM PST

DEPOK – Kementerian Pekerjaan Umum telah menetapkan tarif Tol Cinere-Jagorawi (Cijago) Seksi I sebesar Rp3.500 untuk golongan I. Tarif tersebut mulai berlaku dimana sebelumnya Tol Cijago digratiskan selama sepekan.

"Betul tarif Tol Cijago Seksi I sudah ditetapkan. Kami sudah mendapatkan laporannya tapi detailnya belum kami terima," kata Direktur Utama PT Translingkar Kita Jaya, sebagai pengelola Tol Cijago, Bambang Hartanto, Minggu (05/02/12).

Menurut Bambang, dengan ditetapkan tarif tol tersebut maka pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada para pengguna tol. Diharapkan dengan adanya tarif tersebut maka masyarakat dapat memanfaatkan jasa layanan tol baik yang menuju Jakarta dan Bogor. "Begitupun sebaliknya. Ini adalah bagian kecil dari JORR II," jelasnya.

Bambang menampik kekhawatiran masyarakat bahwa Tol Cijago membuat dampak kemacetan di Jalan Raya Bogor. Ia menambahkan saat ini arus lalulintas di Jalan Raya Bogor lancar pasca peresmian pada 27 Januari lalu. Begitu pun di pintu keluar Cisalak II.

"Hal itu terjadi setelah dipasang lampu lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Terjadinya antrian kendaraan karena karena telah dibuat waktu tempuh dari gerbang tol ke pintu keluar Cisalak II sebanyak 10 menit," paparnya.

Wakasatlantas Polres Depok, AKP Nurhayati menambahkan, untuk mengantisipasi kemacetan di Jalan Raya Bogor, tepatnya di pintu keluar masuk Tol Cijago Seksi I, Satlantas Polresta Depok turut menerjunkan anggotanya membantu pengaturan lalu lintas. "Sebanyak tiga anggota lantas diturunkan untuk mengatur lalu lintas," imbuh Nurhayati. (nia) (rhs)

KKP Beri Bantuan Nelayan di Ambon Rp32,2 miliar

Posted: 05 Feb 2012 02:55 AM PST

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyerahkan paket bantuan senilai Rp32,2 miliar kepada nelayan di Provinsi Maluku.

Seperti yang dikutip dari keterangan tertulisnya di Jakarta Minggu (5/2/2012) bantuan yang terdiri dari 15 paket tersebut diserahkan oleh Menteri KKP, Sharif C. Sutardjo di pelabuhan perikanan Nusantara (PPN) Ambon. Bantuan ini sebagai bentuk wujud nyata KKP dalam mendukung Provinsi Maluku sebagai lumbung ikan nasional dan upaya untuk mengoptimalkan industri perikanan di Maluku

Bantuan tersebut berupa sembilan unit kapal INKA MINA, 20 paket sarana perikanan tangkap, rumah ikan, 10.000 kartu nelayan, sertifikat hak atas tanah (SEHAT) nelayan, 4 unit depo rumput laut, 50 unit cool box 400 kg, bantuan belajar anak pelaku utama, 1 unit kapal penangkap ikan berbobot 30 GT dan keramba jaring apung.

Selain itu, KKP juga memberikan dana bantuan langsung masyarakat (BLM), pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) perikanan tangkap kepada 39 Kelompok Usaha Bersama (KUB) masing-masing senilai Rp100 Juta per kelompok atau total sebesar Rp3,9 miliar dan bantuan langsung masyarakat PUMP pengolahan senilai Rp1,9 miliar.

Selain itu, untuk mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur pelabuhan perikanan, KKP juga menyerahkan dana bantuan sebesar Rp3 miliar untuk pengembangan pelabuhan perikanan (PP) Banda Naira dan juga Rp3 miliar untuk Pelabuhan Perikanan. (nia) (rhs)

ekonomi terbaru : Bisnis Durian Laris Manis di Kala Hujan

2012-02-04T09:13:00.001-08:00

ekonomi terbaru : Bisnis Durian Laris Manis di Kala Hujan

Bisnis Durian Laris Manis di Kala Hujan
"Masa Usaha Rakyat Kecil Kena Pajak Juga?"
S&P Turunkan Kredit Rating Perusahaan Jepang

Bisnis Durian Laris Manis di Kala Hujan

Posted: 04 Feb 2012 04:22 AM PST

JAKARTA - Durian masih jadi buah primadona. Bagi pengendara motor maupun mobil yang melintas di sepanjang Jalan Kalibata Jakarta Selatan, kebanyakan berhenti sejenak untuk menikmati buah berduri tajam tersebut.

Salah satu penjual durian Hasan (45), pria asal bekasi telah menekuni usaha menjual duriannya sudah enam tahun di sepanjang Jalan Kalibata. Durian Palembang dengan kualitas bagus ia banderol dengan harga Rp30 ribu-Rp45 ribu.

"Saya menjual durian asal Palembang dari harga Rp5 ribu, Rp10 ribu, dan Rp40 ribu," ujarnya kepada okezone, Sabtu (4/2/2012).

Pahit manis usahanya selama berjualan telah dia rasakan, Hasan pernah meraup untung Rp1 juta dalam waktu sehari ketika penjualan duriannya laku keras. Namun jika peminatnya kurang, dia hanya memperoleh untung sekira Rp500 ribu.

Pada Sabtu dan Minggu, umumnya pembeli durian ramai hingga menjelang malam hari. Pada saat musim hujan seperti saat ini, durian sangat laris dijual. "Musim hujan justru banyak yang beli mas, kalau musim panas justru sepi," tuturnya.

Soal beban penjualan, lapak yang dia gunakan saat ini untung bebas dari pajak. Namun, dia mengaku harus membayar listrik kepada pemilik rumah warga sekitar yang disewa Rp20 ribu per harinya untuk membayar sewa listrik yang menerangi lapaknya.

Mengenai durian montong asal Thailand, menurutnya saat ini belum memasuki musimnya. Sehingga, umumnya penjual durian tidak menjual durian montong.

Daya tahan durian yang dia jual bisa bertahan selama tiga hari dari pemasoknya dari Palembang yang ia sebut tuan Abdullah. Umumnya penjual durian sepanjang Jalan kalibata memasok duriannya dari tuan Abdullah di Palembang.

Hasan dalam sebulan sekali memasok durian dari palembang sebanyak 3.000 buah. Ayah dari tiga orang anak ini mengaku bahwa duriannya ramai di beli orang menjelang malam. (ade)

"Masa Usaha Rakyat Kecil Kena Pajak Juga?"

Posted: 04 Feb 2012 04:00 AM PST

JAKARTA - Pajak 10 persen bagi pedagang warung tegal (warteg) yang omzetnya mencapai Rp200 juta setahun dirasa memberatkan pengusaha warteg. Perda DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran dirasa mendiskriminasi pengusaha warteg.

Maryati, pengusaha warteg Bahari di Manggarai Jakarta Selatan mengaku jika harus membayar pajak 10 persen memberatkan dirinya, meskipun dalam sehari dirinya mampu meraih omzet Rp500 ribu. Hasil keuntungannya pun masih dibagi-bagi ke-6 pegawainya.

"Kami kan usaha rakyat kecil, masa warteg penghasilan cuma ratusan ribu harus kena pajak," keluhnya kepada okezone, Sabtu (4/2/2012).

Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, Iwan Setiawandi, mengatakan sejak 29 Desember 2011 lalu Perda Pajak Restoran sudah diundangkan secara resmi dengan Perda Nomor 11 tahun 2011, sehingga pada 2012 ini sudah mulai berlaku.

Selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta memastikan bahwa usaha warteg yang memiliki omzet penjualan di bawah Rp200 juta per tahun tidak akan dikenakan pajak restoran. (ade)

S&P Turunkan Kredit Rating Perusahaan Jepang

Posted: 04 Feb 2012 03:11 AM PST

TOKYO - Indeks Standard & Poor's (S&P) menurunkan peringkat kredit perusahaan pembuat elektronik Jepang, Sharp. Penurunan tersebut sejalan dengan laporan keuangan tahunan di mana perusahaan merugi sebesar USD3,8 miliar.

Dilansir dari Straits Times, Sabtu (4/2/2012), perusahaan pemeringkat kredit tersebut mengaku telah menurunkan kredit jangka panjang dan utang senior tanpa jaminan Sharp ke BBB+ dari sebelumnya A-.

Pihak S & P menegaskan, bila peringkat kredit A-2 merupakan peringkat jangka pendek perusahaan. Adapun prospek peringkat jangka panjang perusahaan adalah negatif.

"Kami memberi peringkat ini berdasarkan pandangan kami bahwa potongan harga yang anjlok untuk produk utama Sharp dan melemahnya mata uang yen telah mengurangi pendapatan perusahaan," demikian disampaikan pihak S & P. (ade)

ekonomi terbaru : 2012, MNC Targetkan Laba Bersih Naik 38%

2012-02-03T09:24:00.001-08:00

ekonomi terbaru : 2012, MNC Targetkan Laba Bersih Naik 38%

2012, MNC Targetkan Laba Bersih Naik 38%
MNC Bukukan Laba Bersih Rp1,1 Triliun
Kenaikan Harga Beras di Solo Diklaim Bukan Spekulan

2012, MNC Targetkan Laba Bersih Naik 38%

Posted: 03 Feb 2012 06:42 AM PST

JAKARTA - PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) memproyeksikan laba bersih di tahun ini meningkat sebesar 38 persen menjadi Rp1,5 triliun dengan laba per saham (undiluted) sebesar Rp107.

Hal tersebut disampaikan Investor Relation MNCN Robert Satrya, dalam laporannya di keterbukaan informasi BEI, Jumat (3/2/2012).

Sementara untuk EBITDA tahun buku 2012 diproyeksikan mencapai 32 persen dengan EBITDA marjin sebesar 36 persen. Marjin laba bersih diproyeksikan mencapai 23 persen untuk tahun buku 2012 lebih tinggi dari 20 persen di 2011. Serta dividen payout untuk 2012 minimum sebesar 45 persen.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 6,7 persen dengan 15 persen pertumbuhan pada belanja iklan. Pendapatan konsolidasi MNC diproyeksikan meningkat sebesar 23 persen untuk tahun buku 2012.

"Kami menargetkan rata-rata pangsa pemirsa sebesar 39 persen melalui deretan program yang berisikan sinetron dengan rating tinggi dari RCTI dan sinetron yang diproduksi oleh MD Entertainment di MNCTV yang telah menunjukkan rating yang terus menguat sejak awal 2012 dan akan memberikan kontribusi yang besar pada pendapatan konsolidasi," jelasnya.

Sekadar informasi, pada 2012, perseroan akan secara eksklusif memulai penyiaran Euro Cup 2012 yang memiliki rating tinggi dan tetap menyiarkan Liga Premier Indonesia. Selain itu, perseroan kami akan memulai bidang usaha baru yaitu memproduksi beberapa serial animasi produksi sendiri yang ditargetkan untuk pemirsa di Indonesia dan internasional.

"Kami memproyeksikan pendapatan yang lebih kuat dengan kontribusi dari content dengan adanya penambahan tujuh channel dari 10 channel. Selain itu, rapat pemegang saham tahunan dijadwalkan pada 30 April 2012 dengan salah satu agenda yang diajukan adalah mengumumkan total dividen untuk tahun buku 2011 sebesar Rp485 miliar, senilai Rp35 per saham, meningkat sebesar 133 persen dibandingkan tahun lalu," pungkasnya. (ade)

MNC Bukukan Laba Bersih Rp1,1 Triliun

Posted: 03 Feb 2012 06:34 AM PST

JAKARTA - PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) membukukan laba bersih perseroan meningkat secara signifikan sebesar 47 persen menjadi Rp1,1 triliun untuk tahun buku 2011 dengan laba per saham Rp79 dibanding sebelumnya sebesar Rp54 per saham.

Adapun total gabungan EBITDA untuk 3 FTA TV (tidak termasuk unit bisnis lainnya) meningkat sebesar 42 persen untuk tahun buku 2011U dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu dan EBITDA konsolidasi meningkat sebesar 26 persen.

"Sementara EBITDA marjin konsolidasi meningkat sebesar 34 persen untuk tahun buku 2011 dari 30 persen di 2010," demikian disampaikan Investor Relation MNCN Robert Satrya, dalam laporannya di keterbukaan informasi BEI, Jumat (3/2/2012).

Diakuinya, deretan program yang kuat yang ditargetkan untuk keluarga dan khususnya pemirsa perempuan untuk sinetron di prime-time telah menghasilkan rata-rata pangsa pemirsa gabungan sebesar 40 persen per kuartal IV-2011.

"MNC sendiri telah secara konsisten mendapatkan rating yang tinggi yang menghasilkan pertumbuhan 17 persen pada pendapatan iklan, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan industri sebesar 15 persen," jelasnya.

EBITDA dari tiga FTA TV secara agregat untuk di kuartal IV-2011 (tidak termasuk unit bisnis lainnya) tumbuh sebesar 110 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dia menambahkan, laba bersih tumbuh sebesar 117% menjadi Rp278 miliar dikarenakan meningkatnya laba usaha dan menurunnya beban bunga (karena obligasi MNC telah sepenuhnya diselesaikan pada September 2011).

"Tiga FTA TV yang dimiliki MNC memberikan kontribusi 78 persen pada pendapatan konsolidasi dan 96 persen pada EBITDA konsolidasi untuk tahun buku 2011. Tiga FTA TV kami secara berkesinambungan mempertahankan posisi terdepan dengan rata-rata pangsa pemirsa gabungan (All 5+) pada prime-time sebesar 39 persen," jelasnya.

Sementara itu, laba usaha meningkat sebesar 34 persen untuk tahun buku 2011U sebesar Rp1,6 triliun. Total beban usaha hanya meningkat sebesar tiga persen karena perseroan berhasil menurunkan beban langsung (memiliki porsi sebesar 62 persen dari total beban usaha) sebesar empat persen melalui pemanfaatan content untuk penyiaran kedua kali dan secara efektif mengontrol biaya produksi.
(ade)

Kenaikan Harga Beras di Solo Diklaim Bukan Spekulan

Posted: 03 Feb 2012 05:35 AM PST

SOLO - Pemerintah kota Solo dalam hal ini Kantor Ketahanan Pangan kota Solo memastikan bahwa naiknya harga beras di kota Solo hingga menembus Rp9.000 per kilogram bukan disebabkan oleh permainan para spekulan beras.

"Kenaikan harga beras akhir-akhir ini murni disebabkan karena pengaruh iklim. Bukan spekulan," tandas Kepala Kantor Ketahanan Pangan kota Solo, Rohana saat diminta tanggapannya soal kenaikan harga beras, di Balaikota Solo, Jawa Tengah, Jumat (3/2/2012).

Hujan yang belakangan ini intensitasnya cukup tinggi, kata Rohana, menyebabkan sejumlah daerah pemasok beras mengalami gagal panen. Belum ditambah banjir yang terjadi, yang tentu saja mengganggu kelancaran transportasi. Sehingga pasokan beras ke dalam kota menjadi tersendat.

"Pasokan beras untuk kota Solo berasal dari kabupaten sekitarnya, seperti Klaten, Sragen, Sukoharjo dan Karanganyar," jelas Kepala Kantor Ketahanan Pangan kota Solo.

Sementara soal spekulan? Rohana mengaku hampir tiap minggu pihaknya mendatangi sekaligus memantau distributor. Mulai dari kedatangan pasokan, distribusi hingga ke para pedagang kecil.

"Termasuk mencari tahu, siapa tahu terjadi penimbunan. Tentu saja evaluasi secara berkala. Tujuan semua itu, sebagai antisipasi terhadap praktek spekulan," jelasnya. (ade)

ekonomi terbaru : Permudah Akses Kredit, Dekranas Gandeng 6 Bank BUMN

2012-02-02T09:06:00.001-08:00

ekonomi terbaru : Permudah Akses Kredit, Dekranas Gandeng 6 Bank BUMN

Permudah Akses Kredit, Dekranas Gandeng 6 Bank BUMN
Soal Upah Buruh, Pemerintah Harus Awasi Pemda
Penetapan Upah Harus Bebas Intervensi

Permudah Akses Kredit, Dekranas Gandeng 6 Bank BUMN

Posted: 02 Feb 2012 05:52 AM PST

SERANG - Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Banten berencana meningkatkan kemakmuran para pengrajin.

Hal tersebut disampaikan Ketua Dekranasda Banten Hikmat Tomet, saat rapat koordinasi (rakor) di Hotel Ratu, Kamis (2/2/2012), yang juga dihadiri Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banten Kapala Badan Ketahanan Pangan Daerah, dan Kepala Darma Wanita Banten.

"Tugas Dekranasda yang terpenting adalah kemakmuran para pengrajin. Untuk itu, Dekranasda harus serius memberikan pelatihan soal kerajinan agar hasil dari pengrajin bisa optimal. Selain itu juga mengawasi pemasarannya," paparnya.

Selain itu, untuk mempermudah akses kredit yang dapat dijadikan modal bagi pengrajin, Dekranas Pusat telah menggandeng enam Bank Nasional BUMN yang dapat diakses.

"Sebelumnya para pengrajin hanya dapat kredit dari Bank-bank lokal saja. Namun kini Dekranas Pusat telah bekerja sama dengan enam Bank Nasional yang tentu akses kreditnya bisa lebih besar sehingga cukup untuk modal," ungkapnya.

Dikonfirmasi mengenai nama-nama enam bank nasional itu, Hikmat masih enggan menyebutkannya. "Nanti saja kalau memang sudah benar-benar bisa diakses oleh pengrajin daerah, kami akan publikasikan nama-nama bank nasional itu," imbuhnya.

Di sisi lain, Hikmat juga mengaku sedang menyiapkan gedung yang diperuntukkan sebagai Kantor Dekransda Banten.

"Dekranasda sudah mengusulkan dan masih diproses untuk ada gedung sebagai kantor Dekranasda di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B). Kantor itu juga akan dijadikan sebagai gerai-gerai kerajinan khas Banten," jelasnya.

Kerajinan khas Banten yang dimaksud adalah gerabah, batu fosil, batik banten, kerajinan daun pandan, mebel dari bambu dan akar, dan lainnya. Sementara ini jumlah pengrajin yang sudah terdata sebagai binaan dari Dekranasda sebanyak 2.000 pengrajin. (ade)

Soal Upah Buruh, Pemerintah Harus Awasi Pemda

Posted: 02 Feb 2012 05:41 AM PST

JAKARTA - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Djimanto menegaskan, berdasarkan praktek yang terjadi selama ini pemerintah pusat harus mengawasi pemerintah daerah yang sering mengintervensi dewan pengupahan dalam menetapkan UMK.

"Kinerja dewan pengupahan itu sebenarnya sudah efektif. Di mana mereka melakukan survey setiap tiga bulan sekali lalu dicocokkan dengan mekanisme yang ada," tukasnya, di Jakarta, Kamis (2/2/2012).

Dirinya berpendapat, Apindo mendorong semua pihak untuk menghormati segala keputusan yang sudah ditetapkan.

Dirinya pun berpendapat keputusan di dewan pengupahan pun akan dihormati karena di dalam dewan pengupahan itu sendiri anggotanya terdiri dari buruh, pengusaha, pakar, ahli statistika yang kompeten dibidangnya.

Mengenai penangguhan, dirinya berpendapat, perusahaan akan memakai mekanisme yang ada untuk meminta izin penangguhan itu. Di mana pengusaha akan secara terbuka diaudit oleh akuntan.

Buruh pun sebaiknya tidak berpikir negatif dulu jika ada yang meminta proses penangguhan karena jika perusahaan itu terbukti tidak mampu maka produksi pun akan terbengkalai dan dampak terbesarnya ialah PHK kepada seluruh pekerja. (Neneng Zubaidah/Koran SI/ade)

Penetapan Upah Harus Bebas Intervensi

Posted: 02 Feb 2012 05:25 AM PST

JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar menegaskan keputusan upah oleh Dewan Pengupahan Daerah harus bebas dari intervensi.

Muhaimin melanjutkan, sistem penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) harus menerapkan pola konsistensi pada peraturan. Sehingga apapun keputusan pengupahan yang ditetapkan pemerintah kabupaten/kota ataupun provinsi harus sesuai dengan apa yang dihasilkan Dewan Pengupahan Daerah.

Dirinya menyimpulkan, adanya demo buruh yang memblokade jalan tol kemarin bukan karena pemerintah terlambat merespons. Akan tetapi karena inkonsistensi stakeholder yang terlibat untuk melaksanakan apa yang sudah digariskan dalam surat keputusan gubernur tentang UMK Banten.

Banyak pihak juga tidak konsisten melaksanakan keputusan dewan pengupahan daerah sehingga aksi demo pun terjadi sementara pemerintah sendiri tidak mempunyai kewenangan di area pengupahan daerah tersebut.

Dirinya menjelaskan, kepala daerah hanya berpatokan pada satu kesimpulan yakni di dewan pengupahan daerah. Pekerja dan pengusaha juga harus tunduk apapun keputusan dewan. Survey yang dilakukan dewan pengupahan harus transparan dan melibatkan kontrol untuk semua stakeholder.

"Jika ini dicermati oleh semua pihak saya yakin tidak akan ada revisi pengupahan di daerah masing-masing," katanya usai menyaksikan penandatangan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Indocement Tbk, di Jakarta, Kamis (2/2/2012).

Sementara untuk solusi jangka menengah dan panjang, ujarnya, penetapan upah nasional harus menyamai upah pegawai negeri sipil (PNS) yakni berbasis produktivitas dan kinerja. Disini, ujarnya, kualitas pekerja dan kapasitas perusahaan akan menjadi ukuran penting.

Kebijakan ini pun dinilainya akan mewujudkan keadilan dan objektivitas kedua belah pihak. Dewan pengupahan pun terus melakukan survey untuk menghitung berapa kebutuhan hidup di daerah masing-masing.

Mengenai penangguhan perusahaan yang tidak mampu menggaji sesuai ketentuan, Muhaimin mengungkapkan, penangguhan dilakukan sesuai peraturan perundangan atas seizin gubernur dan melalui audit serta penghitungan yang tepat.

Dirinya menambahkan, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menciptakan hubungan industrial adalah pelaksanaan perjanjian kerja bersama (PKB) antara manajemen perusahaan dan serikat pekerja/buruh.

Muhaimin mengatakan PKB memiliki nilai positif karena membuka dialog dan negosiasi antara pekerja yang diwakili serikat pekerja dan perusahaan yang diwakili manajemen tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam hubungan kerja.

"Pekerja dan pengusaha dapat melakukan negosiasi mengenai hak dan kewajiban mereka dalam bentuk musyawarah. Dalam forum tersebut akan terjadi dialog yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja, serta menguntungkan perusahaan," tuturnya. (Neneng Zubaidah/Koran SI/ade)

ekonomi terbaru : Masih Impor, Wamen ESDM Lebih Pilih CNG Ketimbang LGV

2012-02-01T09:21:00.001-08:00

ekonomi terbaru : Masih Impor, Wamen ESDM Lebih Pilih CNG Ketimbang LGV

Masih Impor, Wamen ESDM Lebih Pilih CNG Ketimbang LGV
Pembangunan Sektor Industri Harus Dipercepat
Fasilitas Penangguhan Pajak Importir Pasar Domestik Dikaji

Masih Impor, Wamen ESDM Lebih Pilih CNG Ketimbang LGV

Posted: 01 Feb 2012 05:43 AM PST

JAKARTA - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Widjajono Partowidagdo mengatakan lebih memilih Commpressed Natural Gas (CNG) daripada Liquidfied Gas fo Vehicle (LGV) karena LGV kemungkinan masih impor.

Hal ini disampaikan Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo yang ditemui dalam acara Disscuss FSRU in Indonesia, di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Rabu (1/2/2012).

"Kalau mau memilih, saya lebih memilih CNG bukan LGV, karena LGV pasti lebih mahal dan kemungkinan besar masih harus impor," ujar Widjajono.

Menurutnya saat ini Indonesia mempunyai potensi CNG yang besar sehingga cukup untuk memenuhi sektor transportasi di Indonesia. "Jadi untuk masa depan lebih baik pake CNG," tegasnya

Lebih lanjut dirinya menambahkan apalagi saat ini ada Floating Storage Regasification Unit (FSRU) sehingga pasokannya akan tetap aman.

"Gas enggak bisa dibawa-bawa lalu dibangun pipanisasi. LNG jadi gas bisa dibawa dalam bentuk LNG," pungkasnya. (ade)

Pembangunan Sektor Industri Harus Dipercepat

Posted: 01 Feb 2012 04:30 AM PST

JAKARTA - Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, dibutuhkan percepatan pembangunan sektor industri yang disebut sebagai akselerasi industrialisasi 2012-2014.

"Percepatan tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor industri sebagai katalis utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional," kata Hidayat, di Jakarta, Rabu (1/2/2012).

Upaya percepatan itu, kata dia, dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai potensi kekuatan dan hambatan, menentukan strategi pokok akselerasi industri pada kelompok industri prioritas tertentu, membuat rencana aksi (action plan) inisiatif strategis, serta menentukan kebijakan afirmatif untuk mendukung pengembangan industri kecil dan menengah (IKM).

Hidayat menuturkan, akselerasi industrialisasi dilakukan melalui lima strategi utama yakni mendorong partisipasi dunia usaha dalam pembangunan infrastruktur, percepatan proses pengambilan keputusan untuk menyelesaikan hambatan birokrasi, reorientasi kebijakan ekspor bahan mentah dan sumber energi.

"Mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing, serta meningkatkan integrasi pasar domestik," paparnya singkat.

Pada tahap pelaksanaannya, ujar dia, kelima strategi tersebut dijalankan melalui penerapan enam area kebijakan yakni pengamanan industri dalam negeri, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan birokrasi, penyempurnaan dan harmonisasi regulasi, kebijakan fiskal, serta pembangunan SDM industri. (Sandra Karina/Koran SI/ade)

Fasilitas Penangguhan Pajak Importir Pasar Domestik Dikaji

Posted: 01 Feb 2012 04:22 AM PST

JAKARTA - Pemerintah akan memberikan fasilitas khusus kepada perusahaan yang melakukan impor untuk diperjualbelikan di pasar domestik.

Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo mengatakan, pihaknya akan mendukung, namun bukan dengan rezim kawasan berikat. Dia menjelaskan, masuknya barang bebas bea masuk dan pajak impor tujuannya bukan dalam rangka ekspor, namun lebih ke pasar dalam negeri.

"Nah kalau tujuannya ke pasar dalam negeri, nanti kita siapkan fasilitas khusus, kalau misalnya tujuan dipasarkan ke dalam negeri masukin barang ke Indonesia tidak bayar bea masuk, PPn dan PPh maka istilahnya ditangguhkan," ungkap Agus Marto kala ditemui usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/2/2012).

"Tapi kalau barangnya disimpan satu tahun di kawasan itu, kemudian diproses ke dalam negeri kan ada time of value and money," tambahnya.

Agus mencontohkan, jika sebuah barang untuk tujuan dalam negeri masuk ke pelabuhan, maka akan dikenakan biaya. Karenanya, ekspor ini harus ditegaskan pangsa pasarnya, baik ke dalam maupun ke luar negeri.

"Kalau ke pasar dalam negeri kita kasih fasilitas yang khusus, tapi kita siapkan transisi dan kemarin pembicaraan yang telah kita sepakati dengan Apindo, dengan Kadin, API, dengan masyarakat pengusaha Korea, kita sudah sepakat," tutur dia.

Seperti diketahui, Komisi VI DPR RI meminta pembatasan pengeluaran hasil produksi kawasan berikat ke tempat lain atau pasar domestik maksimal 50 persen,dari sebelumnya hanya 25 persen. Demikian hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi VI,Erlangga H kala ditemui dalam kesempatan yang sama.

Selain itu Komisi VI DPR RI juga mengusulkan kewajiban pemindahan lokasi kawasan berikat harus berlokasi dikawasan industri dengan lahan dibawa satu hektare (ha) diberlakukan bagi kegiatan industri baru. (mrt)
(rhs)

ekonomi terbaru : Apindo Klaim Bela Perusahaan Kecil

2012-01-31T09:13:00.001-08:00

ekonomi terbaru : Apindo Klaim Bela Perusahaan Kecil

Apindo Klaim Bela Perusahaan Kecil
Apindo : Buruh Jangan Dijadikan Komoditas Politik
MESDM : Kita Doain Irak-AS Tak Jadi Perang

Apindo Klaim Bela Perusahaan Kecil

Posted: 31 Jan 2012 05:28 AM PST

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menuturkan keberatannya mengenai putusan upah buruh bukan untuk membela perusahaan yang besar, namun untuk membela perusahaan yang menengah dan kecil.

"Kita melakukan hal ini bukan semata-mata untuk membela pengusaha yang besar. Pengusaha besar banyak yang bayar upah diatas itu. Tapi yang kita bela ini adalah pengusaha kecil dan menengah. Mereka menjerit tidak mampu untuk bayar," ungkap Ketua Apindo Sofyan Wanandi kala ditemui dalam Ulang Tahun Apindo ke-60 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (31/1/2012).

Menurutnya, kenaikan upah buruh sebesar kurang lebih 30 persen tersebut dapat memberat perusahaan yang kecil dan menengah. "Perusahaan besar itu penting untuk mengembangkan ekonomi. Tapi perusahaan kecil dan menengah juga penting untuk adanya pemerataan," paparnya.

Sofyan pun khawatir apabila hal ini tidak diselesaikan dengan baik. Maka hal ini akan semakin buruk di mana hal yang terjadi di Bekasi kemarin akan ditiru oleh para buruh di beberapa daerah seperti Batam dan lainnya.

Untuk itu, Sofyan berharap bahwa para pemerintah dan berbagai pihak dapat segera menyelesaikan hal tersebut dengan tuntas. (wdi)

Apindo : Buruh Jangan Dijadikan Komoditas Politik

Posted: 31 Jan 2012 05:24 AM PST

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menuturkan, buruh jangan digunakan para untuk kepentingan politik semata.

"Banyak buruh yang disalahgunakan. Apalagi untuk kepentingan politik. Saya mohon jangan gunakan mereka untuk hal seperti itu, kasihan," ungkap Ketua Apindo Sofyan Wanandi kala ditemui dalam acara Ulang Tahun Apindo ke-60 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (31/1/2012).

Sofyan mencontohkan permasalahan buruh yang terjadi di Bekasi kemarin.

"Kemarin kan masalah Bekasi di buruh. Dan bertepatan Bupati Bekasi menjelang pilkada sedang melakukan kampanye di mana kalau dia terpilih akan menaikkan upah dan segala macamnya. Lalu disini juga ada wakil gubernur Jabar. Tolong lah. Kan pilkada gubernur Jabar Maret sekarang, tolonglah jangan dimanfaatkan para buruh itu," paparnya.

Lanjutnya, antara buruh dan pengusaha itu saling membutuhkan antara satu sama lainnya. Maka dari itu harus lah dilakukan kerja sama dan bersatu agar ke depannya pembangunan ekonomi bisa berlanjut dan merata.

Sofyan juga menuturkan bahwa memang ada pengusaha yang baik dan buruk. Namun hal tersebut harus bisa mempersatukan semuanya agar semuanya bisa berjalan dengan baik. (gna)
(rhs)

MESDM : Kita Doain Irak-AS Tak Jadi Perang

Posted: 31 Jan 2012 05:11 AM PST

JAKARTA- Pemerintah Indonesia ternyata mendoakan agar panasnya keadaan politik antara AS dan Irak tidak jadi perang. Pasalnya, jika hal ini terjadi hal ini akan berdampak pada pasokan minyak Indonesia.

"(Pasokan minyak) tentu akan terganggu (dengan keadaan Irak). Apa yang bisa kita lakukan. Tapi kan sekarang belum (perang). Kita doain tidak jadi perangnya. (kalau perang terjadi) ya bisa mengurangi impor atau mendatangkan dari negara lain," ujar Menteri ESDM Jero Wacik ditemui di Istana Presiden, Selasa (31/1/2012).

Jero menyebut, saat ini pasokan minyak di Indonesia masih normal. Meskipun begitu, pemerintah terus berjaga-jaga jika situasi keamanan makin memburuk.

"Sekarang masih normal tetapi ada gejala kalau makin jelek situasi
di sana (Iran perang) akan makin kurang baik bagi dunia. Harus siap-siap," tandasnya. (gna)

(rhs)

ekonomi terbaru : Garuda Ajukan Surat Izin Usaha Citilink

2012-01-30T09:40:00.001-08:00

ekonomi terbaru : Garuda Ajukan Surat Izin Usaha Citilink

Garuda Ajukan Surat Izin Usaha Citilink
Kemenakertrans Segera Revisi Regulasi Sistem Upah Nasional
Kinerja Impor Ditekan, K/L Harus Efisien

Garuda Ajukan Surat Izin Usaha Citilink

Posted: 30 Jan 2012 05:56 AM PST

JAKARTA - PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) telah mengajukan surat izin usaha angkutan udara niaga berjadwal (SIUAU/NB) PT Citilink Indonesia kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Pihak Kemenhub pun secara resmi telah dikeluarkan SIUAU/NB PT Citilink Indonesia dengan nomor SIUAU/NB-027. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan Citilink pada pasar low cost carrier (LCC) untuk domestik maupun regional, termasuk rencana spin-off Citilink dalam waktu dekat.

Rencana tersebut dilakukan perseroan sebagai bagian dari program kerja Garuda Indonesia yang tertuang dalam program quantum leap 2010-2015 yakni salah satu focus initiatives.

"Setelah memperoleh SIUAU/NB, maka Citilink masih memerlukan AOC (air operator certificate) untuk dapat melaksanakan operasional dengan entitas sendiri dan diharapkan AOC tersebut akan dapat keluar dalam kurun waktu tiga bulan sejak dikeluarkannya SIUAU/NB," jelas Direktur Keuangan GIAA Elisa Lumbantoruan, di Jakarta, Senin (30/1/2012).

Dia mengatakan bahwa SIUAU/NB dari Kemenhub ini merupakan langkah awal bagi Citilink berpisah dari Garuda Indonesia, secara operasional.

"Dengan dikeluarkannya SIUAU/NB dan AOC bagi citilink, maka nantinya Citilink akan resmi secara operasional lepas dari Garuda Indonesia dan ini juga berarti Citilink harus segera melakukan berbagai ekspansi bisnisnya dan secara aktif ikut meramaikan pasar penerbangan nasional," tambah elisa.

Saat ini, Citilink merupakan unit usaha strategis (SBU) dari Garuda Indonesia yang menyediakan jasa penerbangan berbiaya murah LCC dan beroperasi dengan kode penerbangan Garuda Indonesia (GA).

Dengan dikeluarkannya SIUAU/NB dan AOC tersendiri, maka Citilink akan beroperasi secara resmi terlepas dari Garuda Indonesia.

Saat ini, Citilink mengoperasikan sembilan pesawat jenis Boeing 737-300 dan Airbus A320, dan melayani delapan kota tujuan di Indonesia yaitu Jakarta, Surabaya, Denpasar, Batam, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, dan Medan. (Ika Cahyani/Global/ade)

Kemenakertrans Segera Revisi Regulasi Sistem Upah Nasional

Posted: 30 Jan 2012 05:44 AM PST

JAKARTA - Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi bersama dengan Tripartit Nasional segera menuntaskan pembahasan akhir revisi peraturan-peraturan (regulasi) yang terkait dengan hubungan industrial dalam waktu dekat ini.

Revisi peraturan-peraturan itu menyangkut sistem pengupahan nasional yang di dalamnnya termasuk upah minimum dan komponen hidup layak serta peraturan mengenai penerapan outsourcing dan kerja kontrak (PKWT) dan diharapkan dapat mengakhiri adanya multitafsir dari serikat pekerja/buruh dan asosiasi pengusaha.

"Kita minta Tripartit Nasional agar menuntaskan soal-soal terkait sistem pengupahan nasional yang di dalamnya termasuk upah minimum dan komponen hidup layak serta peraturan mengenai penerapan outsourcing dan kerja kontrak (PKWT)," kata Menakertrans Muhaimin Iskandar di kantor Kemenakertrans, Jakarta, Senin (30/1/2012).

Muhaimin mengatakan kebutuhan untuk melakukan revisi dan perbaikan beberapa peraturan di bidang hubungan industrial sangat mendesak untuk dilakukan. Hal ini agar memberikan kepastian hukum yang disesuaikan dengan dinamika hubungan serikat pekerja/buruh, pengusaha dan pemerintah yang terjadi di Indonesia.

Muhaimin mengungkapkan Kemenakertrans saat ini telah melakukan pengkajian secara komprehensif terhadap penyempurnaan Permenakertrans No. 17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup layak. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal pembenahan proses penetapan upah minimum.

Pengkajian yang melibatkan lembaga independen ini kemudian akan dibahas lebih lanjut oleh LKS Tripartit Nasional dan Dewan Pengupahan Nasional.

"Revisi penyempurnaan permenakertrans diharapkan dapat dituntaskan pada akhir desember tahun ini, sehingga bisa segera disosialisasikan penerapannya," jelasnya.

Menurut Muhaimin salah satu materi pengkajian adalah adanya usulan terhadap 46 komponen harga Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang disurvei langsung ke lapangan. Beberapa komponen penilaian dan survey pasar dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Muhaimin menjelaskan peraturan itu memang sudah selayaknya harus direvisi, namun tetap harus melalui tahapan dan prosedur yang sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan.

Dengan penyempurnaan dan revisi Permenakertrans No. 17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup layak diharapkan proses penetapan upah minimun yang layak dapat menguntungkan pengusaha maupun pekerja/buruh.

"Penetapan upah minimum yang layak sebagai jaring pengaman sosial sangatlah penting dalam membina hubungan industrial yang kondusif antara pekerja dan pengusaha," ujar Muhaimin.

Pemerintah menetapkan kebijakan upah tidak hanya bertujuan untuk menjamin standar kehidupan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya, tetapi diharapkan pula dapat meningkatkan produktivitas kerja perusahaan dan meningkatkan daya beli masyarakat.

Agar revisi peraturan perundangan dapat berjalan dengan baik, Muhaimin berharap adanya komunikasi dialogis secara bipartite yang melibatkan serikat pekerja/buruh dan asosiasi pengusaha. Hubungan industrial yang kondusif akan dapat menciptakan lowongan kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta membuka ruang usaha bagi dunia industri. (Iman Rosidi/Sindoradio/ade)

Kinerja Impor Ditekan, K/L Harus Efisien

Posted: 30 Jan 2012 05:15 AM PST

JAKARTA - Kinerja impor Indonesia tahun ini akan terus ditekan, pemerintah pun meminta Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk lebih efisien dalam melakukan impor.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menjelaskan,ditekannya impor ini karena gejolak harga minyak yang sedang terjadi dan berpotensi meningkatkan kinerja impor pemerintah.

"Kalau impor meningkat karena minyak dunia masih impor, ini akan membuat aktivitas sektor perindustrian, pertanian, perdagangan akan lebih diperhatikan supaya kita efisien melakukan impor," ujar Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/1/2012).

Menurut Agus, efisiensi impor mutlak dilakukan, khususnya pada K/L yang banyak menggunakan bahan baku impor guna mendukung kinerjanya. Adapun untuk mewujudkan hal ini, dibutuhkan komitmen bersama, yaitu lebih memprioritaskan penggunaan produksi dalam negeri ketimbang impor.

"Kita harus sama-sama mempunyai niat untuk tidak mudah mengimpor sesuatau yang bisa diproduksi di dalam negeri dan bisa beli di dalam negeri," imbuhnya.

Mengenai kinerja ekspor, Agus optimistis pada tahun ini masih akan bisa tembus di atas USD200 miliar.

"Kalau seandainya kita lihat total ekspor sampai dengan USD200 miliar. Di 2012 masih bisa di atas USD200 miliar," pungkasnya. (ade)

ekonomi terbaru : Kemenperin-Kadin Galakan Penggunaan Produk Lokal

2012-01-29T09:35:00.001-08:00

ekonomi terbaru : Kemenperin-Kadin Galakan Penggunaan Produk Lokal

Kemenperin-Kadin Galakan Penggunaan Produk Lokal
PPA Didorong Terbitkan Obligasi
2012, Omzet Industri Roti Diprediksi Capai Rp5,6 T

Kemenperin-Kadin Galakan Penggunaan Produk Lokal

Posted: 29 Jan 2012 03:55 AM PST

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) sedang mendefine satu persatu produk-produk apa saja yang menjadi unggulan di Indonesia.

"Kita harus cinta produk dalam negeri. Tapi bukan hanya mencintai tetapi juga memakainya," kata Menteri Perindustrian, MS Hidayat, di Jakarta, Minggu (29/1/2012).

Sementara, Ketua Kadin Golf Club (KGC) Soeharsojo mengatakan, Friendly Golf Tournament 2012 yang diselenggarakan oleh Kadin disesuaikan dengan program pemerintah yakni selalu bangga memakai produk buatan dalam negeri.

"Kami berharap melalui kegiatan ini bisa membuka pertukaran informasi serta peluang-peluang bisnis di antara para pihak, khususnya peluang bagi pengusaha Indonesia," kata Soeharsojo,

Kadin, lanjutnya, ingin menyatukan semua pengusaha pusat dan daerah serta pemerintah untuk mendukung program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Kadin sebagai satu-satunya payung dunia usaha Indonesia, terus berupaya memperbaiki iklim dunia usaha dengan melakukan sinergi bersama stakeholder atau pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah, mitra bisnis asing, serta pelaku usaha nasional. "Turnamen pada tahun ini dijadikan sebagai kampanye kemandirian industri nasional," jelasnya.

Jumlah peserta yang mengikuti turnamen tersebut sebanyak 234 orang yang merupakan pegolf asing dari kedutaan besar negara sahabat maupun pengusaha serta pegolf Kadin. Duta besar yang hadir adalah dari Jepang,Brunei Darussalam, Thailand, New Zealand, Uni Eropa, dan Swiss. (mrt) (Sandra Karina/Koran SI/rhs)

PPA Didorong Terbitkan Obligasi

Posted: 29 Jan 2012 03:20 AM PST

JAKARTA- PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) didorong menerbitkan surat utang (obligasi) untuk mendapat tambahan dana guna mempercepat program restrukturisasi dan revitalisasi sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal ini harus dilakukan mengingat PPA, sejak dua tahun lalu tidak mendapatkan tambahan dana dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah.

Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartato mengatakan, penerbitan obligasi tersebut sebagai salah satu opsi perseroan untuk menyiasati minimnya pendanaan yang dimiliki PPA untuk segera menyelesaikan program resrukturisasi dan revitalisasi sejumlah BUMN. "Sekarang saat yang tepat untuk mengeluarkan obligasi, termasuk untuk PPA," kata dia kala dihubungi Minggu (29/1/2012).

Naiknya peringkat Indonesia ke level layak investasi (investment grade), dinilai akan memberikan keuntungan bagi korporasi maupun negara yang menerbitkan obligasi lantaran banyak dana asing yang masuk ke dalam negeri akan diivestasikan ke instrumen ini.

Menteri BUMN, Dahlan Iskan, sendiri mendorong BUMN yang memerlukan pendanaan untuk menerbitkan obligasi. "Bagi yang belum siap IPO, BUMN dipersilakan obligasi untuk mencari tambahan pendanaan," saran dia.

PT PPA mendapat PMN dari pemerintah pada 2008 sebesar Rp1,5 triliun. Kemudian, pada tahun berikutnya kembali mendapat tambahan PMN senilai Rp1 triliun, sehingga total dana PMN yang diterima PPA mencapai Rp2,5 triliun. Dana tersebut, nantinya digunakan untuk merestrukturisasi dan merevitalisasi sejumlah BUMN bermasalah. Namun, PPA sejak 2010 tidak lagi mendapat tambahan PMN dari pemerintah.

PPA pada 2010 sempat mengkaji rencana untuk menerbitkan obligasi sebagai alternatif pendanaan program restrukturisasi dan revitalisasi BUMN, jika pemerintah tidak memberikan PMN. "Kami pertimbangkan untuk menerbitkan obligasi kalau tidak ada PMN dari pemerintah," kata Direktur Utama PPA Boyke Mukijat beberapa waktu lalu.

Adapun, nilai obligasi yang dipertimbangkan pada 2010 untuk diterbitkan sebesar Rp1 triliun. Pasalnya, kebutuhan dana untuk restrukturisasi dan revitalisasi BUMN tiap tahunnya diperkirakan sekitar Rp1 triliun. Saat ini, jumlah BUMN yang dalam proses restrukturisasi dan revitalisasi PPA sebanyak 17 BUMN. (mrt) (J Erna/Koran SI/rhs)

2012, Omzet Industri Roti Diprediksi Capai Rp5,6 T

Posted: 29 Jan 2012 02:43 AM PST

JAKARTA - Omzet industri roti nasional diperkirakan akan mencapai Rp5,6 triliun pada tahun ini. Jumlah itu mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp5 triliun.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bakery Indonesia (Apebi), Chris Hardijaya, mengatakan penjualan pada tahun lalu bertumbuh hingga 15 persen dibandingkan pada 2010. Pertumbuhan penjualan yang menurun pada tahun ini, kata dia, disebabkan oleh kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Masalah yang bisa menghambat tahun ini adalah kenaikan TDL dan BBM. Selain itu juga ada potensi dari rencana sertifikasi halal yang bisa mengancam perusahaan kecil," kata Chris di Jakarta, Minggu (29/1/2012).

Menurutnya, kenaikan BBM akan menyebabkan biaya distribusi menjadi tinggi, terutama untuk produsen-produsen kecil. Dia menambahkan, kenaikan TDL dan BBM juga berpotensi menurunkan daya beli masyarakat serta meningkatkan harga bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi roti.

Seperti diketahui, pada April 2012, pemerintah akan melaksanakan dua kebijakan sekaligus di sektor energi, yaitu pembatasan konsumsi BBM subsidi dan kenaikan TDL sebesar 10 persen.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa pernah mengatakan, pemerintah sudah memperhitungkan laju inflasi akibat kenaikan TDL mulai April nanti sehingga pemerintah ingin TDL tetap naik. "Inflasi sudah diperhitungkan. Kenaikan TDL sudah diperhitungkan," kata Hatta. (mrt) (Sandra Karina/Koran SI/rhs)

ekonomi terbaru : Menkeu Kecewa Inggris & Belanda Tak Taati Basel Convention

2012-01-28T09:19:00.001-08:00

ekonomi terbaru : Menkeu Kecewa Inggris & Belanda Tak Taati Basel Convention

Menkeu Kecewa Inggris & Belanda Tak Taati Basel Convention
BI : RI Juara Kepemilikan Asing di SUN
Xanana Ajak Sritex Investasi di Timor Leste

Menkeu Kecewa Inggris & Belanda Tak Taati Basel Convention

Posted: 28 Jan 2012 02:09 AM PST

JAKARTA - Pemerintah sangat menyayangkan sikap negara-negara yang tidak mentaati Basel Convention mengenai peraturan internasional yang menjadi acuan dalam bisnis ekspor dan impor.

Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang ditemui dalam inspeksi mendadak ke TPK Koja, Tanjung Priok, Jakarta Sabtu (28/1/2012).

"Kami sangat menyesalkan sikap Inggris dan Belanda yang tidak mentaati Basel Convention yang diratifikasi sendiri oleh kedua negara tersebut guna menjadi acuan dalam ekspor impor," ujar Agus.

Menurutnya dalam Basel Convention itu terdapat aturan yang menyebutkan suatu negara yang ingin mengimpor harus melaporkan apa yang akan dikirim oleh negara tersebut. Hal ini dilakukan untuk melindungi lingkungan dari pergerakan lintas batas bahan berbahaya dan beracun (B3).

"Kalau kedua negera tersebut mentaati isi Basel Convention, seharusnya Inggris dan Belanda melaporkan apa yang dikirimkan ke Indonesia, karena yang diimpor tersebut merupakan limbah yang terkontaminasi limbah B-3," tegasnya.

Lebih lanjut Agus menambahkan pemerintah akan membawa masalah ini dengan menyampaikan surat terkait importasi limbah B3 tersebut ke Kedutaan Besar Belanda dan Inggris. "Kita akan meminta penjelasan mengenai outward manifest dari pengirim barang tersebut," ucap Agus.

Agus juga menegaskan saat ini banyak negara tetangga Indonesia di Asia maupun di Eropa yang menolak barang impor limbah tetapi barang tersebut tidak boleh masuk ke negaranya maka limbah itu dikirim ke Indonesia.

"Banyak negara tetangga kita juga seperti itu, maka kita imbau semua negara yang ingin mengimpor limbah agar melihat limbah tersebut seperti apa. Jangan hanya limbah B3 yang dikirim ke Indonesia," pungkasnya. (wdi)

BI : RI Juara Kepemilikan Asing di SUN

Posted: 28 Jan 2012 01:03 AM PST

SURABAYA - Kepemilikan asing dalam Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia diakui masih banyak dikuasai asing. Dibandingkan negara lain, Indonesia lah yang paling banyak SBN-nya dimiliki asing.

Gubernur BI Darmin Nasution mengatakan negara lain tidak ada yang pemilikan asing SBN-nya setinggi Indonesia yang pernah mencapai 30 persen. "SBN kita itu bagus, nasionalnya bagus. Tapi negara lain tidak ada yang banyak porsi asingnya hanya 15 persen, 12 persen, kita mencapai 30 persen," ungkap Darmin ketika berbincang berasama wartawan seusai peresmian renovasi gedung De Javasche Bank di Surabaya.

Walaupun demikian, Darmin mengatakan dengana danya intervensi BI di pasar SBN, porsi asing kembali menurun. Dan hal ini terjadi karena kepercayaan investor lokal terhadap surat berharga kembali pulih karena ada intervensi BI tersebut.

"Bukan karena g ada dana dalam negeri untuk membeli itu, tetapi pengalaman di masa lalu, setiap goncangan dunia harga SBN jatuh, kalau bunga menarik kalau harganya jatuh, kan repot," ungkap Darmin.

Tetapi semenjak bulan Septermber 2011 kepercayaan pengusaha kepada SBN kembali timbul. Oleh karena itu, Darmin menilai dengan intervensi tersebut telah mengurangi porsi asing dalam kepemilikan SBN.

"Jadi orang tidak lagi berfikir deposito, ini investasi kalau dia ini kuat dan tidak mudah goncang. Jadi kita sedang robah (investasi SBN) dan kita bisa," pungkasnya. (wdi)

Xanana Ajak Sritex Investasi di Timor Leste

Posted: 28 Jan 2012 12:53 AM PST

SUKOHARJO - Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao mengunjungi perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Textil (Sritex).

Selain menindaklanjuti pemesanan seragam militer gelombang kedua, pemimpin Timor Leste itu juga mengajak pabrik tekstil terbesar di Asean Tenggara ini untuk berinvestasi di Timor Leste.

"Kunjungan saya ini ke pabrik tekstil Sritex untuk kembali memesan seragam Tentara dan Polisi Timor Leste," papar Kay Rala Xanana Gusmao kepada wartawan di Sritex, Sukoharjo, Sabtu (28/1/2012).

Selain memesan seragam untuk tentara dan polisi Timor Leste, Xanana mengatakan, kedatangannya ke Sritex untuk menjajaki kemungkinan Sritex untuk melebarkan sayapnya dengan berinvestasi ke Timor Leste. "Perusahaan ini sangat besar. Oleh sebab itu, dalam pertemuan ini kami ingin melakukan kerjasama dengan mengajak berinventasi ke Timor Leste," kata Xanana.

Atas ajakan tersebut, Presiden Direktur PT Sritex, Iwan Setiawan Lukminto menyambut baik ajakan tersebut. "Kita masih membahas tawaran dari Xanana. Tapi yang jelas Xanana memang sudah mengundang untuk investasi ke Timor Leste. Kami akan jajaki dulu," ujar dia.

Dalam kunjungan kerja ke Sritex, yang turut serta dalam rombongan Xanana diantaranya adalah Dubes Timor Timur untuk Indonesia Manuel Serrano, Panglima F-FDTL Mayjen Lere Anan Timor, dan Komandan Kepolisian Timor Leste Longuinhos de Castro Monteiro. (wdi)

ekonomi terbaru : Muhaimin: Tuntutan Buruh, Tinggal Cabut Saja

2012-01-27T09:15:00.001-08:00

ekonomi terbaru : Muhaimin: Tuntutan Buruh, Tinggal Cabut Saja

Muhaimin: Tuntutan Buruh, Tinggal Cabut Saja
Dahlan Minta Impor Komponen HP Tanpa Pajak
Kemenakertrans Bakal Temui Apindo Secara Khusus

Muhaimin: Tuntutan Buruh, Tinggal Cabut Saja

Posted: 27 Jan 2012 07:13 AM PST

JAKARTA - Pihak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mengungkapkan bila tuntutan buruh yang sudah terlanjur digelontorkan nantinya akan dicabut saja.

"Iya nanti tinggal cabut saja," tutur Muhaimin ditemui di Kantor Menteri Perekonomian usai Rakor Demo Buruh, Jumat (27/1/2012) malam.

Seperti diketahui, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) malam ini diundang pemerintah, dalam hal ini oleh Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian) terkait aksi buruh yang memblokir jalan tol di kawasan Jababeka.

Adapun rapat koordinasi (rakor) yang digelar pemerintah, pengusaha, bersama serikat pekerja malam ini mempunyai beberapa poin yang diajukan investor Bekasi. Di mana Upah Minimum Kota (UMK) Bekasi diminta sebesar Rp1,49 juta.

Dalam rakor yang diselenggarakan di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian tersebut dihadiri oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menakertrans Muhaimin Iskandar, Ketua Apindo Sofjan Wanandi dan seluruh serikat pekerja.

Pemerintah bersama asosiasi pengusaha dan pekerja mengambil kesepakatan bersama untuk UMK Kabupaten Bekasi dan disepakati bersama oleh Apindo dan semua serikat pekerja disaksikan Menko Perekonomian dan Menakertrans.

UMK yang dituntut untuk golongan I sebesar Rp1,491 juta. Kelompok II Rp1,715 juta dan kelompok III Rp1,849 juta. Pihak buruh memberikan waktu bagi pengusaha yang belum memiliki kemampuan terhadap keputusan dan kesepakatan bersama tersebut keleluasaan untuk mengajukan penangguhan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Selain itu, ada juga tiga poin penting hasil rakor tersebut yaitu bahwa dialog menjadi komitmen bersama dalam situasi dan kondisi apapun, sehingga demo massal yang berdampak negatif terhadap aktifitas industri dan kenyamanan publik harus dihindari dan diakhiri.

Rapat koordinasi dadakan di kantor Hatta ini juga menyepakati bahwa dalam keadaan apapun hukum harus ditegakkan secara adil dalam menjamin stabilitas keamanan terhadap siapa pun, sehingga aparat hukum dan kepolisian akan menindak cepat dan tegas berdasarkan hukum yang berlaku.

Semua juga harus melihat ke depan dan mengutamakan kepentingan bersama dengan menghormati proses hukum dan menata bersama segala aturan dan mekanisme peraturan yang menjadi kendala tercapainya sistem dan mekanisme pengupahan yang adil bagi semua. (ade)

Dahlan Minta Impor Komponen HP Tanpa Pajak

Posted: 27 Jan 2012 06:38 AM PST

SURABAYA - Menteri BUMN Dahlan Iskan meminta agar pajak impor komponen Handphone (HP) nol persen. Hal itu untuk menunjang tumbuhnya industri HP dalam negeri.

"Pajak impor HP secara utuh nol persen sedangkan untuk komponen HP sebesar 10 persen. Ini adalah kebijakan yang tidak masuk akal," kata Dahlan saat menghadiri peluncuran anak perusaahan PT Pelindo III, di Jalan Prapat Kurung, Surabaya, Jumat (27/1/2012).

Lebih jauh, mantan Dirut PLN ini mengatakan, Kementerian BUMN pernah memaksa PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) untuk mencoba memproduksi HP. Ketika mulai memproduksi, ternyata ada hambatan yakni sebagian komponen harus impor dan pajaknya 10 persen.

"Jika kondisi ini dibiarkan maka industri dalam negeri tidak akan berkembang. Saya pernah meminta kepada Menteri Keuangan agar membuat peraturan baru terkait pajak impor komponen HP itu yakni nol persen," katanya.

Ternyata permintaan itu disetujui oleh Menteri Keuangan. Kesuksesan Kementrian BUMN ini tentunya harus mendapat dukungan dari Menteri keuangan.

"Saya bilang ke Menteri Keuangan, bahwa 75 persen kesuksesan BUMN itu ditentukan oleh kementerian ini," katanya.

Sebagai bangsa yang besar, katanya, tentunya akan merasa malu jika harus terus menerus mengimpor handphone. Terlebih lagi, hampir jutaan handphone yang ada saat ini semuanya impor.

"Masak bangsa yang begini besar tidak bisa memproduksi handphone. Jika pajak komponen HP nol persen tentu industri HP dalam negeri akan berkembang. Kalau Impor HPnya saja saya kira oke-lah tapi masak kartonnya (dosbook) juga harus impor," tukasnya. (ade)

Kemenakertrans Bakal Temui Apindo Secara Khusus

Posted: 27 Jan 2012 06:27 AM PST

JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Serikat Pekerja (SP) jika dalam demo yang diadakan buruh dengan menutup ruas jalan tol di Jababeka tadi ada yang melanggar ketentuan umum.

"Kalau misalnya ada pelanggaran demo buruh dan sweeping yang melanggar ketertiban umum, polisi akan bertindak. Dalam waktu dekat, juga akan ada pertemuan khusus dengan Apindo, Serikat pekerja dan kementerian terkait," ungkap Muhaimin ditemui di Kantor Menteri Perekonomian usai Rakor Demo Buruh, Jumat (27/1/2012) malam.

Muhaimin juga melanjutkan, dengan disepakatinya Upah Minimum KOta (UMK) atau Kabupaten Bekasi senilai Rp1,49 juta ini, diharapkan hal tersebut akan membawa dampak baik bagi buruh.

"Ini akan menjadi keputusan baru agar KHL (Kebutuhan Hidup Layak) sesuai dengan perkembangan," lanjutnya.

Sebelumnya, menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan bahwa dalam rakor yang diselenggarakan malam ini antara pemerintah, serikat buruh dan Apindo (asosiasi pengusaha) menyetujui tuntunan buruh agar UMK Bekasi sejumlah Rp1,49 juta, kelompok II Rp1,715 juta dan kelompok III Rp1,849 juta. (gna) (rhs)

ekonomi terbaru : Omzet Pedagang Pasar Perumnas Merosot 80%

2012-01-26T09:40:00.001-08:00

ekonomi terbaru : Omzet Pedagang Pasar Perumnas Merosot 80%

Omzet Pedagang Pasar Perumnas Merosot 80%
Gugatan Apindo Dikabulkan, Buruh Ancam Lumpuhkan Bekasi
Kebijakan Lindungi Pertamax Bakal Dikaji

Omzet Pedagang Pasar Perumnas Merosot 80%

Posted: 26 Jan 2012 06:18 AM PST

CIREBON - Akibat belum terbangunnya Pasar Perumnas pasca kebakaran 2010 lalu, pedagang Pasar Perumnas mengeluhkan omzet pendapatan yang menurun hingga 80 persen.

Kondisi itu diperparah dengan utang sewa kios mereka kepada bank yang masa kontraknya masih sekira enam tahun lagi. Mereka pun mendesak Pemkot Cirebon melalui DPRD untuk segera membangun pasar yang baru.

Desakan itu disampaikan hari ini dengan kedatangan mereka ke Gedung DPRD di Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, kepada Komisi B. Para pedagang yang tergabung dalam Ikatan Pedagang Pasar (IPP) Perumnas mengeluhkan Pemkot yang dinilai lamban serta kekurangpekaan Perusahaan Daerah (PD) Pasar sebagai pengelola pasar.

Ketua IPP Perumnas M Hasir mengungkapkan, pasca kebakaran 16 Juni 2010 yang mengakibatkan sekitar 100 kios terbakar, para pedagang tidak bisa berjualan lagi seperti sedia kala. Sejumlah keterbatasan harus mereka hadapi karena pemerintah belum membangun kembali pasar yang representatif.

"Musim hujan seperti sekarang jalan di pasar jadi becek, kadang banjir semata kaki. Konsumen barangkali malas datang berbelanja hingga akhirnya pelan-pelan pelanggan kami berkurang. Rata-rata 80 persen pendapatan kami berkurang setiap harinya," papar Hasir ditemui usai hearing, di Cirebon, Kamis (26/1/2012).

Kondisi itu membuat para pedagang kebingungan karena mereka memiliki kewajiban membayar utang sewa kios kepada bank. Hasir sendiri berutang sekira Rp100 juta.

Menurut dia, puluhan pedagang bahkan terpaksa menyewakan kios darurat yang ada sekarang dan menjalani profesi lain, misalnya menarik becak. Sementara itu, penasihat IPP Perumnas Erlinus Tahar mengusulkan kepada DPRD untuk menyusun regulasi perlindungan asuransi kepada pedagang pasar, yang bisa jadi masuk dalam retribusi.

"Selama ini PD Pasar menarik restribusi dari para pedagang. Sebelum kebakaran, Rp 9.000 dan setelah kebakaran Rp 4.000. Tapi retribusi itu nyatanya tidak memberikan dampak positif apa-apa kepada pedagang. Jangankan perlindungan, pemeliharaan pasar saja minim," beber dia.

Sementara itu, Ketua Komisi B Ahmad Azrul Juniarto mengatakan, dalam APBD 2012 telah dialokasikan Rp 2miliar untuk pembangunan kembali Pasar Perumnas. Meski begitu, diakuinya jumlah tersebut kurang.

"Kalau harus representatif lengkap dengan fasilitas jalan yang bagus, bisa sampai Rp7,5 miliar. Tapi masih bisa ditekan Rp5 miliar. Hanya saja, kemampuan Pemkot tidak bisa sampai jumlah itu, makanya kami berharap bantuan Pemprov Jabar bisa membantu," tutur dia.

Peluang bantuan pemprov dalam hal ini pun, lanjut dia, tergantung pada peran aktif anggota DPRD. Mengingat pos bantuan pemprov sudah diplot untuk kegiatan-kegiatan tertentu.

Wakil Ketua DPRD Edi Suripno menyebutkan, anggaran Rp2 miliar sejauh ini diperuntukkan bagi pembangunan konstruksi, struktur, hingga atap bangunan Pasar Perumnas yang baru. "Tapi itu pun sebagian laginya digunakan untuk kegiatan relokasi pedagang pesar selama pembangunan dilakukan," tambah dia.

Meski sudah didesak, pihaknya belum memutuskan waktu realisasi pembangunan kembali Pasar Perumnas. Namun pihaknya berjanji akan menyegerakan dan mengawasi prosesnya hingga selesai.

Di Kota Cirebon, setidaknya terdapat 11 pasar tradisional yang beberapa di antaranya telah diubah menjadi lebih modern secara fisik. Di antaranya Pasar Pagi yang berada dalam kompleks Pusat Grosir Cirebon (PGC), Pasar Gunungsari dalam kompleks Gunungsari Trade Center (GTC), Pasar Balong, Pasar Jagasatru, maupun Pasar Kramat yang masih dalam proses revitalisasi.

Sekalipun secara fisik, pasar-pasar tradisional tersebut telah berubah layaknya pasar modern yang mengutamakan kebersihan, menurut Azrul, nyatanya sistem transaksi yang dijalankan masih tradisional.

"Sistem transaksinya masih tawar menawar meski fisiknya lebih baik seperti berlantai keramik dan memiliki sistem udara lebih baik. Sementara kalau pasar modern sudah tidak ada tawar menawar lagi," cetus dia.

Kondisi itu menurutnya lebih disebabkan besarnya segmen pasar yang menginginkan proses tawar menawar tetap berjalan. Lebih jauh, dia menyebutkan, tahun ini hanya Pasar Perumnas yang anggarannya dialokasikan untuk pembangunannya kembali pasca kebakaran. (Erika Lia/Koran SI/ade)

Gugatan Apindo Dikabulkan, Buruh Ancam Lumpuhkan Bekasi

Posted: 26 Jan 2012 06:14 AM PST

BANDUNG - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung mengabulkan gugatan Asosiasi Perusahaan Indonesia (Apindo) Bekasi terhadap SK Gubernur Jabar tentang penetapan UMK Gubernur.

Akibatnya, ribuan buruh asal Bekasi yang sejak sidang mendatangi PTUN Bandung, mengecam hasil putusan majelis hakim yang dipimpin Disiplin F Manao. Ribuan buruh menilai putusan hakim sangat merugikan buruh.

"Majelis hakim menyatakan, SK Gubernur Nomor SK Gubernur Nomor 561/Kep.1540-Bangsos/2011 batal. Untuk itu, memerintahkan kepada Gubernur untuk menerbitkan SK yang baru berdasarkan kesepakatan asosiasi pengusaha dan buruh," kata Ketua Majelis Hakim, Disiplin F Manao saat membacakan amar putusannya, di Bandung, Kamis (26/1/2012).

Mendengar putusan itu, ratusan buruh yang mensesai ruang sidang langsung marah dan keluar dari ruang sidang. Padahal sidang belum ditutup. "Teman-teman ayo kita lumpuhkan Bekasi," teriak seorang buruh yang disambut suara gaduh teman-temannya.

Caci maki pun dilontarkan oleh para buruh yang terbakar amarah. Meski begitu, hakim tetap membacakan putusannya hingga akhirnya menutup sidang.

Sebelum sidang, koordinator aksi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonseia (FSPMI), M. Nurdin mengatakan, pihaknya telah menyerahkan sejumlah dokumen tambahan yang kepada majelis hakim. Di antaranya surat kesepakatan dengan Apindo serta surat dukungan dari kawasan berikat di Bekasi.

"Ada tujuh kawasan berikat di Bekasi yang mendukung pemberlakuan SK UMK 2012," sebut Nurdin.

Menurutnya, jika majelis hakim memenangkan gugatan Apindo, akan mengancam kondisi sosial Bekasi. "Jika putusan hakim melenceng, seluruh rakyat Bekasi akan turun ke jalan," tegasnya. (ade)

Kebijakan Lindungi Pertamax Bakal Dikaji

Posted: 26 Jan 2012 05:57 AM PST

JAKARTA - Pemerintah mempertimbangkan kebijakan untuk melindungi pertamax pasca pemberlakuan kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang akan diberlakukan per 1 April 2012.

Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Evita Legowo mengatakan kebijakan proteksi pertamax itu tidak perlu merubah undang-undang migas. Proteksi terhadap Pertamax tersebut berupa peraturan seperti keputusan menteri (Kepmen).

"Ini sedang kita bahas, bagaimana dan opsi-opsi apa saja yang akan diambil pemerintah untuk memproteksi itu. Beberapa kebijakan yang sedang kami pertimbangkan diantaranya adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) asing harus memiliki kilang," ujarnya dalam acara 100 hari kerja Menteri ESDM Jero Wacik di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (26/1/2012).

Selain itu, lanjut dia pemerintah juga sedang mempertimbangkan untuk mengambil alih izin pemberian SPBU yang selama ini, untuk izin pemberian SPBU yang berwenang adalah pemerintah daerah.

"Pemerintah pusat hanya memberikan izin usaha badan niaga-nya. Kalau izin SPBU adalah pemerintah daerah. Nanti kita diskusikan apakah ini mau diambil alih oleh pemerintah pusat atau tidak," tegasnya. (ade)

ekonomi terbaru : Ini Dia Pengusaha Peraih UMKM Award

2012-01-25T09:16:00.001-08:00

ekonomi terbaru : Ini Dia Pengusaha Peraih UMKM Award

Ini Dia Pengusaha Peraih UMKM Award
UMKM RI Jadi Ujung Tombak Pertumbuhan Ekonomi
Hary Tanoe: Saya Dulu Mulai dari UMKM

Ini Dia Pengusaha Peraih UMKM Award

Posted: 25 Jan 2012 07:10 AM PST

JAKARTA - Makin banyaknya pelaku usaha di Indonesia tak dipungkiri turut membantu pertumbuhan ekonomi di Tanah Air.

Oleh karena itu, Harian Seputar Indonesia malam ini menyelenggarakan Malam Penganugerahan UMKM Award kepada 53 insan UMKM yang ikut berpartisipasi.

Malam penganugerahan yang diselenggarakan di Ballroom Intercontinental Mid Plaza, Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu (25/1/2012) tersebut juga dihadiri Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Syarifuddin Hasan.

Adapun tiga UMKM yang menerima penghargaan tersebut di antaranya yakni Asep Syarifudin Prawiranegara dengan jenis usaha sate M Hadori yang disponsori BRI.

Kemudian Yohanes Auri yang menjadi pemilik usaha Flux Design yang disponsori oleh Bank Mandiri. Serta Setia Hadi Purnomo sebagai petani yang disponsori oleh BTN.

Selanjutnya, pelaku usaha yang menerima UMKM award ini yakni Resto de Bolivia, soto ayam semarang Pak Man, usaha Surilang Education Centre, pasar unik 89, jasa desain Dutugo, Solobeat Drum Dtick Production, petani jamur merang, produksi tali tambang (serat), dan pengusaha madu.

Lalu ada pula PD Dwi Putra Mandiri, pembudidaya mangga gedong gincu, pengusaha lukis kain, Pands Collection, "Pondok Kue Nabila", "Saf Handycraft", "CV Rata Resto", pengusaha bengkel bubut, pengusaha dendeng sotong dan pemilik PT Adi Anugrah food, pengusaha batik Bojonegoroan, serta budidaya rumput laut.

Penganugerahan UMKM Award ini adalah penganugerahan yang kedua kalinya, di mana Sindo telah menggelar penganugerahan yang sama pada Agustus 2010 silam. (ade)

UMKM RI Jadi Ujung Tombak Pertumbuhan Ekonomi

Posted: 25 Jan 2012 06:45 AM PST

[unable to retrieve full-text content]

UMKM di Indonesia ke depannya akan menjadi ujung tombak pertumbuhan ekonomi Tanah Air. Kendati hal tersebut tidak bisa diwujudkan dalam waktu yang singkat.

Hary Tanoe: Saya Dulu Mulai dari UMKM

Posted: 25 Jan 2012 06:26 AM PST

JAKARTA - Setiap orang bisa menjadi pengusaha dan mempunyai bisnisnya sendiri. Hanya perlu keberanian saja untuk mewujudkannya.

Dalam sambutannya di Malam Penganugerahan Insan UMKM 2012, orang nomor satu di MNC Grup Hary Tanoesoedibjo sempat bercerita apabila usaha yang telah sukses digarapnya saat ini dimulai dari usaha UMKM.

Hal tersebut diceritakan Hary dalam pidatonya di acara Malam Penganugerahan Insan UMKM 2012 yang diselenggarakan oleh Harian Sindo, di Hotel Intercontinental, Jakarta, Rabu (25/1/2012).

"Tahun 1989 saya tergolong UMKM dan mulai dari sana. Sekarang MNC grup sudah menjadi second largerst media (media kedua terbesar)," ungkapnya.

Lebih lanjut, pria yang kerap dipanggil HT ini berharap ke depannya makin banyak usaha UMKM yang terus berkembang dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

"57 persen dari ekonomi nasional ditopang UMKM, itulah kenapa acara ini penting untuk di ekspose mitra-mitra pembina menopang perkembangan UMKM," pungkasnya. (ade)

ekonomi terbaru : Buruh Bekasi Adukan Apindo ke MA, KY, dan KPK

2012-01-24T09:08:00.001-08:00

ekonomi terbaru : Buruh Bekasi Adukan Apindo ke MA, KY, dan KPK

Buruh Bekasi Adukan Apindo ke MA, KY, dan KPK
Harga Telur Ayam di Solo Naik Lagi
Harga Tomat Sayur Merosot Drastis

Buruh Bekasi Adukan Apindo ke MA, KY, dan KPK

Posted: 24 Jan 2012 06:11 AM PST

BANDUNG - Buruh bekasi bergerak mengadukan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) kepada tiga lembaga hukum sekaligus, yakni ke Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Aduan itu akan dilakukan karena proses persidangan di PTUN Bandung berbau KKN. Selain itu, Apindo dinilai telah mengingkari surat perjanjian pencabutan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Itu sebabnya para buruh sempat memblokir jalan tol pekan lalu.

"Apindo sudah keduakalinya mengingkari perjanjian yang mereka buat. Ada strategi di balik Apindo. Ada indikasi-indikasi, saya harap KPK bisa memantau proses peradilan ini," kata Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi, Saipul Anwar, usai sidang, Selasa (24/1/2012).

"Hari ini teman-teman kita di Bekasi adukan ke KPK, MA dan KY," tambahnya, yang menjadi saksi dalam persidangan itu namun tidak digunakan oleh majelis hakim.

Saipul menuturkan, penentuan UMK Kabupaten Bekasi dilakukan pada 19 November 2011. Saat itu, rapat dihadiri sekira 28 penentu hasil akhir UMK termasik Apindo. Rapat dimulai pukul 19.45, namun pukul 02.55 tanggal 16 November dini hari Apindo walk out.

Kata Saipul, meski Apindo WO, artinya rapat sah karena sedah berlangsung sejak pukul 19.45 WIB-hingga pukul 02.55 WIB. Lalu pukul 3 terjadi voting. "Jadi di mana persoalannya?" katanya.

Lalu pada 15 Januari ada kesepakatan antara buruh dan Apindo bahwa gugatan harus dicabut. Hal ini sudah disampaikan kepada majelis hakim. Namun pencabutan gugatan malah diingkari apindo.

Padahal surat pencabutan itu tertulis dilengkapi materai dan ditandatangani Ketua dan Sekretaris Apindo Bekasi dan Ketua Buruh Bergerak.

"Jadi Apindo sendiri sebabkan bek bergolak. Tanggal 15 Januari tak ada demo, disepakati penuh kesadaran tapi justru Apindo mengingkari," ujarnya.

Sementara dalam sidang yang dipimpin hakim Disiplin F Manau tersebut, berakhir dengan penundaan dan akan dilanjutkan 26 Januari mendatang. Para buruh kecewa dengan penundaan sidang tersebut. Para buruh juga kecewa karena saksi-saksi yang dihadirkan tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan keterangan. (ade)

Harga Telur Ayam di Solo Naik Lagi

Posted: 24 Jan 2012 05:51 AM PST

SOLO - Setelah sekira dua minggu lalu telur ayam sempat menembus harga Rp15 ribu per kilogram (kg), dua hari ini harga telur ayam di kota Solo dan sekitarnya kembali naik. Saat ini, harga telur ayam telah mencapai Rp16 ribu per kg.

Seperti dikatakan Ibu Sumbluk, pedagang warungan di kawasan Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (24/1/2012), dia mengaku baru saja kulakan telur ayam dari pedagang telur di Pasar Legi Solo, Selasa pagi sudah dihargai Rp15 ribu per kg.

"Tentu saja, saya menjual lagi kepada pembeli Rp16 ribu per kg. Semula saya memang menjualnya hanya Rp15 ribu per kg. Ya, naik Rp1.000 per kg," ujar bu Sumbluk sambil melayani pembeli.

Hal senada juga diungkapkan bu Yoto, di Pasar Gading, Solo. Bu Yoto mengatakan bahwa sudah dua hari ini harga telur ayam memang naik. Meski tidak setajam beberapa minggu lalu. "Tetapi tetap saja, naik," tandasnya.

Di tempat terpisah, kenaikan harga telur ayam dikeluhkan oleh mas Tarno, pedagang makanan di kawasan Manahan Solo. "Saya heran, harga telur koq naik terus. Pada dua minggu lalu sudah naik, sekarang naik lagi. Untung harga sayuran turun. Sehingga bisa nutup ongkos, dan makanan tidak perlu saya naikkan," ujarnya.

Berdasarkan pengakuan dari para pedagang kecil yang biasa mengambil telur ayam di sejumlah pedagang besar, stok telur ayam saat ini memang tidak banyak. Bahkan mereka sering kecele karena tidak mendapati barang, karena memang sudah habis keduluan diambil pedagang lain yang lebih dahulu datang.

"Kami memang musti cepat-cepatan ambil barang. Entah ada berapa, langsung saya ambil, daripada keduluan yang lain," ungkapnya. (ade)

Harga Tomat Sayur Merosot Drastis

Posted: 24 Jan 2012 05:26 AM PST

SOLO - Harga tomat sayur dan sayuran lainnya di Solo dan sekitarnya merosot drastis. Dua minggu lalu harga tomat sayur masih berkisar Rp16 ribu per kilogram (kg), tetapi dua hari ini, harga telah menjadi Rp12 ribu per kg.

"Ya, memang tomat sayur harganya turun drastis. Turun sekira Rp4 ribu hingga Rp5 ribu per kg," ujar Lastri, pedagang sayur di Pasar Legi, Solo, Jawa Tengah, Selasa (24/1/2012).

Hal senada juga diungkapkan Mbok Minem, pedagang sayur di Pasar Gede, Solo. Ia mengatakan bahwa harga sayuran sekarang ini banyak yang turun. Tetapi tomat sayur yang paling tajam turunnya. "Sekarang ini, tomat sayur saya jual hanya Rp11 ribu per kg," ujarnya.

Selain tomat sayur, harga wortel, bayam, kobis, dan sejumlah jenis sayur lainnya juga harganya turun. Menurut Lastri, wortel sekarang ini hanya Rp8 ribu per kg untuk jenis yang bagus, sedang Rp6.500 per kg untuk jenis yang jelek.

"Padahal, sekira seminggu lalu masih Rp10 ribu per kg yang bagus, dan Rp7.500 per kg untuk yang jelek," jelasnya.

Di Pasar Kartasura Sukoharjo, harga sayur jenis kubis, sawi, bayam, dan sebagainya juga turun. Harga turun berkisar Rp200 hingga Rp500.

"Seikat sawi sekarang ini hanya Rp1.000," ungkap Mbok Siti pedagang sayur di kawasan Pasar Kartasura. (ade)

ekonomi terbaru : Libur Panjang, Penumpang Sepinggan Naik 20%

2012-01-23T09:26:00.001-08:00

ekonomi terbaru : Libur Panjang, Penumpang Sepinggan Naik 20%

Libur Panjang, Penumpang Sepinggan Naik 20%
Petani Keluhkan Naiknya Harga Pupuk Bersubsidi
BBM Langka di Majane

Libur Panjang, Penumpang Sepinggan Naik 20%

Posted: 23 Jan 2012 04:22 AM PST

BALIKPAPAN - Libur panjang Hari Raya Imlek 21-23 Januari dimanfaatkan masyarakat Kalimantan Timur (Kaltim) untuk keluar kota melalui Bandara Sepinggan, Balikpapan, Kaltim. Jumlah penumpang diperkirakan naik sekira 20 persen dari hari libur biasanya.

Puncak dari libur Imlek terjadi pada Jumat 20 Januari dengan jumlah penumpang yang keluar dari Kaltim sebanyak 9.616 orang atau terjadi kenaikan sekira 20 persen dari hari biasanya yakni 7.000 penumpang.

"Peak-nya terjadi Jumat lalu, kalau Minggu atau Senin, itu sudah mulai terlihat normal. Jadi kalau dilihat selisihnya ada sekira 2.000 lebih penumpang pada puncaknya Jumat lalu," ujar Airport Duty Manager Indrata, saat ditemui di kantornya, Balikpapan, Kaltim, Senin (23/1/2012).

Menurutnya, suasana keramaian Bandara Sepinggan sudah mulai terjadi sejak Kamis 19 Januari laluyakni sebanyak 8.035 penumpang yang terbang ke berbagai kota tujuan seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Makassar. "Kebanyakan tujuan Jakarta ya," katanya singkat.

Meski terjadi penambahan jumlah penumpang pada Jumat lalu, pihak maskapai tidak ada yang menambah penerbangan (extra flight). Bahkan sejak Minggu lalu dan Senin ini, maskapai Lion membatalkan dua penerbanganya.

"Dua flight batal Minggu dan Senin JT 766/JT767 dan JT752/763 tujuan Jakarta. Tidak disebutkan pembatalannya. Mungkin sudah mulai normal penumpangnya," ujarnya.

Sedangkan data pada Sabtu dan Minggu, jumlah penumpang yang diberangkatkan sebanyak masing-masing 7.406 dan 6.478 penumpang. "Senin ini juga kita perkirakan sudah mulai normal," ujarnya.

Meski sudah mulai normal, namun tiket untuk penerbangan ke Jakarta masih tinggi. "Saya bersama dua saudara ke Jakarta pakai Lion Air tiketnya Rp1 juta lebih. Itu kita beli sekira seminggu sebelumnya," ujar Adi, salah satu penumpang maskapai penerbangan.

Sementara untuk maskapai nasional Garuda Indonesia selama libur panjang rata-rata isian penumpang pesawat (load factor) di atas 80 persen. "Ya Rata-rata load factor-nya di atas 80 persen tapi harga tiket tetap tidak ada kenaikan tinggi," ujar GM Marketing Garuda Suzana Walandouw.

Tiket yang dijual kecmasyarakat, kata Suzana bervariasi dari harga mulai Rp626 ribu tujuan Jakarta, harga tiket mulai Rp406 ribu tujuan Surabaya dan Ujung Pandang, serta Rp527 ribu tujuan Yogyakarta. "Kita juga tidak menambah jumlah penerbangan," tambahnya.

Pantauan okezone di Bandara Sepinggan, Balikpapan, di dua terminal keberangkatan tidak terjadi antrean penumpang. Loket-loket penumpang atau pun pintu masuk penumpang juga terlihat lengang. (ade)

Petani Keluhkan Naiknya Harga Pupuk Bersubsidi

Posted: 23 Jan 2012 04:00 AM PST

INDRAMAYU - Petani di Kabupaten Indramayu mengeluhkan naiknya harga pupuk bersubsidi pada awal tahun ini. Pasalnya, kenaikan pupuk jenis urea tersebut, dilakukan secara mendadak.

Petani mengaku tidak memperoleh pemberitahuan terlebih dahulu dari distributor pupuk. Desember lalu, harga pupuk bersubsidi jenis urea harganya Rp160 ribu per kuintal. Namun memasuki awal 2012, harga pupuk melonjak tinggi hingga mencapai Rp180 ribu per kuintal.

Salah satu distributor pupuk CV Sumber Sarana Tani yang beralamat di wilayah Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu mematok harga pupuk bersubsidi jenis urea bersubsidi kepada sejumlah kios pupuk.

Kios tani Hj Laeliyah misalnya, mendapatkan harga dari distributor dengan harga per kuintal Rp175 ribu. Kios pupuk tersebut terpaksa harus menaikkan harga jual menjadi Rp180 ribu per kuintal.

"Kenaikan harga pupuk tidak ada pemberitahuan dari distributor. Kami terpaksa menaikkan harga, karena harga pupuk dari distributor juga ikut naik. Kalau harganya tidak naik, kami yang tekor," ujar H Sholihin pemilik kios tani Hj Laeliyah saat ditemui di Indramayu, Senin (23/1/2012).

Sementara itu Kaswan, petani desa Tenajar Kecamatan Kertasemaya menyayangkan kesulitan untuk mencari pupuk di saat petani mulai membutuhkan pasokan pupuk. "Jangan harap hasil panennya maksimal, apabila ada keterlambatan memupuk," ungkapnya.

Keluhan serupa juga terjadi di Kecamatan Pasekan. Harga pupuk bersubsidi yang tidak stabil, membuat petani khawatir. "Kalau harganya terus naik, petani bisa merugi," kata Sudirman, warga Desa pabean ilir Kecamatan pasekan.

Ketua kontak tani nelayan andalan (KTNA) Kecamatan Sliyeg, Sutatang mengatakan, kenaikan pupuk pada awal tahun ini cukup dikeluhkan oleh masyarakat tani di kabupaten Indramayu. Terlebih, sosialisasi tentang kenaikan pupuk juga dianggap cukup minim.

"Petani cukup dirugikan atas kenaikan pupuk yang mendadak, apalagi modal petani cukup pas-pasan," katanya.

Dengan kenaikan harga pupuk, petani harus menyiapkan dana tambahan untuk menanam padi. Saat ini, memasuki musim penghujan, petani di Kabupaten Indramayu sebagian telah menyelesaikan persiapan lahan. Sejumlah petani di wilayah kecamatan seperti Kecamatan Krangkeng, Karangampel, Pasekan, Cantigi dan Arahan bahkan telah menyelesaikan masa. Mereka berpacu dengan waktu untuk melakukan olah lahan. (Tomi Indra Prayitno/Koran SI/ade)

BBM Langka di Majane

Posted: 23 Jan 2012 03:27 AM PST

MAJANE - Persediaan bahan bakar jenis premium di sejumlah SPBU di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, mengalami kekosongan. Bahkan dua SPBU di daerah tersebut memilih tutup karena stok dalam penampungan kosong. Kondisi tersebut terjadi sejak Senin siang ini.

Sejumlah SPBU di Majene Sulawesi Barat, sejak kemarin hingga Senin siang ini mengalami kekosongan. Tidak adanya stok tersebut membuat dua SPBU di Majene memilih tutup.

Salah satu SPBU yang kehabisan stok adalah di lingkungan Lembang, Kelurahan Baurung. Persediaan premium di SPBU ini terakhir sejak Minggu siang. SPBU itu biasanya diisi pada sore hari. Namun siang ini, mobil Pertamina yang membawa BBM ke Majene tidak ada.

Sejumlah pengendara yang menunggu BBM terpaksa memilih memarkirkan kendaraan mereka di are SPBU. Ini dilakukan agar bias mendapatkan jatah BBM Pertamina lebih awal saat stok baru tiba dari Pare-pare. Sedangkan warga lainnya yang tidak mau mengantre, terpaksa membeli BBM dipengecer dengan harga Rp6.000 per liter.

Salah seorang petugas SPBU di Majene Rubama mengatakan, "Kelangkaan BBM akibat pasokan dari Pare-Pare terlambat dan tiba pada malam hari, padahal kalau dalam kondisi normal pasokan BBM datang pada siang hari," ujarnya.

Selain persoalan distribusi, kosongnya stok akibat pengurangan distribusi dari 16 ribu liter menjadi Rp8.000 liter per hari. Akibatnya BBM habis hanya dalam hitungan 12 jam.

Humas Pertamina wilayah VII Pare-pare Rosina Nurdin yang dihubungi melalui telepon membantah adanya kelangkaan BBM. Yang terjadi menurutnya adalah keterlambatan kapal tangker Pertamina merapat di Pelabuhan Pare-pare disebabkan karena faktor cuaca. (iwn) (Alimukhtar/Sindo TV/ade)

ekonomi terbaru : Hyundai Masih Kaji Rencana Investasi di Indonesia

2012-01-22T09:07:00.001-08:00

ekonomi terbaru : Hyundai Masih Kaji Rencana Investasi di Indonesia

Hyundai Masih Kaji Rencana Investasi di Indonesia
"Pembatasan BBM Bersubsidi Tak Manusiawi"
Anggaran Subsidi BBM Ditambah Demi rakyat

Hyundai Masih Kaji Rencana Investasi di Indonesia

Posted: 22 Jan 2012 03:30 AM PST

JAKARTA - Prinsipal mobil asal Korea Selatan, Hyundai saat ini masih mengkaji rencana investasi berupa pembangunan pabrik di Indonesia.

Presiden Direktur PT Hyundai Mobil Indonesia Jongki D Sugiarto mengatakan, Hyundai tidak mempertimbangkan untuk membatalkan rencana investasinya setelah terjadi demonstrasi buruh di Indonesia. Demontrasi itu, kata dia, tidak ada hubungannya dengan rencana investasi.

"Tidak ada berita itu. Hyundai di Korea justru masih mempelajari rencana investasinya di Indonesia. Tidak ada kaitannya dengan demonstrasi buruh di Bekasi," kata Jongki di Jakarta Minggu (22/1/2012).

Dia menuturkan, hingga saat ini Hyundai belum memutuskan kapan dan di daerah mana akan merealisasikan pembangunan pabriknya. "Belum ada keputusan kapan, dimana, dan jenis mobil apa yang akan diproduksi. Kami terus memberikan rekomendasi dan masukan kepada mereka mengenai pasar mobil di Indonesia. Keputusan 100% persen ada di tangan mereka," jelasnya.

Jongki menjelaskan, Hyundai Korea menilai pasar Indonesia memiliki potensial karena jumlah penduduknya sangat besar. "Apabila Hyunda jadi berinvestasi di Indonesia, maka siap untuk take off. Hyundai siap memproduksi mobil model ASEAN, meningkaykan kapasitas produksi, dan memanfaatkan AFTA," ujarnya.

Hyundai, kata dia, mampu memposisikan dirinya sejajar dengan prinsipal Jepang di seluruh dunia."Maka dari itu ingin mengembangkan bisnisnya di wilayah ASEAN seperti Indonesia,"ucapnya.

Dengan berinvestasi di Indonesia, Jongki optimistis, Hyundai akan bisa meramaikan pasar domestik. Pada tahun lalu, lanjutnya, penjualan Hyundai di Indonesia adalah sekitar 5.000 unit. Jumlah itu naik 34 persen dibandingkan 2010.

Jongki menjelaskan, penjualan tahun lalu awalnya ditargetkan 6.000 unit. Namun, pasokan mobil yang diimpor dari Korea mengalami hambatan.

Sehingga Jongki berharap, hal tersebut tidak terjadi lagi pada tahun ini sehingga penjualan bisa naik menjadi 7.000 unit.

Sebelumnya, Ketua bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani mengatakan, sejumlah investor tengah mempertimbangkan mengenai rencana investasinya di sektor automotif nasional. Hal itu merupakan dampak dari demonstrasi buruh yang terjadi di Bekasi beberapa hari lalu.

"Katanya sejumlah investasi sektor automotif akan dipertimbangkan ulang. Misalnya, Hyundai yang memikirkan kmbali rencana investasinya di Indonesia. Pergerakan mengenai upah ini juga banyak dilakukan oleh buruh sektor automotif," tandasnya. (nia) (Sandra Karina/Koran SI/rhs)

"Pembatasan BBM Bersubsidi Tak Manusiawi"

Posted: 22 Jan 2012 02:40 AM PST

DEPOK – Rencana pemerintah yang memberlakukan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi semua kendaraan pribadi dikritik oleh kalangan industri. Pemerintah beralasan penghematan dan hampir 75 persen penggunaan BBM bersubdisi salah sasaran.

Anggota Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) kota Depok, Muhammad Fuad menilai bahwa pembatasan BBM tidak manusiawi. Pasalnya, masyarakat sangat dirugikan dan memiliki dampak yang luas.

"Pembatasan subsidi ini tidak manusiawi dan tidak berkeadilan. Bagaimana tidak, anak bangsa sendiri kok susah menikmati kekayaan negeri sendiri. Kalau seperti ini terlaksana, pastinya masyarakat dan pemerintah kota tidak bisa berbuat apa-apa," katanya kepada wartawan, Minggu (22/01/12).

Fuad mengungkapkan, kebijakan dalam menentukan pembatasan subsidi ataupun konversi ke BBG tidak lepas dari UU ESDM. Menurutnya, masyarakat dan Pemerintah Daerah hanya pelaksana dari UU tersebut. Akibatnya, hasil dari bahan baku konsumen hanya dibatasi 25 persen dari total produksi.

"Seharusnya, ketentuannya 75 persen bagi konsumsi dalam negeri dan selebihnya atau 25 persen untuk investor. Kalau aturannya seperti ini, subsidi tidak akan tinggi dan bisa memenuhi kebutuhan dengan baik. Salah satu solusinya adalah dengan merevisi UU ESDM," paparnya.

Padahal, imbuhnya, BBM merupakan nyawa perekonmian Indonesia. Banyak penghasil produk tutup karena tidak kuat dengan bahan bakar dan berpindah menjadi trading (pengimpor atau penjual) saja. Menurutnya, masyarakat jelas dirugikan dengan harus menanggung beban untuk memenuhi kebutuhannya.

"Sementara, pemkot di daerah bukan pelaksana dan sebagai pengawas saja," tukasnya. (rhs)

Anggaran Subsidi BBM Ditambah Demi rakyat

Posted: 22 Jan 2012 01:45 AM PST

JAKARTA - Pemerintah menyatakan, bahwa penambahan anggaran dana subsidi BBM tahun lalu sebesar Rp30 triliun telah disetujui bersama dengan Kementerian Keuangan dari dana cadangan. Menurut pemerintah, keputusan ini dilakukan karena melihat besarnya kepentingan masyarakat.

"Itu pertengahan November-Desember lalu, kita kurang kuota dan sudah menjelang Natal. Enggak bisa lagi kita rapat, karena rakyat butuh sekali. Kalau bagi kita itu, rakyat nomor satu. Jadi terus diceklah itu satu-satu dan ternyata kata Menteri Keuangan, masih ada slot (untuk menambah kuota BBM subsidi)," ungkap menteri ESDM Jero Wacik di sela acara penutupan Turnamen Golf di Cawang, Jakarta, Minggu (22/1/2012)

Menurut Jero, Menteri Keuangan masih punya anggaran untuk menambah kuota BBM subsidi yang diambilkan dari dana cadangan.

"Menkeu bisa beli (BBM subsidi) dulu. Nanti di APBN-P (2012) lagi diajukan. Pemerintah nagihnya enggak sekarang, tetapi waktu APBN-P (2012)," tambah dia.

Pemerintah, lanjut Jero, memiliki kekuasaan untuk melakukan hal-hal darurat untuk kepentingan rakyat. Jika langkah ini tidak dilakukan, maka rakyat akan menjadi marah.

"Enggak bisa kita nunggu reses dan biarkan rakyat ngamuk. Itu beli dulu (BBM subsidi) baru nagih," tandasnya. (nia) (rhs)

ekonomi terbaru : Menggugat Pembatasan Subsidi

2012-01-21T09:16:00.001-08:00

ekonomi terbaru : Menggugat Pembatasan Subsidi

Menggugat Pembatasan Subsidi
Freeport Berambisi Jual Emas 1,2 Juta Ons
Pertama di Jateng, Sukoharjo Mulai Kelola PBB

Menggugat Pembatasan Subsidi

Posted: 21 Jan 2012 03:45 AM PST

Meskipun banyak dipertanyakan, pemerintah telah berketetapan akan memberlakukan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi mulai 1 April 2012.

Dengan pembatasan, seluruh pemilik kendaraan berplat hitam kecuali kendaraan roda dua akan dilarang menggunakan premium. Mereka harus beralih membeli BBM dari jenis premium berharga Rp4.500 menjadi pertamax berharga sekira Rp9.000.

Dengan kata lain, mereka harus menerima kenaikan harga hingga 100 persen! Satu paket dengan kebijakan tersebut adalah rencana pemerintah mengalihkan penggunaan BBM menjadi gas/BBG (CNG dan LGV).

Kenaikan harga BBM sebesar 100 persen ini akan sangat memberatkan sebagian masyarakat, termasuk pengusaha- pengusaha kecil pengguna kendaraan plat hitam sehingga dampak negatif secara ekonomi sangat luas. Karena itu, kebijakan pemerintah ini perlu dipertanyakan dan diuji.

Agenda Tersembunyi?

Dengan kebijakan pembatasan, sebagian rakyat terpaksa membeli BBM yang harganya naik 100 persen. Namun agar dianggap populis, pemerintah menyebutkan tidak ada kenaikan harga, sembari menyatakan bahwa pembatasan dilakukan agar subsidi BBM tepat sasaran, rakyat miskin tertolong, dan infrastruktur dapat dibangun.

Untuk itu, diambillah langkah kebijakan palsu yang mendadak dan tanpa penahapan. Padahal dengan pembatasan antara lain sebagian rakyat masih terkena dampak karena belum tersedianya alternatif transportasi publik dan/atau BBG,pasar gelap premium akan meningkat,konsumsi premium akibat meningkatnya penggunaan kendaraan roda dua tetap naik, dan konsumsi pertamax impor semakin meningkat.

Dengan begitu, secara keseluruhan keuntungan ekonomi dan sosial yang diperoleh tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan. Peningkatan konsumsi pertamax akan menguntungkan SPBU asing. Dalam kondisi tanpa pembatasan saat ini SPBU asing terus mengalami pertumbuhan penjualan.

Jika pembatasan diberlakukan, keuntungan mereka akan semakin meningkat. Dalam waktu dekat pemilik SPBU asing telah merencanakan pembangunan ratusan SPBU tambahan di seluruh Indonesia. Sedangkan produksi pertamax kilang Pertamina masih kecil.

Pertamina pun harus mengimpor lebih banyak high octane mogas component (HOMC) sebagai bahan campuran minyak untuk menghasilkan pertamax. Bahan HOMC yang dibutuhkan Pertamina ini telah diproduksi Shell dan Petronas, yang dapat saja menaikkan harga untuk memenangkan persaingan.

Sementara itu, rencana pembangunan kilang baru di Indonesia terus tertunda. Sudah puluhan kali rencana pembangunan diumumkan selama tujuh tahun pemerintahan SBY, karena Indonesia sudah tidak membangun kilang baru sejak 1998. Padahal kebutuhan BBM terus meningkat.

Investor yang siap bekerja sama, baik dengan swasta nasional maupun dengan Pertamina, telah datang silih berganti untuk menandatangani MOU, baik dari Arab Saudi, Iran, Kuwait, dan Qatar maupun dari Jepang serta China. Ternyata belum satu kilang baru pun yang terwujud.

Total kebutuhan nasional BBM saat ini sekira 56 juta kiloliter (kl), dengan pertumbuhan sekira empat persen per tahun. Sementara kilang-kilang tua Pertamina hanya mampu memasok sekira 65 persen kebutuhan nasional. Dengan kebijakan pembatasan subsidi, peningkatan kebutuhan pertamax semakin tidak mampu dipasok Pertamina sehingga impor BBM semakin besar, kilang dan SPBU asinglah yang menikmati.

Dikhawatirkan mafia minyak, pemburu rente, dan investor/negara asing terus menghalangi pembangunan kilang, dan besar kemungkinan mereka pulalah yang ikut memengaruhi rencana pembatasan BBM.

Alternatif

Disadari bahwa pembatasan BBM jika dijalankan bersamaan dengan program konversi BBM ke BBG dapat dianggap salah satu langkah ideal yang patut diapresiasi. Selain lebih murah dibanding BBM, BBG juga lebih ramah lingkungan dan cadangan yang tersedia cukup banyak sehingga mendukung kemandirian dan ketahanan energi.

Peningkatan penggunaan gas memang telah menjadi tren global di seluruh dunia. Namun, program konversi ke BBG hanya bisa terlaksana jika berbagai prasyarat sudah terpenuhi, baik dalam bentuk kebijakan dan aturan maupun program, sarana, dan anggaran. Ternyata berbagai prasyarat tersebut masih belum siap.

Selama ini sejumlah pejabat pemerintah mengakui ada masalah koordinasi antarkementrian dan lembaga untuk mengatasi permasalahan gas. Hal ini berdampak pada lambat atau tindak kunjung selesainya kebijakan, program, dan sarana yang dibutuhkan. Harga gas masih belum final.

Pasokan gas belum mapan meskipun kita mampu untuk mengekspor sekira 50 persen produksi gas nasional. Sarana penyediaan gas, termasuk terminal penerima, unit regasifikasi, jaringan pemipaan, dan SPBG belum siap. Sarana penunjang terkait automotif, termasuk kit konverter dan pemeliharaan juga tidak akan mampu memenuhi lonjakan kebutuhan jika pembatasan diterapkan sejak 1 April 2012.

Idealnya, program pembatasan BBM dijalankan secara sinkron dengan program konversi ke BBG sehingga jika diterapkan, pengguna premium plat hitam dapat langsung pindah ke BBG. Namun, karena sinkronisasi tidak mungkin tercapai dalam waktu singkat seperti diuraikan di atas, pemaksaan program pembatasan BBM akan menimbulkan berbagai dampak negatif.

Apalagi, sarana transportasi publik yang memadai sebagai alternatif selain konversi sangat minim atau bahkan tidak tersedia. Sebab itu, sudah selayaknya program konversi dimodifikasi atau ditunda pelaksanaannya. Pada harga minyak dunia yang tinggi, mungkin tidak tepat jika harus memilih salah satu dari opsi kebijakan pembatasan (plus konversi) atau kenaikan harga, tetapi harus memilih keduanya.

Sementara sudah sewajarnya kebijakan pembatasan BBM tidak dipaksakan berlaku sejak 1 April 2012, karena kebijakan ini cukup jauh dari kriteria ideal atau baik yang seharusnya dipenuhi.

MARWAN BATUBARA
Direktur Indonesian Resources Studies (Iress) (Koran SI/Koran SI/ade)

Freeport Berambisi Jual Emas 1,2 Juta Ons

Posted: 21 Jan 2012 03:18 AM PST

JAKARTA - Freeport-McMoran Copper Gold Inc pada 2012 diperkirakan akan menjual 3,8 miliar pound tembaga dan 1,2 juta ons emas. Proyeksi ini menurun dibandingkan dengan proyeksi November sebesar 3,9 miliar pound tembaga dan 1,2 juta ons emas.

Dilansir dari Bloomberg, Sabtu (21/1/2012), perusahaan yang ini juga mengoperasikan tambang di Amerika Serikat (AS) dan Afrika. Perusahaan ini juga berekspansi di Peru, Kongo, dan Arizona, yang mungkin akan menambah satu miliar pound produksi tembaga tahunannya senilai USD6 miliar selama resesi ekonomi global pada 2008 dan 2009.

Sekadar informasi, efek dari penurunan penjualan tembaga dan emasnya, laba bersih Freeport mengalami penurunan 59 persen menjadi USD640 juta atau 67 sen per saham, dari USD1,55 milyar atau USD1,63 per saham dibandingan tahun sebelumnya.

Saham perusahaan yang berbasis di Phoenix ini turun 0,2 persen menjadi USD44,37 pada penutupan di New York. Jika dihitung secara keseluruhan dalam dua bulan terakhir saham Freeport telah turun hingga 23 persen. (ade)

Pertama di Jateng, Sukoharjo Mulai Kelola PBB

Posted: 21 Jan 2012 02:49 AM PST

SUKOHARJO - Mulai 21 Januari 2012, Kabupaten Sukoharjo mengambil alih pengelolaan Pajak Bumi Bangunan (PBB) secara mandiri dari pengelolaan sebelumnya, yakni Kantor Pajak Pratama (KPP) Sukoharjo.

Pengambilalihan pengelelolaan PBB ditandai launching secara resmi oleh Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya, di Pendopo Graha Satya Praja Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu (21/1/2012).

"Kabupaten Sukoharjo merupakan kabupaten pertama di Jawa Tengah yang mengambil alih pengelolaan PBB secara mandiri dari Kantor Direktorat Jenderal Pajak," ungkap Wardoyo Wijaya.

Lebih lanjut dia mengatakan, mulai saat ini pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah Kabupaten Sukoharjo resmi masuk ke Kas Daerah. Dengan pengelolaan secara mandiri, paling tidak, Kabupaten Sukoharjo akan mendapat tambahan sedikitnya Rp5 miliar dari pengelolaan PBB.

"Sebelumnya, saat masih dikelola Kantor Direktorat Jenderal Pajak, kabupaten Sukoharjo hanya menerima Rp22 miliar. Tapi setelah dikelola secara mandiri, diharapkan bisa meningkat menjadi Rp27 miliar. Berarti ada peningkatan sekaligus juga meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," jelas Bupati Sukoharjo. (ade)

ekonomi terbaru : Buruh Demonstrasi, Ekspor Berpotensi Rugi USD2 M

2012-01-20T09:43:00.001-08:00

ekonomi terbaru : Buruh Demonstrasi, Ekspor Berpotensi Rugi USD2 M

Buruh Demonstrasi, Ekspor Berpotensi Rugi USD2 M
Ini Dia Skim UMR versi Apindo
Tambah 26 Unit Kapal, Pertamina Investasi USD370 Jt

Buruh Demonstrasi, Ekspor Berpotensi Rugi USD2 M

Posted: 20 Jan 2012 04:23 AM PST

JAKARTA - Ketua bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani mengatakan, demonstrasi buruh yang terjadi di Bekasi berpotensi menyebabkan kerugian ekspor dari kawasan tersebut sekira USD2 miliar.

"Soal kerugian belum tahu angka tepatnya. Tapi dihitung saja, dari potensi ekspor di kawasan itu ada USD2 miliar per tahun. Sedangkan eksportir saat ini sangat mementingkan ketepatan waktu. Kalau terganggu sedikit saja, bayangkan potensial lost-nya," kata Hariyadi, di Jakarta, Jumat (20/1/2012).

Apabila terus dibiarkan, maka perusahaan-perusahaan akan memutuskan untuk tutup. "Kalau dibiarkan begitu saja dampak terburuk perusahaan akan tutup. Solusinya adalah diupayakan untuk win-win solution," jelasnya.

Suryadi menambahkan, kerugian jangka panjang akibat demonstrasi tersebut lebih tinggi 10 kali lipat dibandingkan jangka pendek.

"Kalau pengiriman ekspor ke negara empat musim terhambat, maka harus menunda satu tahun kemudian. Lebih baik switch order ke negara yang lebih aman," tandas Suryadi. (Sandra Karina/Koran SI/ade)

Ini Dia Skim UMR versi Apindo

Posted: 20 Jan 2012 04:06 AM PST

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menawarkan peluang untuk membahas kembali Upah Minimum Regional (UMR) di Bekasi yakni, skim tertentu untuk golongan tertentu. Skim tersebut, diyakini jauh lebih tinggi dari angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Ketua Apindo Sofjan Wanandi mengatakan, skim itu bukan untuk kepentingan industri besar, tapi demi pelaku usaha skala UKM.

"Kalau yang besar-besar saya tidak perlu bela. Mereka bahkan sanggup dan sudah membayar lebih tinggi dari situ. Skim kenaikan 10, 15, dan 20 persen ini sudah win-win solution," tuturnya, di Jakarta, Jumat (20/1/2012).

Dalam skim tersebut, Apindo mengusulkan, UMR Bekasi 2012 untuk kelompok UMK naik 10 persen menjadi Rp1,41 juta. Sedangkan SK Gubernur menetapkan, kenaikan 15,97 persen menjadi Rp1,49 juta.

Untuk Kelompok II, kenaikan diusulkan sebesar 15 persen menjadi Rp1,58 juta. Sedangkan, SK Gubernur menetapkan kenaikan 24,64 persen menjadi Rp1,71 juta.

Sementara itu, untuk kelompok III diusulkan kenaikan 20 persen menjadi Rp1,69 juta. Sedangkan, SK Gubernur menetapkan, kenaikan 30,81 persen menjadi Rp1,84 juta.

Hal senada diungkapkan oleh Sekretaris Umum Apindo Suryadi Sasmita. "Apindo tetap mempromosikan kepada duta besar asing yang bertanya soal ini. Kami promosikan daerah lain yang aman dan kondusif untuk investasi sehingga mereka tidak merelokasi ke luar negeri," paparnya.

Suryadi menjelaskan, selain merelokasi ke daerah lain, solusi lainnya adalah merevisi Undang-Undang nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, pemerintah menghormati dan menerima semua keputusan anggota Dewan Pengupahan, serta memperbaiki struktur gaji dan sistem pengupahan yang selama ini belum adil.

"Sekarang sistem pengupahan sangat tidak adil. Lulusan S1 terima upah minimum provinsi (UMP) sama dengan orang yang membersihkan toilet. Orang kerja baru dan kerja lama gajinya sama saja. Sistem yang baik adalah dapat gaji atau bonus sesuai kemampuan dan kontribusi," tegasnya.

(Sandra Karina/Koran SI/ade)

Tambah 26 Unit Kapal, Pertamina Investasi USD370 Jt

Posted: 20 Jan 2012 03:56 AM PST

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menargetkan penambahan kapal berbagai ukuran sebanyak 26 unit hingga 2015 dengan nilai investasi sebesar USD370 juta.

Vice President Corporate Communication Pertamina Mochamad Harun mengatakan ada 12 unit kapal dijadwalkan akan dikirimkan pada tahun ini, dua unit pada 2013, dan satu unit pada 2014. Adapun 11 unit kapal berbagai ukuran lainnya saat ini masih dalam proses persetujuan investasi dan diharapkan sudah bisa dioperasikan pada 2015.

"Unit-unit kapal tersebut merupakan bagian dari rencana investasi jangka panjang Pertamina untuk menambah armada kapal baru milik sendiri sebanyak 47 unit hingga 2015. Sejauh ini Pertamina telah menerima kapal sebanyak 21 unit. Penambahan kapal ini merupakan upaya Pertamina terutama untuk meningkatkan kelancaran distribusi BBM, LPG dan produk lainnya di Indonesia," ujar Harun dalam siaran persnya kepada okezone, Jumat (20/1/2012).

Dirinya menjelaskan, kegiatan pendistribusian BBM dan produk-produk lain Pertamina ditopang oleh 81,6 persen transportasi laut, dan sisanya 18,4 persen menggunakan transportasi nonlaut.

"Besarnya kegiatan porsi transportasi laut tersebut disebabkan Indonesia merupakan negara kepulauan, hal ini juga menjadikan aktivitas perkapalan menjadi penting di Pertamina," tegasnya.

Harun memaparkan, pihaknya selama ini berupaya untuk terus menjamin ketersediaan BBM bagi masyarakat. Hal ini tidak lepas dari peran strategis dari perkapalan sebagai back bone pendistribusian BBM dalam negeri, sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 169 Tahun 2010.

"Untuk meningkatkan competitiveness aktifitas perkapalan, Pertamina menerapkan strategi low cost, service excellent, accurate, reliability, dan continuous improvement terutama dalam mendukung konsumen internal yaitu fungsi integrated supply chain, pengolahan serta pemasaran dan niaga," paparnya.

Saat ini, Pertamina mengoperasikan 173 kapal tanker yang terdiri dari 153 kapal pengangkut minyak dan 20 kapal pengangkut gas. Dari total jumlah kapal tersebut, 42 di antaranya adalah kapal milik dan 131 lainnya adalah kapal charter. Sebagai bentuk kepatuhan Pertamina terhadap asas cabotage, seluruh kapal Pertamina tersebut saat ini telah berbendera Indonesia.

"Pertamina juga telah memberikan peran yang cukup luas bagi industri perkapalan nasional. Dari 26 unit kapal yang akan dikirimkan nanti, sekira delapan unit di antaranya diproduksi oleh galangan kapal nasional," lanjutnya.

Lebih lanjut, Harun menambahkan realisasi kargo yang telah didistribusikan oleh kapal-kapal Pertamina pada 2011 mencapai total 82 juta kl, meningkat 4,3 persen dibandingkan 2010. Kargo tersebut terdiri dari produk-produk white oil 31 juta kl, black oil 3,9 juta kl, avtur 2,7 juta kl, crude oil 28,8 juta kl, asphalt 4,6 juta kl, LPG 10 juta kl, serta lub oil dan SBPX sebanyak 0,5 juta kl.

"Di 2012, kargo yang didistribusikan diproyeksikan akan meningkat menjadi 84,2 juta kl, terdiri dari produk-produk white oil 33 juta kl, black oil 3,1 juta kl, avtur tiga juta kl, crude oil 29,6 juta kl, asphalt 4,7 juta kl, LPG 10 juta kl, serta lub oil dan SBPX sebanyak 0,5 juta kl," pungkasnya. (ade)

ekonomi terbaru : "Petuah" SBY Majukan Ekonomi Indonesia

2012-01-19T09:17:00.001-08:00

ekonomi terbaru : "Petuah" SBY Majukan Ekonomi Indonesia

"Petuah" SBY Majukan Ekonomi Indonesia
Ekonomi Daerah Masih Bisa Dikembangkan
Harus Ada Kepastian Hukum bagi Pekerja

"Petuah" SBY Majukan Ekonomi Indonesia

Posted: 19 Jan 2012 06:41 AM PST

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempunyai sedikit petuah agar ekonomi Indonesia bisa maju dan berkembang.

"Kebijakan untuk konversi BBM, mari kita sukseskan. Melibatkan secara aktif dan penuh, dengan begitu upaya akan sukses," ungkap SBY, di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (19/1/2012).

Kemudian, dia menambahkan, belanja rutin dan belanja modal akan dibatasi, serta penanggulangan kemiskinan akan terus dijaga dan ditingkatkan. Pemerintah pun akan memastikan infrastruktur dan listrik jangan meleset.

"Pemda bantu dan tangani pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai ketentuan tanpa mengorbankan hak rakyat. Kalau ada permasalahan dalam kemacetan segera dicarikan jalan keluarnya," tegasnya.

Selain itu, terus mengembangkan public private partnership untuk mencapai iklim investasi yang baik. Lalu memastikan perizinan diurus dengan mudah, cepat, dan murah.

"Peran gubernur sangat penting, jangan kecewakan rakyat. Karena tanpa investasi, pengangguran dan kemiskinan tidak akan turun," katanya.

Dia pun meminta beberapa pihak untuk menyelesaikan restrukturisasi industri stratetis atau pertahanan yang belum tuntas. Juga memastikan penyimpangan dan korupsi terus berkurang dengan adanya pencegahan dan penindakan.

"Jangan terkesan terjebak dan dibiarkan. Baik pusat dan daerah ragu apakah melanggar atau tidak, korupsi atau tidak, berikan jasa konsultasi. Jangan dibiarkan dan atau tunggu salahnya," pungkasnya. (ade)

Ekonomi Daerah Masih Bisa Dikembangkan

Posted: 19 Jan 2012 06:21 AM PST

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan bila ekonomi di seluruh Indonesia alias daerah masih bisa dikembangkan.

"Kemandirian pangan harus kita wujudkan. Kita harus punya sasaran yang berani untuk memenuhi surplus minimal 10 juta ton dan sasaran pangan yang lain," kata SBY, di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (19/1/2012).

Dia menambahkan, meskipun dalam sistem perdagangan bisa membeli atau menjual, tetapi pangan di Indonesia harus menuju kemandirian. Dirinya pun menyetujui usulan para gubernur yang ingin meminta tambahan anggaran infrstruktur.

"selain itu, mari kontrol belanja pegawai, hindari pemborosan pusat dan daerah. Itu kita sisihkan untuk membangun infrastruktur. Pengurangan kemiskinan harus jadi ideologi dan prioritas," tegasnya.

Menurutnya, demi menuju kemandirian pangan tersebut semua harus diakitkan dengan pengurangan kemiskinan. Di mana jalurnya tetap dua, ekonomi dan program pemerintah prorakyat. Kemudian memberikan atensi khusus pada komunitas rawan misalnya nelayan. Serta mengembangkan program empat klaster yang disukseskan dengan memperkuat program daerah MP3EI yang akan segera diberlakuan.

"Mari lakukan langkah yang tepat untuk menyelamatkan ekonomi kita baik dari pengaruh krisis global maupun permasalahan kita sendiri. APBN dan fiskal kita mesti aman, meskipun ada gejolak harga minyak dunia," pungkasnya. (ade)

Harus Ada Kepastian Hukum bagi Pekerja

Posted: 19 Jan 2012 06:08 AM PST

JAKARTA - Pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan outsourcing, harus ada kepastian hukum mengenai nasib pekerja atau buruh. Sebab, dengan penghapusan pasal 65 ayat 7 dan pasal 66 ayat 2 huruf b UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, maka akan ada kekosongan hukum.

Oleh sebab itu, keluarnya keputusan yang memiliki semangat untuk melindungi para buruh itu jangan sampai merugikan para pekerja karena tiadanya kekuatan hukum dalam melindungi hak mereka.

"Jangan sampai putusan MK yang semangatnya melindungi para pekerja justru merugikan mereka karena tidak adanya payung hukum," ujar Sekretaris Fraksi PPP Arwani Thomafi kepada okezone, Kamis (19/1/2012).

Bagi Arwani, pemerintah harus mengeluarkan peraturan pengganti untuk melindungi tenaga kerja. "Untuk itu, pemerintah bisa menindaklanjuti dengan penerbitan Perpu sebagai payung hukum perlindungan terhadap tenaga kerja," tegas anggota Komisi V ini.

Pemerintah harus memeberikan perhatian khusus terhadap tenaga kerja yang musiman, sebab mereka selama ini menjadi sasaran pemecatan sepihak oleh perusahaan. Menurut Ketua Bidang Komunikasi DPP PPP itu peraturan bagi para pekerja musiman harus dipikirkan secara matang oleh pemerintah.

"Yang perlu diperhatikan adalah, buruh yang kerjanya temporer (musiman) karena selama ini mereka menjadi sasaran sistem outsourcing. Jangan sampai mereka tak dilindungi, yang masa kerjanya bisa diputus sewaktu. Untuk model pekerja musiman itu perlu dipikirkan lebih jauh mengenai mekanisme pengaturannya," tandasnya. (ade)

ekonomi terbaru : Waspadai Bangkrutnya Yunani

2012-01-18T09:42:00.000-08:00

ekonomi terbaru : Waspadai Bangkrutnya Yunani

Waspadai Bangkrutnya Yunani
Inilah Ketua dan Wakil KPPU 2012
Ini Jawaban Kemenakertrans Masalah Outsourcing

Waspadai Bangkrutnya Yunani

Posted: 18 Jan 2012 04:30 AM PST

JAKARTA - Pernyataan lembaga pemeringkat Fitch dan Standar & Poor's jika Yunani sedang bangkrut dan segera mengalami default (gagal bayar) tersebut akan berdampak sangat serius terhadap perekonomian dunia.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengingatkan pemerintah dan dunia usaha untuk mewaspadai kebangkrutan Yunani. Dampak yang ditimbulkan jika Yunani mengalami kebangkrutan sebagai mitra dagang terbesar Indonesia di negara-negara zona Euro, akan menjadi permasalahan yang cukup serius.

"Kita harus terus mencermati perkembangan Yunani, karena pasti akan berdampak terhadap capital market. Para investor akan menarik dananya dan bersikap wait and see, sehingga akan mempengaruhi harga saham dan kurs dolar,'' ujar Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Organisasi Keanggotaan, Pemberdayaan Daerah dan Tata Kelola Perusahaan (OKP-TKP) Anindya N Bakrie seperti yang dilansir dari keterangannya , Rabu (18/1/2012).

Menurut Anindya, krisis ekonomi di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat (AS) sangat berpengaruh terhadap ekonomi global. Target pertumbuhan ekonomi dunia pada 2012 yang semula diperkirakan bisa mencapai empat hanya menjadi 3,8 persen.

Hal ini juga berpengaruh terhadap target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dalam asumsi APBN sebesar 6,7 persen dalam perkiraan Kadin menjadi hanya sekitar 6,2-6,4 persen. Eropa merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia setelah Cina, Jepang dan AS.

Sebelumnya, Fitch telah menurunkan peringkat investasi sejumlah Negara Eropa termasuk Perancis. (mrt) (rhs)

Inilah Ketua dan Wakil KPPU 2012

Posted: 18 Jan 2012 04:22 AM PST

JAKARTA - Tadjuddin Noer Said dan Yoyo Arifardhani terpilih menjadi Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) periode 2012 menggantikan M. Nawir Messi dan Sukarmi.

Dari keterangan yang diterima okezone, Rabu (18/1/2012), penetapan ini didapat berdasarkan hasil pemilihan internal 11 komisioner KPPU ketika pada 17 Januari 2012 lalu.

Tugas dan komitmen yang akan mereka emban yakni meneruskan kebijakan kepemimpinan terdahulu dalam mengawasi pelayanan publik, penyediaan infrastruktur, pasar yang berkonsentrasi tinggi dan pasar yang sensitif terhadap harga.

"Saya akan memprioritaskan kinerja pada pertama, mengembangkan peran KPPU dalam membangun kebijakan persaingan (competition policy) untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tujuan UU Nomor 5 Tahun 1999," ungkap Tadjuddin Noer Said yang dijuluki vokalis Senayan oleh kalangan wartawan.

Pria kelahiran di Makale, Toraja, Sulawesi Selatan tersebut menambahkan, akan mengawal sektor usaha strategis dimana negara akan melepaskan monopoli BUMN dalam pengelolaannya.

"Agar tidak berubah menjadi monopoli swasta dengan potensi penyalahgunaan yang berakibat justru mengurangi kesejahteraan dan akses usaha pelaku usaha nasional pada umumnya" tambahnya. (mrt) (rhs)

Ini Jawaban Kemenakertrans Masalah Outsourcing

Posted: 18 Jan 2012 04:07 AM PST

JAKARTA- Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyatakan siap melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi yang menilai sistem kontrak dan outsourcing, telah melanggar konstitusi.

Atas dasar ini, Kemnakertrans akan segera menerbitkan surat edaran mengenai ketentuan Outsourcing dan Perjanjian Kerja Waktu Tententu (PKWT). Surat edaran ini dalam minggu ini diharapkan sudah selesai.

Penerbitan surat edaran ini terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 pada tanggal 17 Januari 2012,mengenai permohonan pengujian Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang terkait dengan PKWT dan outsourcing (pasal 59, 64, 65 dan 66).

"Memang perlu untuk ada semacam surat edaran atau petunjuk untuk mengatur ketentuan –ketentuan yang terkait dengan Outsourcingdan PKWT ini. Kemnakertrans segera membuat surat edaran untuk menjelaskan masalah ini," kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga kerja (PHI dan Jamsos) Kemnakertrans Myra M. Hanartani di kantor Kemnakertrans, Jakart, Rabu (18/1/2012).

Menurutnya, dengan dikeluarkannya putusan MK ini, maka segera diakomodir hasil putusan MK tersebut dalam rumusan baru dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, termasuk aturan perjanjian kerja dalam hubungan kerja.

"Bagaimanapun juga harus ada persiapan-persiapan bagi yang sekarang sudah melakukan dengan sistem kerja yang seperti itu. Kita harus memberikan semacam guidence agar tidak terjadi perselisihan dan juga agar tidak salah tafsir,"terangnya.

Myra menambahkan, keputusan MK yang berkaitan dengan outsourcing itu memang akhirnya mengatakan, untuk kegiatan yang out dan alih daya tidak bisa menggunakan PKWT, dan itu sudah diputuskan seperti itu.

"Yang perlu ditekankan dalam putusan MK adalah pekerja/buruh yang melaksanakan pekerjaan dalam perusahaan outsourcing tidak boleh kehilangan hak-haknya yang dilindungi oleh konstitusi. Maka harus dipastikan bahwa hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan perusahaan outsourcing yang melaksanakan outsourcing dilaksanakan dengan tetap menjamin perlindungan atas hak-hak pekerja/buruh," jelasnya.

Dalam perjanjian kerja outsourcing, tambah Myra, harus disyaratkan adanya pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun terjadi pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagaian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.

Menurut Myra, memang harus ada revisi UU ketenagakerjaan terkait guna memperkuat putusan MK tersebut, karena sudah beberapa pasal yang tidak mempunyai kekuatan hukum, diubah atau tidak diberlakukan, seharusnya memang diupayakan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

"Mudah-mudahan semua pemangku kepentingan juga menyadari itu, bagaimanapun ini harus dikemas dalam peraturan perundang-undangan. Dan kalau semua sudah sepakat kan bisa masuk di prolegnas,"pungkasnya. (mrt) (Iman Rosidi/Sindoradio/rhs)